rupiah777 968Jutaan kata 893335Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs gacor pagi hari》
PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.
Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.
Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).
"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Lihat Juga :AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani |
Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.
"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.
Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.
"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.
Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.
[Gambas:Video CNN]
Pertamina Beber Kesiapan Jargas untuk Emak******
PT Pertamina(Persero) membeberkan kesiapan jaringan gas(jargas) untuk emak-emak memasak saat lebaran2024.
"PT Pertamina Gas Negara Tbk ini sangat penting terkait suplai gas untuk ibu-ibu rumah tangga memasak," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Nicke lantas meminta jajaran direksi PGN menjelaskan bagaimana kesiapan pasokan gas, termasuk jargas, jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN Fadjar Harianto Widodo yang hadir dalam rapat menjelaskan bagaimana kesiapan jargas di tengah geliat Satgas Ramadan dan Idulfitri (Rafi).
"Tetapi kalau dibandingkan dengan 2023, untuk proyeksi niaga gas bumi ada sedikit peningkatan sekitar 0,2 persen. Kami memproyeksikan karena masih ada beberapa industri yang masih memakai gas," ungkap Fadjar.
"Untuk menjaga keandalan gas, kami tetap menjaga penyaluran kepada pelanggan... Kalau kita melihat beberapa hal, kesiapan fasilitas dan infrastruktur kami ada jargas. Kami kelola sekitar 820 ribu (pelanggan), ini dominan pelanggan rumah tangga. Ini pasti di masa Ramadan dan Idulfitri akan banyak terutilisasi penggunaan gasnya," jelasnya.
Pemanfaatan jargas sangat didorong oleh Komisi VI DPR RI. Setidaknya dua anggota dari Partai Demokrat meminta program ini terus ditingkatkan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyayangkan cakupan pelanggan jargas Pertamina baru 820 ribu rumah tangga. Padahal, menurutnya ini bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan.
"Berkaitan dengan jaringan gas rumah tangga, tentu ini kita berharap ini harus menjadi prioritas. Saya melihat di beberapa apartemen di Jakarta, saya pikir ini sangat bagus. Kalau konsep ini dijalankan untuk rumah tangga, saya pikir ini juga menjadi solusi dan harga jauh lebih murah ketimbang mereka harus membeli (LPG) 3 kg," ucapnya.
"Kita harapkan ini terus bisa berkembang dengan jaringan pipa 32 ribu (32.343 kilometer) sekian. Ini tentu kita harapkan jargas terus kita dorong, sehingga beban-beban masyarakat kita semakin hari semakin berkurang," sambung Muslim.
Dukungan serupa juga datang dari rekan separtai Muslim. Politikus Demokrat Herman Khaeron menegaskan jargas harus menjadi lini bisnis utama Pertamina di masa mendatang.
Bahkan, menurutnya perusahaan pelat merah itu bisa menggunakan sumber daya Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai basis jargas ke depan.
"LNG kan bisa ditempatkan di mana saja. Atau melalui jalur pipa," kata Herman.
"Bahkan, dulu saya pernah menantang Ibu (Nicke) bagaimana ibu bisa melakukan distribusi minyak dan gas ini melalui pemipaan, di seluruh jaringan Nusantara. Mungkin untuk uji coba, Jawa lah yang satu hamparan, DKI, dan Banten. Atau Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan DKI (Jakarta)," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:boba138、garuda138、pola room gacor fafafa hari ini
Terkait:slot judi onlen terpercaya、joker123 thailand、voucher gojek agustus 2022、kinghoki4d web、pinjol ilegal kominfo、depoxito、situs togel yang aman dan terpercaya、oregon 9 paito、slot gampang maxwin 2023、garuda4d
bab terbaru:daftar link slot paling gacor(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim kenaikan harga bawang putihrawan memicu inflasi. Tak menutup kemungkinan, alarm inflasi pun dapat berbunyi nyaring.
Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menilai harga salah satu bahan bumbu dapur ini sedang tidak baik-baik saja. Ia mengatakan harga bawang putih tembus Rp43.700 per kilogram (kg) pada 22 Maret 2024.
Menurutnya, angka itu jauh di atas rata-rata harga pada tahun lalu yang sebesar Rp38.200 per kg.
Lihat Juga :Mengintip Klaim Kekayaan Helena Lim yang Terjerat Kasus Korupsi Timah |
Sementara lima provinsi dengan harga bawang putih terendah yakni Aceh Rp39.400 per kg, Sumatera Utara Rp39.550 per kg, Sumatera Barat Rp40.650 per kg, Riau Rp39.150 per kg, dan Kepulauan Riau Rp35.850 per kg.
Edy mengatakan tingginya harga bawang putih disebabkan kenaikan harga di China sebagai eksportir bawang putih. Rata-rata harga bawang putih China tembus US,5 per kg atau Rp23 ribu per kg pada Maret tahun ini, naik dari US per kg pada Maret 2023.
"Mau tidak mau akan berpengaruh ke harga bawang putih kita karena sebagian besar bawang putih kita merupakan impor khususnya dari China," katanya.
Maklum, bawang putih di Indonesia, disebut 90 persen berasal dari impor. Alih-alih produksi sendiri.
Mahalnya harga bawang putih pun mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sampai menyoroti tingginya harga bawang putih yang tembus Rp60 ribu per kg di Sulawesi Tengah.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
"Bawang merah Rp35 ribu, bawang putih memang yang agak mahal, bawang putih sampai Rp60 ribu (per kg)," kata Jokowi saat meninjau harga pangan di Pasar Salakan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/3).
Sementara itu, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga bawang putih berada di level Rp43.700 per kg pada Rabu (27/3). Angka ini turun tipis 0,11 persen atau Rp50 dibanding hari sebelumnya.
Lantas, mengapa harga bawang putih mahal dan Indonesia ketergantungan pada impor?
Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai ketergantungan RI terhadap impor bawang putih bukan 90 persen, melainkan 100 persen.
Menurutnya, ketergantungan itu terjadi karena disparitas harga impor dengan produksi petani di Indonesia terlampau jauh. Ia mencontohkan harga bawang putih impor di pelabuhan mencapai Rp18.400 per kg.
Lihat Juga :Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara |
Sementara, biaya produksi bawang putih oleh petani berada di level Rp30 ribu per kg.
"Perbedaan harga yang relatif tinggi antara produksi dalam negeri dengan yang kita impor," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Oleh karena itu, kata Andreas, jika pemerintah serius ingin swasembada bawang putih, maka harus bisa menyeimbangkan disparitas harga tersebut.
Selain itu, Andreas juga mengatakan Indonesia masih bergantung kepada impor karena konsep kebijakan yang diterapkan pemerintah tak tepat. Ia mengatakan syarat importir menanam sebanyak 5 persen dari total impor itu sudah pasti gagal.
Andreas menilai para importir ini tak punya pengalaman dalam budidaya bawang putih.
"Konsep awalnya importir disuruh wajib tanam. Kok importir disuruh tanam, itu bagaimana logikanya? Dari sisi situ saja sudah tidak benar," kata dia.
Karena hal tersebut, para importir ini bekerja sama dengan petani. Di sisi lain, bawang putih tidak bisa ditanam sembarang.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Komoditas itu hanya bisa tumbuh di lahan yang berada di ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, para petani juga peminatnya minim karena lebih memilih menanam produk hortikultura lain. Apalagi, biaya produksi bawang putih mahal.
"Bisa bayangkan tanaman di atas ketinggian itu (800 meter di atas permukaan laut), itu persaingannya luar biasa dengan hortikultura yang nilainya sangat tinggi," tutur Andreas.
Di satu sisi, Andreas mengatakan untuk mengendalikan harga bawang putih sebenarnya cukup mudah. Apalagi, bawang putih RI impor.
Ia berpendapat, pemerintah tinggal menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan izin impor kepada importir secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau kita penuhi dari luar kan gampang. Kebutuhan harian, kebutuhan bulanan kan ada, tinggal penuhi saja dari impor," kata Andreas.
Memang, risiko dari impor ini adalah harga yang menyesuaikan kondisi internasional. Artinya, jika harga di negara asal eksportir sedang tinggi, maka harga di Tanah Air pun akan ikut melambung.
Kendati demikian, menurut Andreas lonjakan harga di level internasional tidak pernah berlangsung lama.
Lihat Juga :Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket |
Rencana calon presiden (capres) Prabowo Subianto untukimpor sapi perah sebanyak 1,5 juta ekor dinilai terlalu berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyono mengatakan Indonesia memang harus impor sapi untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton susu segar per tahun. Saat ini, produksi dalam negeri tidak mencukupi karena hanya mampu 800 ribu ton.
"Kalau harus impor sapi perah itu realistis. Tidak ada pilihan lain untuk mempercepat produksi susu segar mau nggak mau harus ditambah populasi sapi sapi perah melalui impor. Hanya saja jumlah 1,5 juta [ekor] terlalu fantastis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/1).
"Impor harus bertahap dan jelas siapa yang akan pelihara. Peternak rakyat atau korporasi," jelasnya.
Sementara itu, untuk wilayah asal impor sapi perah yang paling ideal dinilai dari Australia, New Zealand, USA, dan Kanada. Bila sesuai rencana Prabowo dari India, maka dikhawatirkan akan membutuhkan anggaran lebih.
Sebab, sapi perah dari India statusnya belum bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sapi yang berasal dari negara itu harus dikarantina sesuai prosedur UU.
Sedangkan, Indonesia belum memiliki Pusat Karantina untuk hewan yang terjangkit penyakit. Karenanya, akan membutuhkan anggaran lebih untuk terlebih dulu membuat tempat karantinanya.
"Kita belum punya pusat karantina. Selain itu di India penghasil susu setahu saya adalah kerbau perah," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi bila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri saat menjalankan rencana program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.
Prabowo menyebutkan kemungkinan sapi perah akan didatangkan dari India karena anggarannya lebih murah.
"Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India, lebih banyak kita bisa impor, kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita," ucapnya.
(ldy/arh)Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir,"Bangkalan (ANTARA) - Sebanyak empat partai politik peserta 2024 di Kabupateb Bangkalan, Jawa Timur mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Mahkamah Konstitusi (MK).
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
《situs gacor pagi hari》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,akun situs slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs gacor pagi hari》bab terbaru。