slot69

Cerita Aneh dari Azeroth

Jangan Terlewat, Hari Terakhir Diskon Fesyen Lebaran di Transmart******

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah sudah di depan mata. Jangan lupa siapkan berbagai keperluan Lebaran, termasuk pakaian untuk berkumpul di hari raya.

Nah, buat kamu yang belum punya baju baru, belanja aja di Transmart. Soalnya, Transmart lagi menggelar promo Pesona Gaya Diskon Lebaran untuk berbagai produk fesyen.

Lihat Juga : Belum Punya Baju Lebaran? Cus ke Transmart Ada Diskon Berlipat

Bahkan, diskonnya masih bisa bertambah 20 persen lagi untuk produk tertentu dan bertambah 20 persen lagi untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Diskonnya berlaku untuk berbagai produk fesyen, seperti pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Begitu juga dengan tas, sandal, sepatu, dan aksesoris.

Tak ketinggalan, ada juga diskon untuk pembelian makeup, koper, produk bayi dan anak, sampai handuk dan seprei.

Promo Pesona Gaya Diskon Lebaran di Transmart (Transmart)

Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.

1. Diskon tambahan 20 persen hanya untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.
2. Diskon tambahan 20 persen hanya berlaku pada 16-21 April selama jam operasional toko waktu setempat di seluruh Transmart.
3. Diskon diberikan langsung dari total tagihan.
4. Berlaku hanya untuk bagian Department Store dan tidak berlaku diskon untuk Brand Sport Station dan Body Shop consignment Dept Store.
5. Untuk cosmetic & fragrance Dept Store berlaku diskon reguler 10 persen.
6. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello.
7. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (pedagang).

Yuk, buruan serbu diskon Pesona Gaya Diskon Lebaran di gerai Transmart terdekat sebelum promonya berakhir malam ini.

Ada hantu di hatiku

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Resmi Jadi Komisaris Semen Indonesia******

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo diangkat menjadi komisaris PT Semen Indonesia (Persero) TBK berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023.

RUPST 2023 mengubah jajaran direksi dan komisaris. Rapat tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris, Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Adi Munandir sebagai Direktur Supply Chain.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal menyatakan perusahaan bakal meningkatkan inovasi produk serta layanan demi peningkatakan kinerja pada 2032.

Selain itu, penguatan jaringan distribusi dan optimalisasi fasilitas produksi serta peningkatan aktivitas operasional juga akan dimaksimalkan.

"SIG berkomitmen untuk terus menjaga kepemimpinan pasar dan mempertahankan kinerja yang positif demi terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi para pemegang saham," kata Donny Arsal dalam keterangannya, Senin (17/4).

Berikut jajaran direksi dan komisaris yang baru.

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama Rudiantara
2. Komisaris Arief Prasetyo Adi
3. Komisaris Lydia Silvanna Djaman
4. Komisaris Sony Subrata
5. Komisaris Yustinus Prastowo
6. Komisaris Independen Saor Siagian
7. Komisaris Independen Nasaruddin Umar

Direksi Perseroan

1. Direktur Utama Donny Arsal
2. Direktur Bisnis dan Pemasaran Subhan
3. Direktur SDM dan Umum Agung Wiharto
4. Direktur Operasi Reni Wulandari
5. Direktur Supply Chain Yosviandri
6. Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio Andriano Hosny Panangian

RUPST 2023 juga menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai dividen dan cadangan keuangan. Nominalnya sebesar Rp2,36 triliun. 

Jika dirinci, 70 persen atau Rp1,65 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai. Lalu 30 persen atau Rp709,45 miliar sebagai cadangan lainnya.

baca berita selengkapnyadi sini.

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

Kemenhub Ungkap 1.600 Data Ganda Warga Iseng Daftar Mudik Gratis******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sebanyak 1.600 data ganda milik warga yang iseng mendaftar mudik gratis. Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan temuan tersebut merupakan hasil verifikasi kementeriannya. 

"Kami saat ini sudah melaksanakan verifikasi karena semua terintegrasi, ada kurang lebih 1.600 data yang mendaftar di beberapa lokasi. Sehingga dengan adanya cashless ini, kami sudah langsung mengetahui siapa saja yang coba-coba untuk, ya mendaftar iseng-iseng, bukan serius," kata Suharto dalam acara bincang santai 'Mudik Aman dan Nyaman dengan Cashless' yang ditayangkan di youtube UrbanCity, dikutip Selasa (18/4).

Setelah verifikasi tersebut, Suharto mengatakan Kemenhub langsung menghubungi para pendaftar mudik gratis. Para calon peserta mudik tersebut dikonfirmasi ulang untuk memilih salah satu program mudik gratis.

"Dari data itu ada feedback yang ingin ke Kemenhub ada 350-an (pemudik). Kemudian yang lain-lain ada di Dinas DKI Jakarta, Jasa Raharja. Selebihnya yang tidak mendaftar kami anggap dia tidak serius, kami hapus data itu dan kami buka lagi sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Suharto.

Ia menegaskan program mudik gratis yang diadakan Kemenhub diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Suharto menyebut ada proses verifikasi ketat kepada para pendaftar.

Di lain sisi, Suharto mengatakan masyarakat yang tidak kebagian kuota mudik gratis Kemenhub jangan berkecil hati karena masih bisa mendaftar di program K/L lain. Ia yakin masih ada slot bus tersisa untuk para pemudik.

Lihat Juga : Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI-Jabar Paling Bandel

"Kami tahun ini mencoba bagaimana menyiasati bahwa masyarakat yang benar-benar akan menggunakan bus ini benar-benar masyarakat membutuhkan, bukan sekadar coba-coba," tegasnya.

Suharto juga sempat menyinggung soal jual-beli tiket mudik gratis. Ia mengatakan hal tersebut mungkin terjadi, meski kecil kemungkinannya.

Pasalnya, Kemenhub pihaknya sudah mengantisipasi dengan penggunaan aplikasi MitraDarat. Jadi, pendaftar harus melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Antisipasi jual beli tiket mudik gratis ini sudah pakai NIK dan kita batasi. Satu NIK maksimal mendaftarkan empat orang," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

"Kalau akan diperjualbelikan, kemungkinan ada, tapi kecil. Mungkin diperjualbelikan dengan tetangga, saudara, hanya antara empat orang tadi. Karena kita hanya membatasi kepada empat orang tadi," imbuh Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Buku keinginan

Bocoran Tarif LRT Jabodebek yang Bisa Dijajal Gratis Juni 2023******

PT KAI DivisiLRT Jabodebekmembocorkan besaran tarif angkutan yang bakal beroperasi mulai Juli 2023 itu. Pengguna sudah bisa menjajal uji coba LRT Jabodebek secara gratis pada Juni nanti.

Manager Public Relation KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan keputusan pasti soal tarif LRT Jabodebek memang belum ada. Namun, seharusnya 3 bulan jelang operasi aturan soal tarif sudah diketok Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sebetulnya tiket itu seharusnya secara aturan, 3 bulan sebelum operasional harusnya sudah ada. Makanya kami bilang harusnya April. Tapi kan kembali yang menetapkan tarif kan Kemenhub, jauh hari sudah kita usulkan ke Kemenhub, cuma sampai saat ini belum ada penetapan atau informasi terkait tarifnya," kata Kuswardojo, dikutip dari Detik, Selasa (18/4).

Namun, Kuswardojo mengatakan tarif tersebut bisa jauh lebih murah karena Kemenhub bakal memberikan subsidi. Dengan begitu, ia berharap keputusan soal tarif bisa rampung sebelum akhir April ini.

"Pemerintah bilang mau kasih PSO dan sebagainya, makanya pasti lebih murah dari itu. Cuma kalau pantasnya dengan biaya operasional usul kita ya segitu," tuturnya.

LRT Jabodebek Bisa Dijajal Gratis Juni 2023

Selanjutnya, ia mengatakan LRT Jabodebek bisa dijajal gratis sebulan sebelum beroperasi penuh. Kuswardojo mengatakan perusahaan akan membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin mencoba moda transportasi itu.

Meski begitu, belum ada detail pendaftaran rencana uji coba gratis tersebut. Ia hanya menegaskan nantinya LRT Jabodebek beroperasi secara penuh dan berbayar mulai 12 Juli 2023.

"Sebelum COD, Juni kita akan trial run. Masyarakat luas ada nanti akan kita buka kesempatan, tapi daftar dulu atau nanti mungkin undangan, dari pihak mana kita undang. Itu nanti Juni mungkin dibuka. Kalau Juli sudah berbayar. Jadi akan kita batasi, misal kapasitas 700 ya paling 200. Pasti gratis kalautrial run," tandas Kuswardojo.

[Gambas:Video CNN]