bobet

Saya tidak terkalahkan

TKI Bakal Bebas Registrasi IMEI HP******

Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI) akan dibebaskan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (hp) dari luar negeri.

Benny menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui hal tersebut dalam rapat yang digelar hari ini, Kamis (3/8).

"Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI hp," ujar Benny usai menghadiri rapat tersebut di Kompleks Istana Negara.

"Tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, hpnya bisa digunakan di Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membahas soal barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari PMI.

Pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia.

Dalam hal ini, ada tiga kategori barang. Pertama,barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia.

Kedua,yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga,barang pindahan saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua.

"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus (soal pengiriman barang), ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," terangnya.

Karenanya, Benny mendorong aturan tersebut disetujui, serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 tiap tahun dalam tiga kali pengiriman barang.

"Saya yakinkan kepada presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas itu jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Kemenhub Pangkas Kuota Tiket Tanpa Kursi Kereta Api Jadi 20 Persen******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas kapasitas penumpang yang bisa diangkut olehkereta api (KA) jarak jauh dengan menurunkan kuota tiket tanpa kursi. Ini berlaku untuk KA yang menerima subsidi dengan skema Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan angkutan kereta agar lebih nyaman.

"Kami mendapat masukan bahwa saat ini antusiasme masyarakat untuk menggunakan layanan KA PSO sudah cukup tinggi sehingga perlu kami atur kapasitasnya agar tidak mengurangi kenyamanan penumpang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Adapun kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Agustus 2023 untuk kereta api dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer (km).

"Sebelumnya KA PSO ini memiliki load factorhingga 150 persen, jadi kami mendorong operator untuk dapat menyesuaikan load factor menjadi 120 persen melalui sistem ticketingdan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Risal, layanan KA PSO yang bakal terpengaruh aturan ini paling banyak dari daerah operasi Bandung dan Surabaya, termasuk Commuter Line Garut, Commuter Line Dhoho, dan Commuter Line Panataran.

"Semoga dengan penyesuaian ini, masyarakat dapat lebih nyaman menggunakan jasa layanan kereta api dan semakin banyak yang beralih menggunakan transportasi umum," pungkas Risal.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

MRT Bakal Dibangun dari Tomang ke Medan Satria******

Kementerian Perhubungan menyebut Moda Raya Terpadu (MRT) bakal dibangun dari Tomang hingga Medan Satria. Ini merupakan bagian pembangunan proyek MRT jalur timur-barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyerahkan basic engineering design (BED)MRT jalur timur-barat ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Nantinya, pembangunan fase 1 tahap 1 MRT yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) ini akan difokuskan di Jakarta terlebih dahulu.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholderterkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (7/8).

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dirinya sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi. Ia menyebut skema pembangunan MRT jalur timur-barat ini bakal sama seperti jalur utara-selatan.

"Berkaca pada kesuksesan atas keberhasilan pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan MRT jalur utara-selatan, dan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Jabodetabek, maka MRT jalur timur-barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya," jelas Heru.

"Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta fase 3 akan mendukung perkembangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya.

Saat ini, MRT jalur utara-selatan sudah beroperasi sepanjang 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, di mana rata-rata penumpang mencapai 100 ribu orang per hari.

Jika keseluruhan koridor di Tomang-Medan Satria sudah tersambung, maka akan membentang jalur sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Selain itu, jalur timur-barat bakal melintasi 3 provinsi, 2 kabupaten, dan 3 kota.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Pemerintah Akan Bangun Tol Rp23 T untuk Sambung Kamal******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan membangun Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,60 kilometer (km).

Nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp23,22 triliun. Jalan tol ini diharapkan bisa memperlancar distribusi logistik ke Pelabuhan Merak.

"Kalau dilihat jalurnya jalan tol ini akan tembus ke Jalan Tol Jakarta-Merak, sehingga nanti mudah-mudahan yang dari Barat tidak perlu lewat Jalan Tol Dalam Kota Jakarta," kata Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Basuki berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas dalam pembangunan infrastruktur untuk terus memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam membangun jalan tol itu. Karenanya, ia menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk memonitor kualitas konstruksi mulai dari perencanaan desain hingga proses pembangunan.

"Jalur jalan tol ini melewati daerah pantai pasti banyak tanah lunak, harus ada ketelitian dalam penelitian geologi tanah. Untuk supaya dalam pelaksanaannya sesuai yang direncanakan, sehingga memperlancar konstruksinya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg memiliki 8 Seksi yakni Seksi 1 (Sedyatmo-Kosambi) sepanjang 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi-Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga-Tanjung Pasir) 3,1 km, dan Seksi 4 (Tanjung Pasir-Kohod) 3,65 km. Kemudian Seksi 5 (Kohod-Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari-Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji-Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk-Rajeg) 5,7 km.

Untuk Seksi 1 hingga 4, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada 2025. Sementara itu untuk seksi 5 hingga 8, pihaknya menargetkan selesai konstruksinya pada 2026.

Ia menambahkan proses pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sudah disampaikan secara terbuka sejak 25 September 2020 berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/1818.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/1320 pada 22 Juni 2023, pihaknya menetapkan PT Duta Graha Karya sebagai pemenang lelang.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

PNM Garut Gandeng BNN dan OJK Edukasi Nasabah Soal Literasi Keuangan******

Permodalan Nasional Madani (PNM) Garut menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi tentang literasi keuangan. Selain itu, ketiganya juga memberi peringatan tentang ancaman dan bahaya narkoba yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga.

Edukasi itu diberikan PNM bersama BNN dan OJK dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama 1.000 Ibu Nasabah PNM Mekaar dari dua wilayah binaan di Gedung Pendopo Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Senin (7/8).

Direktur Bisnis PNM, Prasetya Sayekti dalam sambutannya mengatakan, maraknya penipuan yang terjadi lingkungan sekitar, membuat literasi keuangan menjadi salah satu ilmu yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Terutama untuk seluruh nasabah PNM yang setiap hari bersinggungan dengan kegiatan jual beli dalam usahanya.

Prasetya menambahkan, narkoba saat ini sudah semakin memprihatinkan bagi anak-anak muda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan data dari BNN bahwa sudah ada sebanyak 2,3 juta pelajar di Indonesia kehilangan masa depan karena terjerumus narkoba.

"Kolaborasi BNN dan PNM diharapkan mampu mengurangi wabah narkoba di Indonesia lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, semoga kegiatan ini juga bisa dilaksanakan diseluruh wilayah di Indonesia," ucap Prasetya.

Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN, Yanri Pratiwi, dalam kesempatan ini juga mengajak para nasabah untuk mulai memahami bahaya narkoba dan cara memeranginya.

"Jangan sampai anak kita di masa depan bertemu dengan penjajah tanpa wajah, yaitu narkoba," tandas Yanri.

Sementara itu, Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tasikmalaya, Gina Giyani juga memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang bahaya penipuan yang kini sedang marak. Dia mencontohkan pencairan kredit online berkedok serba instan, tetapi justru malah merugikan.

Dia juga mengingatkan agar nasabah PNM untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terbuai dengan pendanaan yang belum dipantau OJK.

PNM berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar meningkatkan keeratan silaturahmi dengan para nasabah, tetapi merangkul agar tetap menjaga nasabah dan keluarganya supaya tetap teredukasi dalam mengelola finansial mereka. Termasuk terhindar dari potensi ancaman yang merugikan di kemudian hari.

Adapun dalam kegiatan ini turut hadir Bupati Garut, Rudy Gunawan mengimbau agar nasabah PNM selalu taat pada tenggat pinjaman supaya usaha yang dijalani tetap produktif dan sehat. Bupati Garut juga mengutarakan bahwa keberadaan PNM di Garut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut untuk lebih maju dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]