kredivo kredit hp

Istri saya adalah seorang kepala suku

Kemenhub Akan Berlakukan Tarif Khusus LRT Sampai Akhir Tahun******

Kementerian Perhubungan akan memberlakukan tarif khusus untuk penumpang LRT Jabodebek. 

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati tak mau menjelaskan secara detail soal tarif khusus tersebut. Yang pasti, tarif khusus akan berlaku sampai dengan akhir tahun.

Tarif juga akan lebih murah jika dibandingkan dengan yang sudah diatur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

LRT Jabodebek akan beroperasi Agustus ini. Presiden Jokowi mengatakan operasi kemungkinan besar dimulai 26 Agustus.

Budi Karya Sumadi melalui Kepmenhub Nomor 67 telah menetapkan tarif LRT Jabodebek Rp5.000 untuk kilometer (km) pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

Namun, tarif itu masih dianggap sebagian orang kemahalan. Pengakuan juga disampaikan Presiden Jokowi. 

Ia karena itu mengatakan tarif LRT Jobodebek sebesar Rp20 ribu perlu diberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, setiap transportasi publik harus disubsidi.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

Jokowi mengatakan dengan subsidi diharapkan pengguna kendaraan pribadi perlahan mau beralih ke transportasi publik. Namun, ia enggan menyebutkan nominal subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjelaskan soal kabar 12 orang pekerja subkontraktor proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) belum dibayar.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki memiliki perikatan apapun dengan sub kontraktor.

Ia menjelaskan pihaknya hanya berkontrak dengan kontraktor yang tergabung dalam konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium). Selanjutnya, kontraktor dapat menunjuk subkontraktor berdasarkan spesialisasinya, sehingga terdapat perikatan pekerjaan antara kontraktor dengan sub kontraktor.

"Selama ini KCIC telah melakukan berbagai langkah percepatan pembayaran. Hal ini tercermin dari selisih progres konstruksi dan progres investasi yang tidak terpaut jauh," ucap Eva melalui keterangan resmi, Selasa (8/8).

Progres konstruksi, lanjut Eva, menggambarkan nilai pembayaran oleh KCIC kepada kontraktor. Sementara, progres investasi adalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor.

Menurutnya, progres konstruksi proyek KCJB terhitung hingga akhir Juli 2023 mencapai 95,71 persen, sedangkan progres investasi sudah mencapai 99,9 persen.

Terkait dengan pekerjaan relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang dilaksanakan oleh subkontraktor PT Pusaka Jaya Perkasa, berdasarkan keterangan kontraktor HSRCC, PT Pusaka Jaya Perkasa telah menerima pembayaran 100 persen atau senilai Rp17,9 miliar untuk lima pekerjaan.

Sementara, satu pekerjaan lainnya telah dibayarkan 64 persen atau senilai Rp2,05 miliar dan sisa pembayarannya menunggu kelengkapan dokumen dari kontraktor.

Eva menambahkan KCIC terus menjalin komunikasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan KCJB secara tepat waktu dan tepat biaya.

"Proses pembayaran kepada kontraktor selalu memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yaitu melalui verifikasi hasil fisik pekerjaan di lapangan dan dokumen yang lengkap," terang Eva.

Isu subkontraktor kereta cepat belum dibayar terkuak dari Surat Ikatan Sub Kontraktor dan Sub Konsultan KCJB yang ditandatangani pada 26 Juni 2023 yang salinannya beredar di media sosial. Permasalahan ini membuat beberapa perusahaan itu menghadapi kesulitan, seperti rumah disita hingga tak mampu membayar pendidikan anak. 

[Gambas:Video CNN]

Q menghancurkan langit

Gubernur Riau Risau Bahlil Terus Kerek Target Investasi Setiap Tahun******

Gubernur Riau Syamsuar risau karena Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mengerek target investasi setiap tahunnya.

Ia menyebut peringkat Riau dalam menarik investasi memang naik cukup pesat. Sebelumnya, provinsi ini berada di peringkat ke-10 nasional dalam urusan menarik investasi pada 2018.

Namun, seiring berjalannya waktu Riau melesat ke urutan 6 pada 2019 dan tahun ini berada di posisi ke-5 se-Indonesia. Bahkan, Riau menempati posisi kedua capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp18 triliun pada kuartal II 2023 ini, tepat di bawah DKI Jakarta.

"Saya bilang, 'Kita siap sajalah, yang penting bagaimana kerja kita bersama kabupaten/kota. Kita yakin senantiasa memberikan kemudahan pelayanan, baik pelaku usaha mikro kecil (UMK) maupun pelaku usaha lain," tambah Syamsuar.

Kendati risau, Syamsuar melaporkan Riau kedatangan investor anyar di sektor energi baru terbarukan (EBT). Investor tersebut menanamkan uang Rp19 triliun untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan rampung 2027 mendatang.

Syamsuar menyebut pihak investor berjanji akan menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, sekitar 5.000 warga Riau dan sekitarnya akan dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Jalur LRT Bakal Diperpanjang Sampai Bogor

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi di Indonesia sudah bagus, bahkan naik terus setiap tahunnya. Semula masuk Rp800 triliun pada 2020, lalu naik ke Rp900 triliun pada 2021.

Kemudian, capaian investasi pada 2022 menembus Rp1.207 triliun dan tahun ini ditargetkan terkumpul Rp1.400 triliun. Bahlil menegaskan investasi jumbo tersebut kudu menyejahterakan para pengusaha dan tenaga kerja lokal, termasuk kelompok UMKM.

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" tutur Bahlil.

"Orang daerah juga harus dihargai investor. Kalau ini mampu kita lakukan, Insyaallah kita bisa membawa Indonesia mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri kita," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Ironi BUMN Karya: Tulang Punggung Pembangunan dan Utang Rp46,21 T******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Lihat saja, belakangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

"Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Mahendra enggan merinci berapa BUMN Karya yang mendapat pinjaman sebesar itu dan porsinya. Ia berdalih data tersebut terlalu teknis.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," ucapnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/8).

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini, ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Lantas, apa yang memicu BUMN Karya memiliki utang menggunung kepada perbankan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment(ROI) yang baik. Bahkan, kata Ronny, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah, dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

BUMN Perlu Privatisasi

Perdamaian di akhir dunia

Perusahaan Tommy Soeharto Digugat Rp731 M Buntut Ingkar Janji******

Perusahaan asal Norwegia Parbulk II AS (Parbulk) menggugat perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS).

Gugatan itu didaftarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2023 lalu dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Parbulk II AS menggugat HITS karena perusahaan itu telah melanggar perjanjian (wanprestasi) sewa kapal. Dalam perkara ini, Parbulk II AS menunjuk Roni Heilig Marpaung sebagai kuasa hukum.

Perusahaan itu juga meminta hakim menghukum HITS membayar kerugian yang diderita sebesar US.183.659 atau sekitar Rp731,15 miliar (asumsi kurs Rp15.174 per dolar AS).

"Atau nilai yang setara yang dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat tanggal pembayaran oleh tergugat," demikian bunyi petitum tersebut seperti dikutip pada Kamis (10/8).

Selanjutnya, Parbulk II AS juga meminta hakim untuk menyatakan putusan terhadap perkara a quodapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau bantahan.

Parbulk II AS juga meminta hakim menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijatuhkan sebelumnya atas harta kekayaan milik HITS .

Adapun aset HITS yang diminta untuk disita berupa 599.274 lembar saham di PT Humpuss Transportasi Kimia. Lalu, 182.982 lembar saham di PT Humpuss Maritim Internasional.

Selanjutnya, ada juga tiga kapal minyak jadi, satu kapal minyak mentah, dua kapal gas cair, empat kapal kimia cair, dan satu kapal tambat.

Berikutnya, ada satu kapal keruk, dua kapal tongkang, tiga tongkang, dan 18 kapal tunda. Selain itu, ada juga perlengkapan kantor, kendaraan kantor, peti kemas, dan kapal dalam penyelesaian.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Corporate Secretary PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Okty Saptarini untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]