link slot deposit 5000

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Pemerintah Ngutang Rp3,8 T ke Bank Dunia untuk Busway di Medan******

Pemerintah menarik utangUS4 juta atau setara Rp3,82 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS) dari Bank Duniauntuk mengembangkan jalur transportasi umum bus alias buswaydi perkotaan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan dana pinjaman tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas sekitar jalur bus, seperti jalur pejalan kaki di dua kota, yakni Bandung dan Medan.

"Dua kota di Bandung, Medan total yang didukung World Bank US4 juta untuk pembangunan capex yang di antaranya, contoh konkretnya line untuk Jakarta. Disana ada hallway, ada pedestrian, trus ada pull atau deponya, itu yang salah satu yang diwujudkan," ujarnya Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Sehingga sekarang sudah berproses konstruksi nya di dua kota itu dengan pendanaan Bank Dunia," imbuhanya.

Sementara itu, dari enam kota yang ingin dikembangkan jalur transportasi umumnya, empat masih dalam kajian untuk mengetahui kebutuhan anggarannya. Sebab, setiap wilayah memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda, sehingga harus menunggu hasil kajian.

[Gambas:Video CNN]

"Untuk kota yang lain tergantung kajian pihak lain, kira-kira mana yang akan support. Ini masih kita tunggu hasil kajiannya," jelasnya.

Menurut Suharto, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada enam kota metropolitan selain Jakarta yang akan dikembangkan transportasi umumnya.

"Setelah Bandung dan Medan, akan ada di Makassar, Semarang, Pekanbaru, dan Batam. Ini sudah ada tahapan dan implementasinya tinggal menunggu hasil kajian dan siapa yang mau masuk membantu," tegasnya.

CEO bertemu dengan gadis malang itu

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Produsen Obat Buka Suara soal Polemik Paracetamol Sirop******

PT Indofarma Tbk menyatakan akan mengikuti arahan BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait penghentian penjualan paracetamol dalam bentuk sirop.

"Kami akan ikuti arahan dari BPOM dan Kemenkes," kata Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan paracetamol sirop.

Meski begitu, Arief menjelaskan Indofarma sudah tidak lagi memproduksi paracetamol sirop untuk anak-anak.

Sementara itu, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Roestam mengatakan pihaknya masih akan rapat dengan dewan pakar soal setop penjualan paracetamol sirop.

Adapun dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan kasus mencapai 192 orang per Selasa (18/10).

Lonjakan kasus bulanan tertinggi tercatat terjadi pada September 2022 dengan 81 kasus yang dilaporkan.

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso menambahkan temuan ratusan kasus itu didapatkan dari 20 provinsi di Indonesia.

Temuan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 50 kasus, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kass, dan Bali 17 kasus.

Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami meminta agar seluruh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirop sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Hunian Pekerja Konstruksi IKN Bakal 'Disulap' Jadi Kantor Bersama******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa dijadikan sebagai kantor bersama.

Seluruh pekerja, mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk juga konsultan tinggal jadi satu di hunian tersebut, sehingga akan lebih mudah berkoordinasi.

"Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (23/10).

Selain infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku di kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter/detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter/detik.

Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.

Kemudian juga intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3000 liter/detik.IntakeSungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan teknologi modular karya anak bangsa untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dalam rangka dukungan pembangunan IKN, Kementerian PUPR berencana membangun rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung minimal 15.600 tenaga kerja.

Proyek ini merupakan kegiatan tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022-2023 yang diharapkan secara fungsional dapat diselesaikan sebelum akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Manfaat Bagi Peserta Lewat Kolaborasi******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menjalin kerja sama dengan Anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank), dan PT MNC Teknologi Nusantara (MTN).

Kolaborasi ini untuk memudahkan peserta dan nasabah dalam mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK dan layanan perbankan dari MNC Bank, serta menginisiasi Account Linkage antara aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan MotionPay.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan kedua pihak.Dari pihak BPJAMSOSTEK, yakni Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia, Direktur Perencanaan Strategis dan Tl Pramudya Iriawan Buntoro, dan Direktur Kepesertaan Zainudin.

Anggoro Eko Cahyo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi seluruh pekerja Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran.

Pihaknya berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta, mulai dari informasi, pendaftaran menjadi peserta hingga saat peserta menerima hak manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kerja sama dengan MNC Group ini merupakan salah satu terobosan yang baik untuk mewujudkannya," ucap Anggoro dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Anggoro melanjutkan, integrasi antara aplikasi JMO dan aplikasi MotionPay serta layanan perbankan oleh MNC Bank ini diharapkan akan semakin memberikan kemudahan kepada seluruh peserta maupun pekerja yang belum terlindungi.

"Kerja sama ini sudah sejalan dengan apa yang ditargetkan yaitu kepesertaan aktif sebanyak 70 juta tenaga kerja di akhir tahun 2026. Target utama kami untuk dilindungi saat ini adalah pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)," tambahnya.

Lebih jauh Roswita menambahkan, saat ini jumlah pekerja yang sudah mendownload aplikasi JMO sebanyak 16.9 juta, sedangkan pengguna aktif di tahun 2022 telah mencapai 11 juta peserta. Untuk jumlah yang mengajukan klaim JHT melalui JMO kurang lebih 70 ribu peserta per bulan.

"JMO ke depannya akan menjadi aplikasi keseharian bagi pekerja, kami menambahkan fitur-fitur dan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama, dengan menambahkan kanal edukasi entertainment dan juga kanal-kanal manfaat program di luar program utama misalnya manfaat perumahan, investasi dan pembiayaan," ucap Roswita

Sejalan dengan itu, Rita Montagna menambahkan, akan ada banyak hal ke depan yang tentunya membawa kebaikan terhadap masyarakat terkhususnya nasabah MNC Bank dan pekerja Indonesia.

Menurutnya, kerja sama dengan BPJAMSOSTEK ini akan memberikan dampak yang positif bagi MNC Bank karena dapat mendorong ekspansi usaha dan pertumbuhan nasabah MotionBanking secara signifikan.

"MNC Bank melalui MotionBanking juga berperan dalam mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJAMSOSTEK khususnya dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran maupun pencairan Jaminan Hari Tua," ungkap Rita.

Selain kemudahan daftar dan bayar, MNC Bank dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk bertindak sebagai agen dalam melakukan akuisisi nasabah MotionBanking.

Dari sisi kredit, debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Modal Ventura yang sumber dananya diperoleh dari MNC Bank (channeling) akan memperoleh fasilitas kepesertaan BPJAMSOSTEK, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Terakhir, CEO BCAP Yudi Hamka menjelaskan, dengan Account Linkage, pengguna aplikasi JMO yang sudah memiliki akun MotionPay dapat melihat saldo mereka dari aplikasi JMO, serta menggunakan MotionPay sebagai metode pembayaran untuk transaksi yang terjadi di aplikasi.

Menurutnya, kerja sama yang dijalin ini menandai dimulainya kolaborasi penting antara MNC Bank, MNC Teknologi Nusantara, dan BPJAMSOSTEK, yang akan terus berdampingan saling mendukung dalam berbagai aspek, mengembangkan fitur dan layanan terbaik untuk saling memberi keuntungan.

"Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih mudah dan nyaman, di mana hal tersebut juga membawa dampak signifikan dari segi user acquisition serta volume transaksi layanan keuangan kami, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan nasional," pungkas Yudi.