linetoge

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pemilik pabrik-pabrik di Karawang, Jawa Barat membuka mudik gratis, setidaknya untuk karyawan mereka.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna menekan angka pemudik yang menggunakan motor serta mengurai kemacetan.

"Saya akan campaigndan kita sama-sama campaignlah pabrik-pabrik yang ada di Karawang itu mengadakan mudik gratis dengan mobil. Supaya mereka (pekerja) enggak pulang naik motor," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Budi pun mengimbau masyarakat tidak mudik menggunakan motor sebab dinilai membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

"Kami mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik jarak jauh karena potensi untuk terjadi kecelakaannya sangat tinggi," kata Budi dalam keterangan resminya pekan lalu.

Menurut Budi masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis seperti digelar Kemenhub. Kata dia penumpang diantar ke kampung halaman bersama motor menggunakan moda transportasi yang disediakan.

Kemenhub menyediakan mudik gratis menggunakan kereta api, bus dan kapal laut.

"Kami melihat penggunaan sepeda motor untuk mudik pada tahun ini masih cukup tinggi. Walaupun dengan berbagai alasan kemudahan, tetapi tetap keselamatannya tidak terjamin," ucap Budi.

Selain pemudik motor sebanyak 25,13 juta orang, Kemenhub juga memprediksi ada 27,32 juta orang (22,07 persen) orang mudik menggunakan mobil, 22,77 juta orang (18,39) naik bus, 14,47 juta orang (11,69 persen) menggunakan kereta api antarkota dan 9,53 juta orang (7,7 persen) memanfaatkan jasa mobil sewa.

Sementara lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Pemegang Saham Sritex Pecat Semua Direksi dan Komisaris******

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memutuskan untuk memecat seluruh dewan direksi dan komisaris lama. Adapun RUPSLB Sritex digelar pada Jumat (17/3) lalu, dengan agenda rapat adalah perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Rapat tersebut dihadiri oleh 13.212.355.802 pemegang saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 64,60 persen dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan.

"Rapat menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh dewan komisaris dan direksi yang lama," bunyi ringkasan risalah dilaporkan dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Selasa (23/3) lalu.

Lalu, Karunakaran Ramamoorthy selaku direktur produksi, Eddy Prasetyo Salim selaku direktur operasional dan M. Nasir Tamama Tamimi selaku direktur independen.

Meski begitu, beberapa nama yang dicopot tetap masuk dalam susunan dewan komisaris dan direksi baru, meski dengan jabatan berbeda.

Dewan Komisaris dan Direksi Baru:

Komisaris Utama: Iwan Setiawan
Komisaris: Megawati
Komisaris Independen: Liem Konstantinus

Direktur Utama: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Operasional: Mira Christina Setiady
Direktur Keuangan: Welly Salam
Direktur Umum: Supartodi
Direktur Independen: Regina Lestari Busono
Direktur Bisnis Benang: Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Bisnis Kain: Sandeep Kr Gautam
Direktur Bisnis Pakaian Jadi: Teo Khek Thuan

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Aturan THR yang Wajib Dibayar Pengusaha ke Pekerja******

Menjelang hari raya Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.

Memang, untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun, jika merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan THR pekerja sebelum 19 April 2023. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Menhub Wanti******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengingatkan maskapai tidak menaikkan harga tiket pesawat sewenang-wenang saat musim mudikLebaran 2023.

Budi menjelaskan selama musim mudik Lebaran tahun ini operator berupaya memperbanyak pesawat untuk mengangkut penumpang. Selain itu, pihaknya juga akan menambah jam operasional.

Dengan begitu, tidak akan ada penumpukan penumpang di bandara dan mudik pun menjadi lancar.

"Kami sampaikan pada operator tidak menaikkan tarif sewenang-wenang. Kita tahu saudara kita perlu mudik atau berlibur. Operator supaya kooperatif jangan menaikkan satu tarif berlebihan," ujar Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Ia menyampaikan saat ini pemerintah memiliki batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Hal itu diatur dalam Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Menurut Budi, jika operator melampaui batas atas harga tiket, maka pihaknya akan menegur.

"Kami ada batas atas, apabila melampaui akan kami tegur dengan sanksi-sanksi yang tegas," katanya.

Berikut tarif batas atas dan bawah baru harga tiket pesawat jet untuk kelas full service, medium class, dan no frills(low cost carrier/LCC):

1. Jakarta-Yogyakarta (Adisutjipto)
tarif batas atas: Rp860 ribu
tarif batas bawah: Rp301 ribu

-Jakarta-Yogyakarta (YIA)
tarif batas atas: Rp848.000
tarif batas bawah: Rp297.000

2. Jakarta-Surabaya
tarif batas atas: Rp1.167.000
tarif batas bawah: Rp408.000

3. Jakarta-Lombok Praya
tarif batas atas: Rp1.396.000
tarif batas bawah: Rp489.000

4. Jakarta-Semarang
tarif batas atas: Rp796.000
tarif batas bawah: Rp279.000

5. Jakarta-Padang
tarif batas atas: Rp1.476.000
tarif batas bawah: Rp517.000

6. Jakarta-Medan
tarif batas atas: Rp1.799.000
tarif batas bawah: Rp630.000

7. Jakarta-Makassar

tarif batas atas: Rp1.830.000
tarif batas bawah: Rp641.000

10. Jakarta-Palembang
tarif batas atas: Rp844.000
tarif batas bawah: Rp295.000

11. Jakarta-Jayapura
tarif batas atas: Rp4.621.000
tarif batas bawah: Rp1.617.000

12. Jakarta-Kupang
tarif batas atas: Rp2.624.000
tarif batas bawah: Rp918.000

13. Ambon-Jakarta
tarif batas atas: Rp3.040.000
tarif batas bawah: Rp1.064.000

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Buruh Ancam Penjarakan Pengusaha Halangi Aksi Mogok Nasional******

Buruh mengancam akan memenjarakan pengusahayang melarang aksi mogok nasional5 juta buruh di 100 ribu perusahaan. Mogok nasional rencananya dilakukan pada Juli atau Agustus 2023.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini adalah bentuk perlawanan atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Selain itu, buruh juga menggugat Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Dalam beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh.

"Tidak ada alasan pengusaha melarang. Kalau melarang kita akan tuntut penjara perusahaan itu. Makanya mogok nasional diumumkan sebulan sebelumnya agar perusahaan bersiap-siap. Saya belum putuskan, kami rencanakan 3-5 hari (durasi aksi mogok nasional)," tegas Said dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan setop berproduksi dan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Said mewanti-wanti bakal ada penumpukan massa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan outputaksi mogok nasional ini adalah meminta para gubernur, bupati/walikota, serta DPRD setempat untuk membuat surat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI. Isi surat tersebut adalah penolakan Perppu Cipta Kerja serta pencabutan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Di tingkat nasional outputnya adalah meminta DPR RI resmi mencabut Omnibus Law Perppu Cipta Kerja yang mereka telah sahkan tanpa melibatkan para buruh dan stakeholderlainnya," tandasnya.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Salahkah Rencana Pemerintah Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini?******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulogmengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini.

Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Mengutip CNBC Indonesia, dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.

Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

Secara terpisah, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso membenarkan soal tugas impor beras 2 juta ton itu. Namun, ia masih menanti izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Masuknya (beras impor) belum tahu kapan karena izinnya belum diterbitkan Kemendag," ujar Budi di Gedung DPR, Senin (27/3). 

Menanggapi rencana impor beras 2 juta ton itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah itu pahit. Pasalnya, izin impor itu justru dikeluarkan saat panen raya.

Menurutnya, izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah/beras melimpah dan harga turun.

Selain itu, putusan tersebut juga dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani.

Di sisi lain, karena harga tinggi Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil.

Khudori juga menyebut tahun ini Bulog ditargetkan Bapanas menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.

Menurutnya, dengan menimbang kondisi di lapangan, target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya.

"Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai," katanya.

Pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori menilai jumlah ini amat kecil. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 produksi padi masih terbatas. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras ada surplus 0,32 juta ton.

Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton, dan April ada surplus 1,26 juta ton beras. Meski begitu, surplus pada Februari itu masih kecil.

"Jika ada pertanyaan bukankah kita surplus produksi beras kok impor? Benar, merujuk data BPS, sejak 2018 Indonesia surplus beras. Tapi volume surplus itu terus turun, dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022," imbuh Khudori.

Ketika jumlah surplus kian mengecil, kata dia, soal pengelolaan cadangan dan distribusi jadi isu krusial. Ketika salah perhitungan, dampaknya bisa amat fatal.

Menurut Khudori, ke depan perlu ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas. Produksi dari 2018 ke 2022 terus menurun.

Waspadai pemburu rente dalam rencana impor beras