pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar

Labirin Orang Mati

Jalan Tol Serpong******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Jalan Tol Serpong-Cinere bakal mengoperasikan Seksi 2 Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 km yang konstruksinya telah selesai 100 persen.

Dengan beroperasinya Seksi 2 ini, Jalan Tol Serpong-Cinere akan beroperasi penuh, melengkapi Seksi 1 Serpong-Pamulang yang telah beroperasi pada 2021.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan penyambungan Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 10,14 km ini akan mempercepat perjalanan masyarakat dari dan ke wilayah Cinere, Pamulang, Serpong, serta sekitarnya, hingga Bandara Soekarno-Hatta.

"Nantinya, ujung dari main road Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere di Km 35+250 akan terhubung langsung dengan main road dari Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo. Dengan tersambungnya jalan tol ini, pengguna jalan yang akan keluar di Limo ataupun menerus menuju Jagorawi akan melakukan transaksi di Gerbang Tol Limo yang dioperasikan oleh PT TLKJ," ujar Mirza.

Mirza menambahkan bahwa konstruksi untuk Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere telah selesai 100 persen sejak akhir 2021, telah diuji laik fungsi pada Mei 2022, dan telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada September 2023.

Jadwal pengoperasian jalan tol ini juga disesuaikan dengan beroperasinya Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo yang dimaksud.

"Seiring dengan tersambungnya penuh, pengguna jalan dari wilayah Bogor, Ciawi, dan sekitarnya (Jalan Tol Jagorawi), serta dari wilayah Jakarta Selatan dan Depok (Jalan Tol Desari), dapat dengan mudah dan cepat mengakses wilayah Serpong, Kunciran, hingga Bandara Soekarno-Hatta melalui Jalan Tol JORR 2. Kami optimis volume kendaraan yang melalui Jalan Tol Serpong-Cinere juga akan meningkat," ujar Mirza.

Jalan Tol Serpong-Cinere terhubung dengan Jalan Tol Kunciran-Serpong, Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dan Jalan Cinere-Jagorawi yang merupakan bagian dari Jalan Tol JORR 2 Wilayah Barat.

Jalan Tol JORR 2 memberikan alternatif lain dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta, sehingga pengguna jalan di sekitar Jabotabek dapat menghindari kemacetan yang mungkin terjadi di Jalan Tol Sedyatmo, yang merupakan akses utama dari Jalan Tol JORR 1 dan Jalan Tol Dalam Kota, baik dari arah Tanjung Priok maupun Cawang.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melarangimporbarang dari 100 harmonized system(HS) codeyang selama ini diduga 'diakali'.

Pejabat Fungsional Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Andi Susanto mengatakan pelarangan akan difinalkan dalam bentuk revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe serta Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Terkait pembatasan atau pengendalian impor, beberapa kali rapat dengan Kemendag sudah sepakat bahwa revisi Permendag Nomor 20 dan 25 Tahun 2022 ada sekitar 100 HS (code) lagi yang selama ini kami sinyalir jadi pelarian HS untuk impor," katanya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

'Permainan' HS code juga sempat dibongkar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto. Ia mengungkap banyak praktik barang impor ilegal yang masuk ke tanah air, termasuk tekstil dengan mengakali kode HS.

Menurut Darmadi, data barang impor yang masuk ke Indonesia tidak tercatat sesuai faktanya. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Saya kemarin sudah cerita ke menteri perdagangan, dari China datanya misal 10, tapi data impor di Indonesia hanya 6. Ada 4 ini ilegal, bukan thrifting. Dengan melakukan pengubahan HS code," bebernya dalam rapat kerja dengan KPPU di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Terlepas dari itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mendukung langkah Kemendag melarang TikTok Shop Cs berjualan dan bertransaksi. Menurutnya, media sosial memang seharusnya cukup hanya untuk berjualan.

Apalagi, Febri mengklaim TikTok Shop Cs 'mencekoki' netizen Indonesia dengan promo produk-produk impor. Ini menjadi salah satu penyebab lesunya industri tekstil tanah air.

"Banyak di media sosial kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati. Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll," jelas Febri.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

259 Saham Menguat, IHSG Unjuk Gigi ke 6.961 Sore Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.961 pada Senin (2/10) sore. Indeks saham menguat 21,56 poin atau 0,31 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,82 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,74 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 259 saham menguat, 266 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor properti yang naik 1,09 persen.

Senada, bursa saham Eropa melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,31 persen dan indeks DAX di Jerman melemah 0,04 persen.

Sementara bursa saham Amerika bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,27 persen, indeks DJI melemah 0,47 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pecinta kuliner tidak terbatas

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Ular yang melahap dunia

Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan e-commerce.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan.

Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e-commerce akan memastikan tidak ada platform yang mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.

Hal ini akan mengurangi potensi praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang memengaruhi permintaan dan penawaran melalui berbagai platform merupakan bentuk anti persaingan dan sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas dan keuangan. Oleh karena itu, APINDO mendorong perbaikan dalam pasar ritel.

APINDO juga mendukung kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri dan ambang batas harga minimum US0 atau Rp1,5 juta pada marketplace crossborder.

Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor.

Selain itu, APINDO mendorong Pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

BPS Ungkap Efek Ngeri El Nino: Lumbung Padi Kering******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan dampak El Nino bisa membuat stok di lumbung padiIndonesia menipis sehingga harga beras melonjak.

Amalia mengatakan inflasi September 2023 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,28 persen secara tahunan (year on year/yoy). Bahkan, inflasi beras menyentuh 5,61 persen mtm yang memecahkan rekor tertinggi sejak Februari 2018 lalu, di mana andil kenaikan harga beras mencapai 0,18 persen.

"Kenaikan harga beras ini tentunya disebabkan berkurangnya pasokan akibat kemarau berkepanjangan dan penurunan produksi karena efek El Nino," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Ia mengatakan penurunan luas panen yang didorong dampak El Nino juga membuat pasokan produksi padi menurun. Harga gabah pun ikut terkerek.

Seiring dengan kenaikan harga gabah, beras juga mengalami lonjakan. Amalia menyebut kenaikan harga beras terjadi merata di setiap level, mulai dari penggilingan, grosir, dan konsumen.

"Secara bulanan, kenaikan harga beras pada September 2023 ini memang terlihat lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga beras pada September tahun lalu. Kenaikan beras tertinggi terjadi di level penggilingan seiring semakin terbatasnya produksi padi dan suplai gabah ke penggilingan padi," tutupnya.

Berikut rincian kenaikan harga beras pada September 2023:

Penggilingan
- Naik 10,33 persen secara bulanan (mtm)
- Naik 27,43 persen secara tahunan (yoy)

Grosir
- Naik 6,29 persen mtm
- Naik 21,02 persen yoy

Eceran/konsumen
- Naik 5,61 persen mtm
- Naik 18,44 persen yoy

[Gambas:Video CNN]