cara pinjam uang di pegadaian dengan jaminan sertifikat tanah

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Garuda Buka Peluang Izinkan Pramugari Menggunakan Jilbab saat Tugas******

Maskapai penerbangan PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk membuka kesempatan bagi para pramugariuntuk menggunakan jilbab. Saat ini, Garuda dan stakeholder tengah berdiskusi secara intensif mengenai kesiapan ketentuan tersebut.

"Diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek servicedan safetynamun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service", ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/2).

Irfan menambahkan penyesuaian kebijakan atribut seragam awak pesawat perlu dilandasi kajian yang pruden dan komprehensif baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya atas kepentingan profesi awak pesawat. Ia pun menegaskan Garuda Indonesia pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif", tandas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Kebijakan pengenaan jilbab oleh pramugari Garuda sebelumnya disorot oleh anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Ia menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim pramugari Garuda.

Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodasi aturan bagi pramugari yang memakai jilbab permanen. Menurutnya, banyak pramugari muslim di Garuda yang sehari-hari mengenakan jilbab, namun harus melepas jilbab ketika bertugas sebagai pramugari.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Gugat Konsumen Rp56 M, Pengembang Meikarta Malah Mangkir Saat Sidang******

Sidang gugatan perdataterhadap 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli KonsumenMeikarta (PKPKM) dengan tuntutan Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali ditunda.

Hal itu terjadi karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku penggugat tidak hadir dan mengajukan permohonan penundaan sidang. Sidang pun akan kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang.

"Hari ini kami mendapat surat resmi dari penggugat yang intinya memohon penundaan persidangan. Jadi ini ada surat resmi dari mereka tertanggal 6 Februari 2023 perihal permohonan penundaan perkara," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat. Adapun dari 18 tergugat terdapat 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas.

Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga PT MSU menggugat sejumlah konsumen dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Maklum, kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Alih-alih mendapatkan haknya kembali, para konsumen ini malah digugat oleh PT MSU. Mengenai hal ini, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dari anak usaha Lippo Group itu di luar nalar manusia.

Bagaimana tidak, korban yang seharusnya mendapatkan apartemen malah dituntut Rp56 miliar. Menurutnya, masyarakat awam pun bisa menilai sendiri kalau tindakan yang dilakukan PT MSU itu tidak wajar.

"Karena nilai tuntutannya sangat fantastis, Rp56 miliar yang di luar nalar akal sehat manusia. Kita boleh ajukan survei kepada tiap-tiap warga masyarakat Indonesia wajar tidak? Kami yang menuntut hak, justeru (malah) kami yang dituntut (balik)," ujarnya.

Meski begitu, Rudy yakin PN Jakarta Barat bisa menegakkan keadilan. Ia menilai majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan terbuka.

Dia akan menjalankan hukum acara yang baik dan benar, tidak akan mau terintimidasi dengan kekuatan-kekuatan besar di luar sana," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Marketing Communication and Brand Strategy Manager PT MSU Andika Pratama untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait permintaan penundaan sidang. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Dewan Sawit Tuding Minyakita Langka karena Produsen Susah Ekspor******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengungkapkan salah satu faktor mengapa Minyakita langka karena seretnya ekspor produk sawitke luar negeri. Pasalnya, selama ini margin ekspor lah yang menutup kerugian produsen tiap kali membuat Minyakita.

"Saya menduga mereka enggak produksi MinyaKita karena nggak ada cuannya di ekspor. Mereka tidak produksi karena nggak ada cuan untuk tutupi kerugian," kata Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Sebagai gambaran, Sahat memaparkan simulasi yang ia buat. Rata-rata distribusi minyak goreng dari pabrik dan sampai ke konsumen membutuhkan biaya Rp3.000.

Kerugian dari memproduksi minyak goreng untuk dalam negeri itu bisa ditutup dengan keuntungan ekspor. Pasalnya, margin atau keuntungan yang didapat dari ekspor CPO minimal US atau Rp589 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Sementara saat ini, Sahat mengungkapkan para pengusaha memiliki 6 juta ton crude palm oil (CPO) yang menumpuk dan siap diproduksi. Namun, pengusaha enggan memproduksi sebab permintaan dari pasar global sedang lesu.

"Pengusaha itu punya tunggakan PE (pungutan ekspor) 6 juta ton, 6 juta ton, tidak dijadikan bahan ekspor. Mulai dari tahun lalu sampai sekarang. Kenapa nggak diekspor? Ada 6 juta ton siap ekspor tidak mau ekspor, di luar negeri lagi resesi," tuturnya.

Lebih jauh, saat ini tak ada insentif bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Selain pasar global yang lesu, pengusaha mesti membayar US2 atau Rp2,2 juta untuk pungutan ekspor dan bea keluar.

Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan membekukan aturan bea ekspor untuk memantik gairah produsen melakukan ekspor CPO.

"Para eksportir tidak bergairah karena dia akan langsung dipotong US2. Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo, freeze dulu 3 bulan dari Februari-April, supaya kita tidak dipecundangi Malaysia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

PUPR Bantah Wisma Atlet Sarang Kuntilanak: Bakal Kembali Jadi Hunian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah tudingan DPRD DKI Jakarta yang mengklaim Wisma Atlet Kemayoran mangkrak dan menjadi sarangkuntilanak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet Kemayoran bakal diserahkan kepada Sekretariat Negara sebagai pemilik aset tersebut dan dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai hunian.

"Tidak mangkrak sebagaimana informasi yang beredar luas di lapangan. Jadi tidak benar bahwa pemerintah membiarkan bangunan vertikal tersebut pasca pandemi covid-19 karena kami akan tetap merawatnya sebaik mungkin untuk bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai hunian," kata Iwan di Jakarta, Jumat (3/2).

Saat ini, Kementerian PUPR dan BNPB sedang melakukan pendataan terkait aset milik kementerian atau lembaga yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Ini dilakukan agar aset-aset tersebut tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan.

Masa pinjam Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 oleh BNPB telah berakhir pada 31 Desember 2022. Namun, BNPB sedang melakukan perpanjangan peminjaman khusus untuk Tower 6 sebagai RSDC-19.

Lihat Juga : Viral Video PT Sai Apparel Tak Bayar Lembur Pegawai

"Ditargetkan tahun ini proses serah terima dan kewenangan pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran akan diserahkan Kementerian PUPR pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset dari wisma tersebut," ujarnya.

Tudingan soal Wisma Atlet Kemayoran menjadi sarang kuntilanak muncul dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproses alih fungsi bangunan tersebut menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Ida mengatakan wacana itu sudah bergulir sejak sebelum covid-19, tetapi urung terlaksana lantaran wisma itu dipakai sebagai tempat perawatan pasien covid-19.

Politikus dari Fraksi PDIP itu mengatakan preseden soal alih fungsi sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap Rusun Pasar Rumput. Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Kita sudah berhasil yang di Pasar Rumput, nah sekarang tambah lagi Wisma Atlet, daripada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya, banyak kuntilanak, pak, serius, karena dekat rumah saya, saya tahu itu tempatnya kuntilanak," kata Ida dalam rapat Komisi D, Rabu (1/2).

Wisma Atlet Kemayoran dijadikan sebagai tempat perawatan covid-19 sejak Maret 2022 imbas melonjaknya kasus positif.

Namun, rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran berhenti beroperasi pada akhir tahun lalu seiring dengan tak adanya pasien yang dirawat karena covid-19.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]