angka jitu 4d sydney

Bisikan Penyihir

Pemerintah Klaim Investasi KEK Capai Rp113 T di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim realisasiinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tembus angka Rp113,2 triliun per 2022.

Ia juga mengatakan keberadaan KEK berhasil membuka lapangan kerja bagi 55.678 orang.

"Sampai dengan 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang. Komitmen investasinya Rp214 triliun, di mana untuk 2023 komitmen investasi sebesar RP61,9 triliun," ungkap Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/1).

Selain itu, KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Singhasari turut memberikan kontribusi.

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Nasional KEK, menyebut peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Lihat Juga : Jokowi Usai 2 Jam Ngemal di Kokas: Saya Senang Perekonomian Hidup

Kata Airlangga, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan, antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Ia menjelaskan beberapa hambatan dalam pengembangan KEK antara lain masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, serta kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi.

Tantangan lainnya, masih minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Dewan Nasional KEK sudah memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada, serta memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan. 

Tak hanya itu Dewan Nasional KEK juga meninjau penyesuaian regulasi, peningkatan sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif.

Airlangga pun menambahkan dewan menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, ia berharap KEK dapat meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp61,9 triliun, menyerap 78.774 pekerja pada 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

BPJT Pastikan Tol Semarang******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jawa Tengah, siap beroperasi usai mengantongi sertifikat laik operasi.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengungkapkan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak yang dibentuk direktur jenderal bina marga telah melaksanakan evaluasi laik fungsi dan merekomendasikan bahwa secara administrasi, teknis, dan sistem operasi, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 ruas Sayung-Demak dinyatakan laik fungsi, sehingga siap dioperasikan untuk umum.

Hal itu ditandai oleh penerbitan sertifikat laik operasi Tol Semarang-Demak Seksi 2 dengan nomor BM.0702-Db/1696 oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR tertanggal 22 Desember 2022.

Tol Semarang-Demak yang memiliki panjang 26,40 km dibangun dalam dua seksi melalui skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah (KPBU).

Seksi 1 merupakan ruas Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 km. Ruas ini merupakan porsi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun yang bersumber dari APBN.

Sementara, Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km merupakan porsi BUJTyang dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium serta konsultan perencana Maratama-Studi Teknik (KSO) dengan konsultan supervisi P Virama Karya (Persero) dengan nilai investasi sebesar Rp5,93 triliun.

Pemerintah berharap Tol Semarang-Demak bisa semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi khususnya di wilayah Demak.

Selain itu, dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut ini, pemerintah berharap permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe-Sayung yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan, dapat teratasi pada akhir 2024.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

FTX Mengaku Kemalingan Rp6,26 T Akibat Peretasan******

Platformkripto yang kini bangkrut FTX menyatakan aset US5 juta atau Rp6,26 triliun (Kurs Rp15.095 per dolar AS) telah dicuri melalui sebuah peretasan.

Pengakuan itu mereka sampaikan dalam sebuah laporan ke kreditor FTX pada Selasa (17/1) kemarin. Mengutip Reuters, Rabu (18/1), dalam pengakuan itu, FTX menyatakan peretasan dilakukan di dua tempat.

Pertama, sebesar US3 juta dilakukan di bursa internasional FTX. Sementara itu kedua, US juta sisanya diretas di bursa AS. Peretasan terjadi sejak FTV melayangkan permohonan kebangkrutan. 

Aset kripto yang dipulihkan hingga saat ini termasuk US5 juta di Solana, US9 juta dalam token FTT milik FTX dan US8 juta dalam bitcoin. Nilai aset kripto itu berdasarkan harga 11 November 2022. 

Tapi klaim mereka, peretasan itu kembali memberikan pukulan telak kepada FTX.

FTX sekarang ini sedang terbelit masalah. Pendiri FTX Sam Bankman-Fried dituduh mencuri dana nasabah triliunan rupiah demi membayar utang yang ditimbulkan oleh hedge fund yang berfokus spada crypto, Alameda Research.

Karena tuduhan itu, ia kini diadili oleh pengadilan.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh Bankman-Fried. Ia mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan yang dialamatkan kepadanya.

Bankman-Fried mengklaim FTX memiliki dana lebih dari cukup uang untuk membayar dana nasabahnya. Menurut klaimnya, ia hanya memiliki tanggungan utang antara US1 juta dan US7 juta.

Namun, hingga saat ini utang itu belum bisa dia bayar. Bankman-Fried mengaku belum memiliki akses ke catatan FTX sejak mengundurkan diri sebagai CEO pada November 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

SAP Express Buka Suara soal Viral Kurir Meninggal Ketika Antar Paket******

PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAP Expressbuka suara soal viral kurir paketnya yang meninggal saat sedang bertugas.

Presiden Direktur SAP Express Budiyanto Darmastono menjelaskan kurir bernama Yulan Susilo (YS) itu memiliki sakit jantung. Meski sudah diminta dokter untuk pasang ring, Yulan merasa takut dan hanya bersedia meminum obat.

"Sebelum jalan kirim barang, yang bersangkutan (YS) juga minum obat jantung. Saat di lokasi, yang bersangkutan berhenti, turun dari sepeda (motor) sambil memegang dada, langsung pingsan," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (16/2).

Staf SAP Jakarta Barat pun langsung meluncur ke lokasi kejadian, bersama dengan mobil ambulans. Sementara itu, staf lain menjemput istri korban sebelum akhirnya almarhum dilarikan ke rumah sakit.

"Selama ini yang bersangkutan bekerja baik sopan dan tidak pernah ada masalah. Proses (pencairan) BPJS berjalan, diproses," ungkap Budiyanto.

"Semoga almarhum diampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman dan ketabahan, serta ditempatkan di tempat yang layak," pungkasnya.

Sebelumnya, viral gambar berisi seorang kurir meninggal saat mengantar paket pelanggan. Narasi yang berkembang di media sosial adalah kurir tewas karena kelelahan ketika mengantar paket pelanggan.

YS (42) ditemukan meninggal dunia di sebuah perumahan di daerah Kembangan, Jakarta Barat sekitar pukul 14.09 WIB pada Rabu (15/2).

Kapolsek Kembangan Kompol Ubaidillah mengatakan YS tewas saat akan mengantarkan paket ke salah satu rumah di perumahan tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh satpam perumahan.

Melihat hal itu, satpam dibantu dengan warga sekitar kemudian melakukan pengecekan terhadap korban. Saat dicek, korban sudah meninggal dunia. Peristiwa itu pun dilaporkan ke Polsek Kembangan.

"Hasil pemeriksaan awal di lokasi tidak adanya bekas penganiayaan atau kekerasan pada tubuh korban," ucap Ubadillah dalam dalam keterangannya hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

Yusril Tanya Solusi TKI dan Kebun Sawit ke Anwar Ibrahim******

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.

Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja