hongk

Setan cinta tidak terkalahkan

Lapor ke Wapres, Menaker Sebut Sudah Bangun 3.757 BLK Sejak 2017******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah merampungkan 3.757 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dalam lima tahun terakhir.

"Alhamdulillah, sebagai contoh adalah BLK Komunitas Nurul Islam dengan kejuruan perhotelan yang alumninya telah bekerja di Hotel Pullman dan hotel-hotel lain di Kawasan Mandalika ini," ungkap Ida di Yayasan Ponpes Manhalul Ma`arif Darek, Lombok Tengah, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/2).

Di hadapan Ma'ruf, Ida menjelaskan 3.757 BLK Komunitas dibangun dalam rentang 2017-2022. Ia membagi BLKK tersebut ke dalam tiga klasifikasi, yakni 1.752 klasifikasi tumbuh, 876 berkembang, dan 283 mandiri.

Kemudian, BLK Komunitas dengan klasifikasi mandiri adalah balai yang telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya. Sementara itu, 846 BLK Komunitas lainnya baru selesai dibangun dan diresmikan.

"Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini," ungkap Ida.

Ida memamerkan BLK Komunitas sebagai solusi mengatasi kesenjangan daerah menghadapi pasar kerja yang berubah cepat. Terlebih, masyarakat lokal umumnya dipandang belum punya kompetensi sesuai dengan pasar kerja di hotel-hotel, restoran, dan lain-lain.

Kesenjangan tersebut yang membuat keberadaan kawasan strategis nasional belum dapat menyerap maksimal tenaga kerja lokal.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Zulhas Turunkan 6.678 Situs Penjual Minyakita di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menurunkan 6.678 tautan di e-commerceyang nekat menjual Minyakita.

"Berdasarkan pengawasan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag telah menurunkan sebanyak 6.678 tautan dari beberapa loka pasar (marketplace) serta melakukan pengamanan sebanyak 937 karton atau 11.246 liter dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/2).

Zulhas menekankan penjualan MinyaKita di marketplace maupun toko online lainnya menjadi salah satu penyebab harga minyak mahal. Sebab, banyak tak menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 8 di Sektor Perdagangan.

Zulhas meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

"Para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng rakyat merek MinyaKita harus menaati peraturan undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022," tegasnya.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan MinyaKita melalui media sosial dengan harga melebihi HET, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan perizinan berusaha di bidang perdagangan.

Pencabutan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

"Kementerian Perdagangan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan HET. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media sosial akan dilakukan pemblokiran akun dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika," pungkas Veri.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Kemnaker Buka Suara Soal PHK Dadakan Ratusan Karyawan Moladin******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak yang dilakukan marketplace jual beli mobil, Moladin. Perusahaan mengumumkan pemecatan dalam town hall meeting dan notifikasi e-mailkaryawan di hari yang sama.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait PHK Moladin. Kendati demikian, Kemnaker akan mencermati terlebih dahulu kasus tersebut.

"Kita cermati dulu. Jangan berasumsi dulu," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

"Kalau pekerja menerima, ya nggak ada masalah," katanya.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan mengatakan dalam Perppu Cipta Kerja, PHK harus diberitahukan 14 hari sebelumnya. Ada tiga hal yang harus dicermati dalam PHK antara lain prosedur, alasan PHK dan hak pekerja alias pesangon.

Ia melihat alasan efisiensi atau adanya kerugian perusahaan sehingga melakukan PHK dibolehkan dalam regulasi itu.

"Dari kacamata Cipta Kerja, PHK dipermudah khususnya alasan yang bisa dipakai perusahaan. Tapi Perppu Cipta Kerja memastikan jika pekerja di PHK harus dibayar pesangonnya," katanya.

Lihat Juga : Badai Pemecatan Berlanjut, Disney PHK 7.000 Karyawan

Hadi menekankannya dalam Perppu Cipta Kerja patokannya adalah pesangon. Urusan prosedur PHK dadakan bisa dinomorduakan asal pesangon dibayarkan dan pekerja yang dipecat menerimanya.

"(Perppu Cipta Kerja) menggunakan teoriflexibilty labour market. Mudah merekrut, mudah memecat, tapi harus bayar pesangon," ungkapnya.

Moladin melakukan PHK terhadap 400 hingga 600 dari total 1.600 karyawan. Berdasarkan informasi dari seorang sumberCNNIndonesia.com, PHK disampaikan mendadak dalam town halldan notifikasi e-mailkaryawan.

Sumber itu mengatakan setelahtown hall, notifikasi pemecatan langsung diterima oleh karyawan melalui e-maildi hari yang sama.

Moladin merupakan platform jual beli mobil bekas. Pada 2022 lalu, startupini baru saja memperoleh pendanaan seri B sebesar US juta yang dipimpin oleh DST Global.

Investor utama yang telah bergabung di putaran sebelumnya seperti East Ventures, Northstar Group, dan Sequoia Capital India juga berpartisipasi.

Sejak beralih ke pasar mobil bekas pada Juni 2021, Moladin memilih model yang sedikit berbeda dengan pesaingnya.

Daripada hanya fokus ke marketplace,startup ini mendukung para agen penjual mobil dengan aplikasi yang dikembangkan secara in-house.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Lapor ke Wapres, Menaker Sebut Sudah Bangun 3.757 BLK Sejak 2017******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah merampungkan 3.757 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dalam lima tahun terakhir.

"Alhamdulillah, sebagai contoh adalah BLK Komunitas Nurul Islam dengan kejuruan perhotelan yang alumninya telah bekerja di Hotel Pullman dan hotel-hotel lain di Kawasan Mandalika ini," ungkap Ida di Yayasan Ponpes Manhalul Ma`arif Darek, Lombok Tengah, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/2).

Di hadapan Ma'ruf, Ida menjelaskan 3.757 BLK Komunitas dibangun dalam rentang 2017-2022. Ia membagi BLKK tersebut ke dalam tiga klasifikasi, yakni 1.752 klasifikasi tumbuh, 876 berkembang, dan 283 mandiri.

Kemudian, BLK Komunitas dengan klasifikasi mandiri adalah balai yang telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya. Sementara itu, 846 BLK Komunitas lainnya baru selesai dibangun dan diresmikan.

"Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini," ungkap Ida.

Ida memamerkan BLK Komunitas sebagai solusi mengatasi kesenjangan daerah menghadapi pasar kerja yang berubah cepat. Terlebih, masyarakat lokal umumnya dipandang belum punya kompetensi sesuai dengan pasar kerja di hotel-hotel, restoran, dan lain-lain.

Kesenjangan tersebut yang membuat keberadaan kawasan strategis nasional belum dapat menyerap maksimal tenaga kerja lokal.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Produsen Sepakat Pasok 29 Juta Liter Minyak Goreng ke BUMN Pangan******

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan sejumlah produsen sepakat memasok minyak gorengke BUMN Pangan untuk percepatan pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hal tersebut disampaikan usai rapat pasokan minyak goreng bersama BUMN Pangan dan para produsen minyak goreng, Rabu (8/2).

Arief menyebut dengan adanya Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Setelah dilakukan pembahasan, diskusi, serta mendengar masukan dari perwakilan produsen, Arief menuturkan untuk tahap awal ini disepakati komitmen penyaluran total sebanyak 29 juta liter per bulan dimulai dari Februari-Maret ini.

Jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Adapun dari total 29 juta liter tersebut ID FOOD akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak 7 juta liter.

Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, yang terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, dan Apical Group 8 juta liter.

Lalu, KPN Group sebanyak 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.

"Komitmen Penyaluran Produsen Minyak Goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA " ujar Arief.

Sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola CPP, Arief mengapresiasi terlaksananya komitmen ini. Ia berharap dalam pelaksanaannya para produsen dapat menjalankan sesuai komitmen yang diawasi oleh Satgas Pangan Polri.

Pasalnya, komitmen penyaluran untuk cadangan minyak goreng pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 6 Februari lalu.

Pemerintah telah menambah kebijakan alokasi DMO 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang HBKN puasa dan lebaran. Kebijakan tersebut diiringi dengan perubahan insentif faktor pengali kemasan dan faktor pengali regional dalam rangka DMO minyak goreng yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek Minyakita, di mana insentif faktor pengali untuk kemasan bantal (pillow pack) sebesar 1,5 dan untuk kemasan selain kemasan bantal (pillow pack) sebesar 1,75.

"Penyesuaian kebijakan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah menetapkan peningkatan insentif ekspor pengali minyak goreng tersebut agar produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan (Minyakita) termasuk untuk penyelenggaraan CPP," ucap Arief.

[Gambas:Video CNN]