menang slot online

bapak baptis perang bisnis

Dave Willner Tinggalkan Jabatan Kepala Kepercayaan dan Keamanan OpenAI******

Kepala bagian kepercayaan dan keamanan (trust and safety) OpenAI Dave Willner mundur dari jabatannya, pada Kamis (20/7).

Willner telah memimpin tim kepercayaan dan keamanan kecerdasan buatan perusahaan sejak Februari 2022. Pengunduran dirinya ia ungkapkan dalam postingan di Linkedin.

Ia berencana beralih ke peran sebagai penasihat dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga.

CEO OpenAI Sam Altman meminta regulasi AI dalam sidang panel Senat pada Maret.

Dia memberi tahu para pembuat kebijakan bahwa potensi AI untuk digunakan untuk memanipulasi pemilih dan menyebarkan disinformasi adalah area kekhawatiran terbesarnya.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada

Seorang juru bicara OpenAI tidak segera merespons permintaan komentar mengenai pengunduran diri Willner atau pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan perannya.

Pengunduran diri Willner datang ketika OpenAI terus bekerja sama dengan regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk mengembangkan pengaman dan pembatasan seputar teknologi AI yang berkembang pesat.

OpenAI adalah salah satu dari tujuh perusahaan AI terkemuka yang pada hari Jumat melakukan komitmen sukarela yang disetujui oleh Gedung Putih untuk membuat sistem dan produk AI lebih aman dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk menguji sistem AI baru dengan pihak luar sebelum mereka dirilis secara publik, dan untuk dengan jelas menandai konten yang dihasilkan oleh AI, demikian diumumkan oleh Gedung Putih.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Revolusi Mental Diperlukan untuk Meningkatkan Citra Koperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, revolusi mental diperlukan untuk meningkatkan citra koperasi, sehingga kian dipercaya oleh publik di tanah air.

Salah satunya melalui program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait revolusi mental yang harus diimplementasikan dalam membangun koperasi di lingkungan pendidikan.

Demikian disampaikan Menteri Teten saat pidato kunci dalam acara National Cooperative Summit 2023 di GOR SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/7).

"Membangun usaha tak harus dengan modal besar atau konglomerat, tapi bagaimana bisa berkembang dengan modal yang kecil. Cara berpikir seperti ini yang harus direvolusi," ujarnya.

Koperasi lanjut Teten, hadir sebagai instrumen untuk melakukan revolusi mental melalui pengajaran atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian sosial, mau membangun sistem sosial yang baik dan berkeadilan.

"Membangun revolusi mental koperasi penting bagi kita. Karena saat ini citra koperasi itu sudah menurun di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menyoroti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menurut dia perlu melakukan perbaikan dalam implementasinya. Kehadiran KSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat unbankable atau peminjam mikro meskipun bunganya tinggi.

"Karena rata-rata di koperasi itu bunganya di atas bunga bank. Ini juga yang harus diubah. Harusnya jati diri koperasi itu memberikan pinjaman murah. Yang ada kenapa koperasi bunganya lebih mahal padahal itu kan untuk rakyat kecil. Seharusnya dengan bunga yang murah, anggota koperasi yang memiliki usaha mikro bisa meminjam dan usahanya lebih kompetitif," ucap Teten.

Koperasi Sekolah

Untuk itu, kehadiran program revolusi mental di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini diharapkan mampu membangun model koperasi yang lebih baik. Sehingga sekolah bisa menjadi semacam laboratorium revolusi mental, sekaligus menciptakan para calon wirausaha sejak dini.

"Kemenkop UKM berminat sekali bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Muhammadiyah untuk implementasi nilai-nilai koperasi. Tadi kami juga berbicara bagaimana koperasi di dunia ini berkembang, konglomerasi dunia banyak berbasis koperasi baik di sektor agrikultur, perbankan, hingga otomotif yang bisa menjadi contoh atau best practice," kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, pentingnya mengubah pola pikir, sehingga tidak lagi mencetak anak didik sebagai pegawai namun melahirkan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja.

MenkopUKM menegaskan, Indonesia segera memiliki bonus demografi sampai nanti puncaknya pada tujuh tahun mendatang yakni 2030. Berdasar Sensus Penduduk (BPS, 2020), lebih dari separuh komposisi penduduk Indonesia berusia muda. Artinya lebih dari separuh penduduk termasuk dalam kelompok usia yang memiliki produktivitas tinggi.

"Itulah sebabnya disebut sebagai bonus demografi, dengan karakteristik semacam itu, Indonesia memiliki daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan menciptakan lapangan kerja, maka sesungguhnya adalah Local Heroes di abad digital ini. Melalui koperasi hal itu terlihat rasional, terukur, dan bisa dikerjakan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Muhammad Ikhwan Ahada mengatakan, ada 60 ribu siswa di sekolahnya yang menjadi potensi untuk dididik agar memiliki rasa kebersamaan, kejujuran, dan gotong-royong melalui pendirian koperasi sekolah. Di mana sifat tersebut harus dimunculkan sebagai watak dasar Bangsa Indonesia.

"Koperasi menjadi soko guru perekonomian harus dihidupkan kembali sejak dini, dan terus dikembangkan tak hanya pada level sekolah. Muhammadiyah terbuka dalam mengembangkannya hingga di level pegawai serta pengurus di wilayah Muhammadiyah," ucap Ikhwan.

Dikatakannya, koperasi mengalami pasang dan surut hingga hari ini. Namun ia menegaskan, kehidupan berkoperasi tak bisa ditawar lagi, semangat perserikatan khususnya di wilayah Yogyakarta harus terus bangkit dan kembali hidup dalam kegotongroyongan yang menjadi jati diri koperasi dan bangsa Indonesia.

Pertempuran Galaksi

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

Daftar Senjata yang Masih Diimpor RI Meski Sudah Dilarang Jokowi******

Indonesia masih imporsejumlah senjata yang sebelumnya dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, pistol, bom sampai alutsista.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh CNNIndonesia.com,Selasa (15/8), ada tujuh jenis senjata yang masih diimpor pada periode Januari-Juli 2023.

Berikut daftarnya;

2. Bom

Kelompok senjata ini meliputi bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof. Sebenarnya pada Februari, Maret, dan Mei 2023 tidak ada impor.

Sedangkan pada April 2023 tercatat senjata impor jenis ini masuk US,2 juta, Juni 2023 meroket hingga US,3 juta, dan Juli 2023 turun setengahnya ke angka US,1 juta.

3. Amunisi

Impor kategori antara lain; other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads. Pada Maret lalu sebenarnya impor amunisi ini nihil.

Kendati, impor alat utama sistem senjata (alutsista) jenis ini meningkat menjadi US,2 juta pada April 2023, US,3 juta di Mei 2023, turun ke US2 ribu pada Juni 2023, dan naik lagi ke US8 ribu pada Juli 2023.

4. Alutsista

Berdasarkan data BPS, Alutsista yang diimpor jenis shotgun cartridges. Sebenarnya pada Mei lalu nilai impor senjata ini nol. Akan tetapi, angka impornya pada Maret 2023 menyentuh US ribu, April 2023 US5 ribu, Juni 2023 US.337, dan Juli 2023 membengkak ke US juta.

5. Kelompok spring or gas guns and pistols, excluding arms of heading 9307.

Rinciannya, per Maret 2023 Indonesia mengimpor US ribu, naik ke US ribu di April, turun menjadi US ribu pada Mei, melesat ke US,4 juta di Juni, dan merosot ke US,5 juta pada bulan lalu.

[Gambas:Video CNN]

6. Alutsista jenis lainnya

BPS mencatat total impor kumulatif sejak Januari-Juli 2023 sebesar US,2 juta. Nilai impor tertinggi terjadi pada Juli 2023 lalu sebesar US,7 juta.

Jika dilihat berdasarkan negara asal, Korea Selatan menjadi pemasok alutsista terbanyak ke Indonesia dalam enam bulan ini, yakni mencapai US juta. Bahkan, Indonesia tak pernah absen mengimpor senjata dan amunisi dari Negeri Ginseng.

Negara terbanyak kedua adalah China dengan total ekspor senjata ke Indonesia senilai US,1 juta sejak awal 2023. Namun, Indonesia sempat sama sekali tak mengimpor alutsista dari Negeri Tirai Bambu pada Februari lalu.

Kemudian, ada Amerika Serikat senilai US juta, Afrika Selatan US,6 juta, dan Spanyol sebesar US juta. Sedangkan nilai transaksi impor alutsista Indonesia dengan negara pemasok lainnya menyentuh US juta.

Namun, data BPS itu tidak mencantumkan K/L mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut, apakah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, atau stakeholder terkait lain.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bolak balik telah menegaskan industri dalam negeri sudah bisa memproduksi senjata.

Oleh karena itu, ia melarang Kemenhan hingga Polri mengimpor senjata dan hanya memperbolehkan impor senjata berteknologi tinggi, seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Sistem bantuan yang sangat baik

Syarat Terbaru Dapat Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta******

Pemerintah resmi memperluas program subsidi pembelianmotor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Dalam aturan lama, selain ketiga syarat di atas, pemerintah juga mensyaratkan penerima subsidi adalah penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengungkapkan alasan pemerintah merevisi ketentuan insentif pembelian sepeda motor listrik.

Ia mengakui empat syarat penerima subsidi beli motor listrik masih belum optimal mengerek pembelian. Keempat syarat itu adalah penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Susiwijono mengatakan aturan tersebut direvisi agar seluruh masyarakat bisa mendapat subsidi. Dengan begitu, pembelian motor listrik pun dapat meningkat.

"Sebenarnya seluruh masyarakat menurut saya, best practice-nya di beberapa negara, ya semua masyarakat berhak mendapatkan seluruh insentif," ucapnya dalam acara Investor Trust Future Forum, Selasa (29/8).

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua atau motor listrik. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses transisi ke kendaraan berbahan bakar hijau yang lebih ramah lingkungan.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]