togel master

Tian Xing Zhan Ji

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Mentan Klaim Stok Beras Aman: Mahal Dikit, Nggak Apa******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok berasaman seiring dengan panen raya di sejumlah daerah. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan Indonesia tidak perlu imporberas.

"Semua sudah panen. Semua sudah kelebihan pasokan (beras). Terus pertanyaannya, impor untuk apa?" ujarnya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare (ha) di Desa Gunung Jaya, Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, seperti dilansir Antara, Minggu (6/11).

"Kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira, kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor, sementara panen rakyat. Siapa nanti yang beli?" tanyanya melanjutkan.

"Kalau memang buatan Indonesia, dari rakyat Indonesia, mungkin agak lebih mahal dikit, nggak apa-apa juga. Itu kata presiden, membantu rakyat lah kira-kira begitu," tutur dia.

Saat ini, lumbung beras di Indonesia bertambah, yaitu dari sembilan provinsi menjadi 15 provinsi. Namun, ia tidak merinci daerah mana saja yang dimaksud. Yang pasti, Sulawesi Tenggara akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.

Sementara, daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak, hanya tersisa beberapa daerah di Papua dan Riau. Itu pun, Riau karena lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet.

"Sekarang daerah kuning sudah bisa swasembada, tetapi belum berkontribusi. Itu kira-kira ada 10-11 daerah. Artinya, dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi membenarkan bahwa daerahnya secara umum dalam kondisi surplus beras. Meski demikian, ia mengaku Sultra belum ada rencana untuk melakukan ekspor.

"Tentu ada rencana untuk ekspor ke negara-negara yang kira-kira membutuhkan. Tapi sementara, bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya.

Menurut dia, kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi, kita harus cegah itu (inflasi)," ungkapnya.

Ali menambahkan Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Blue Bird Pecat Sopir Buntut Kasus 'Catcalling' Bule Rusia******

PT Blue Bird Tbk memecat salah satu sopirmereka sebagai buntut atas kasus pelecehan (catcalling) yang dilakukannya terhadap warga negara Rusiadi Jalan Rasuna Said, Kuningan beberapa waktu lalu.

Pemecatan disampaikan manajemen Blue Bird melalui unggahan di akun Instagram mereka @bluebirdgroup pada Rabu (9/11) kemarin.

"Per 8 November, dalam waktu 2 hari terakhir kami selesai melakukan investigasi internal, serta telah secara adil memberikan teguran dan sanksi tegas berupa putus mitra terhadap oknum pengemudi atas sikap terkait," kata mereka.

"Kami telah berhasil menghubungi pengunggah video dan menyampaikan permohonan maaf yang telah beliau terima dengan baik," ucap dia.

Sebelumnya, di media sosial beredar video yang memperlihatkan seorang perempuan bule menjadi korban aksi catcalling oleh sopir taksi.

[Gambas:Video CNN]

Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Agung Permana mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut.

Kendati demikian, Agung menyebut pihaknya tetap melakukan proses penyelidikan. Termasuk, mencari identitas sopir taksi yang diduga melakukan catcalling tersebut.

"Kita masih lidik (penyelidikan), nanti di-updateperkembangannya," ucap Agung saat dikonfirmasi.

Pembuat mimpi

Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar perhitungannya antara buruhdan pengusaha.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tuturnya.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Harga Kripto Bervariasi, Solana Keluar dari 10 Papan Utama******

Harga kripto bergerak bervariasi pada Selasa (8/11) pagi, setelah bitcoin dkk kompak meradang pada hari sebelumnya.

Bitcoin merosot 1,72 persen dalam 24 jam terakhir mendarat ke posisi US.581 per keping, sedangkan ethereum jatuh 0,39 persen menjadi US.570 per keping.

XRP dan dogecoin juga rontok masing-masing 1,82 persen dan 3,30 persen. Sekeping XRP saat ini dibanderol USAturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Mengutip coinmarketcap.com, polygon melesat 5,99 persen dalam 24 jam terakhir atau 37,10 persen dalam sepekan terakhir ini. Saat ini, sekeping polygon dipatok US,24.

Cardano yang ada di urutan ke-9 pun selamat setelah mencetak kenaikan 0,22 persen semalam. Sekeping cardano saat ini dibanderol US<句子>,4047.

Tak ketinggalan, BNB dan binance juga masih bertahan di zona hijau meski pertumbuhannya tipis, yakni masing-masing 0,49 persen dan 0,03 persen. BNB dihargai US7,94 per keping dan binance dipatok US per keping.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

<句子>