kastoto

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Cikarang Listrindo Bakal Tebar Dividen Final US,9 Juta******

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Gandaria, Jakarta Selatan pada Senin (8/5), dengan tema 'Powering the Future' sebagai analogi semangat perusahaan yang beroperasi sejak 30 tahun lalu untuk terus bertransformasi melalui digitalisasi dan integrasi Teknologi Informasi, serta melakukan pengembangan energi terbarukan.

Melalui RUPS, ada enam mata acara yang disetujui, antara lain adalah persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih perseroan, serta pengalihan saham treasuri untuk pembayaran sebagian bonus karyawan. Manajemen menyatakan setuju atas penggunaan laba bersih dan laba ditahan perseroan untuk pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar US.634.266, termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 21 Desember 2022 sejumlah US.795.455.

Adapun dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar US.838.811 atau 64,4 persen dari total dividen sesuai yang ditetapkan, dengan memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan.

"Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan industri sebesar 8,3 persen, sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia dari gelombang pandemi yang ditandai dengan kenaikan PDB sebesar 5,3 persen yoy (year-on-year) pada tahun 2022," lanjut pernyataan manajemen.

Pada saat bersamaan, perseroan juga berhasil menjaga kinerja keuangan. Hal itu tercermin dari struktur permodalan melalui Rasio Leverage sebesar 0,9x dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio sebesar 7,2x, angka yang jauh di atas ketentuan pemegang obligasi internasional perseroan.

Pencapaian lain perseroan termasuk keberhasilan mewujudkan komitmen untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam proses bisnis, yang diperlihatkan melalui peningkatan peringkat ESG berdasarkan penilaian sejumlah lembaga internasional seperti Sustainalytics, MSCi dan S&P Global.

Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya perseroan meraih penghargaan PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di kancah pasar modal, perseroan memborong sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan emiten terbaik pada sektor utilitas melalui Bisnis Indonesia Award 2022.

Selain itu, juga penghargaan saham terbaik untuk kategori big capdalam acara Penghargaan Saham Terbaik 2022, serta penghargaan Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company dengan praktik GCG terbaik dan Best Disclosure Transparency dari Indonesian Institute for Corporate Directorship.

Manajemen menambahkan, sesuai Sustainability Roadmap, pada 2023 perseroan akan terus mengembangkan inisiatif energi terbarukan, khususnya PLTS Atap yang memiliki target pemasangan hingga 10 MWp per tahun, serta penggunaan bahan bakar nabati seperti cangkang sawit dan serpihan kayu untuk proses co-firing pada boiler CFB.

Versi lengkap novel Jueji

Bambang Trihatmodjo******

Putra Presiden ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo bersama sang istri, Agustina Mayangsarimenjajal kereta api panoramic.

KA Panoramic merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama. Kereta ini punya jendela dengan ukuran jumbo, hampir menutupi seluruh dinding di kedua sisinya.

Selain itu, KA Panoramic juga memiliki atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka tutup secara otomatis.

Dalam video yang ia unggah, tampak pemandangan gedung di Ibu Kota yang disorot dari dalam KA. Beberapa saat kemudian, pemandangan berubah menjadi hamparan sawah nan hijau.

Mayangsari terlihat lebih sering merekam pemandangan persawahan tersebut. Sesekali ia pun mengarahkan kamera kepada Bambang yang tengah menikmati pemandangan di sepanjang jalur yang dilewati.

Tak lupa, ia pun melampirkan swafoto bersama Bambang di ujung video tersebut.

KA Panoramic sendiri baru beroperasi kembali mulai Februari 2023 lalu. KA ini juga melayani sejumlah rute, seperti yang dirangkaikan pada KA Argo Parahyangan (nomor KA 44) relasi Gambir - Bandung hingga pada KA Argo Wilis (nomor KA 6) relasi Bandung - Surabaya Gubeng.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (8/5), pada aplikasi KAI Acces, tarif KA Argo Parahyangan Panoramic dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Bandung dibanderol Rp400 ribu. Tiket ini untuk keberangkatan 12 Mei 2023.

Sementara itu, rute KA Argo Wilis Panoramic dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gubeng, Surabaya dibanderol Rp1,2 juta.

PT KAI sempat menghentikan Kereta Panoramic beroperasi mulai 8 Januari 2023 untuk keperluan evaluasi, setelah sempat diujicobakan pada periode libur Natal dan Tahun Baru lalu. Kala itu, Kereta Panoramic dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan (Gambir-Yogyakarta).

Saat ini, pengelolaan Kereta Panoramic dilakukan oleh anak usaha KAI yaitu KAI Wisata. Untuk masyarakat yang tertarik menikmati layanan eksklusif Kereta Panoramic, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Call Center 121 dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut jadwal jam keberangkatan Kereta Panoramic.

1. KA Argo Parahyangan Panoramic (44Pc) keberangkatan Gambir jam 04:55 dan tiba di Bandung jam 07:52 (setiap hari Jumat).

2. KA Argo Wilis Panoramic (6Pc) keberangkatan Bandung jam 08:15 dan tiba di Surabaya Gubeng jam 18:10 (setiap hari Jumat).

3. KA Argo Wilis Panoramic (5Pc) keberangkatan Surabaya Gubeng jam 07:30 dan tiba di Bandung jam 17.25 (setiap hari Minggu).

4. KA Argo Parahyangan Panoramic (51Pc) keberangkatan Bandung jam 18:15 dan tiba di Gambir jam 21:19 (setiap hari Minggu).

Tianji

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Di bawah pisau iblis

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Tarif Empat Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Naik Tahun Ini******

PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan tarif empat ruasTol Trans Sumatera bakal naik tahun ini.

Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji mengatakan sudah ada dua ruas tol yang tarifnya akan naik.

Adapun dua ruas tol tersebut adalah Tol Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Meski demikian, pihaknya belum bisa mengungkapkan secara detil kapan waktu dekat yang dimaksud.

Ia mengungkapkan sebetulnya tarif Tol Medan-Binjai harus sudah naik pada 2021. Namun, rencana itu tertunda karena hantaman pandemi covid-19.

Lebih lanjut, Dwi menyebut dua ruas tol lainnya yang tarifnya akan naik adalah Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Palembang-Indralaya.

Untuk Tol Pekanbaru-Dumai, ia menyebut sudah diusulkan kenaikan tarifnya ke Kementerian PUPR. Namun, lagi-lagi ia belum bisa menyebut kapan waktu tepatnya. Yang jelas, Dwi berharap pemeriksaan dari regulator sudah selesai.

"Pekanbaru-Dumai seharusnya tahun lalu penyesuaiannya, 2022, tapi ini masih dalam pemeriksaan terkait dengan pemenuhan dan sebagainya oleh regulator. Ya mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan dapat izin," ungkap Dwi.

Sementara untuk Tol Palembang-Indralaya, ruas ini secara jadwal seharusnya sudah bisa dinaikkan tarifnya pada September atau Oktober. Dwi mengatakan Juni atau Juli mendatang kemungkinan pihaknya akan mengajukan kenaikan tarif ke Kementerian PUPR.

"Kalau pengajuan di dalam peraturan itu adalah tiga bulan sebelum waktunya itu kami bersurat. Artinya, kalau tiga bulan sebelumnya ya sekitar Juli kita akan bersurat ke regulator kemudian akan dijadwalkan pemeriksaan dan sebagainya," ujar Dwi.

Daftar Tol Trans Sumatera yang tarifnya bakal naik:

1. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (sudah dapat izin, menunggu waktu)
2. Ruas Medan-Binjai (sudah dapat izin, menunggu waktu)
3. Ruas Pekanbaru-Dumai (menunggu izin Kementerian PUPR)
4. Ruas Palembang-Indralaya (belum mengajukan izin)

[Gambas:Video CNN]