situs judi ceme online terpercaya

provider game slot terbaik 96Jutaan kata 961669Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs judi ceme online terpercaya》

Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios******

Palangka Raya (ANTARA) - Camat Maliku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Efri Gusyl Pani mengungkapkan kebakaran yang terjadi Senin (26/2) sekitar pukul 18.30 WIB di RT 001/A kompleks Pasar Minggu Desa Maliku Baru, telah menghanguskan sebanyak 55 bangunan rumah dan kios semi permanen.

"Kerugian akibat musibah kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp5 miliar," kata Efri Gusyl Pani di Pulang Pisau, Selasa.

Rincian dari data kerugian 55 bangunan yang terbakar itu, terang Efri Gusyl Pani, sebanyak 29 bangunan rumah, 16 toko, sembilan bangunan walet dan satu buah warung. Rata-rata bangunan yang terbakar berbahan semi permanen atau kayu sehingga api dengan cepat dan mudah membakar sekitar lokasi.

Menurut Efri Gusyl Pani, saat ini tidak ada warga yang mengungsi di tempat-tempat penampungan karena ada warga yang menjadi korban kebakaran memilih bertempat tinggal sementara ditempat keluarganya. Selain itu tidak semua warga yang tinggal di bangunan yang terbakar, sehingga ada bangunan rumah yang tidak ditinggali dan hanya dijadikan kios sebagai tempat berdagang.

Korban yang terdampak kebakaran sementara ini tercatat sebanyak 32 kepala keluarga (KK) dengan 162 jiwa. Sebanyak 111 laki-laki dan 51 perempuan. Dinas Sosial setempat juga telah mendirikan dapur umum untuk membantu para korban di sekitar lokasi kebakaran.

"Pemerintah kecamatan bersama pemerintah Desa Maliku Baru telah menyampaikan korban dan kerugian kepada pimpinan daerah dan pihak terkait lainnya," paparnya.

Terkait dengan penyebab kebakaran, dirinya tidak mengetahui secara pasti karena masih menunggu hasil kesimpulan dari pihak yang berwenang.

Dikatakan Efri Gusyl , kebakaran terjadi saat gerimis, setelah sebelumnya hujan lebat. Informasi dan keterangan dari saksi mata yang sempat melihat awal mula api berasal dari salah satu bangunan. Api dikatakan terlihat setelah terjadi sambaran petir yang selanjutnya merembet ke bangunan walet semi permanen.

Api terus membesar dan merambat dengan cepat di kompleks Pasar Minggu dan baru bisa dikuasai setelah lebih dari tiga jam. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang datang langsung dari Pulang Pisau dan Kapuas berusaha memadamkan api dibantu bersama warga setempat.

"Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui hingga menunggu keterangan dari pihak berwenang," ucapnya.

Bantuan dari pemerintah setempat, terang Efri Gusyl Pani, nantinya langsung disalurkan kepada korban kebakaran untuk meringankan beban para korban. Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani direncanakan juga bertatap muka dengan korban dan meninjau lokasi kebakaran bersamaan dengan agenda Musrenbang serta menginap di Kecamatan Maliku.

Pewarta: Adi Wibowo/Adi Waskito
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA******

Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikan-nya dengan menetapkan Tersangka baru yaitu dua orang ASN

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang aparatur sipil negara (ASN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikan-nya dengan menetapkan tersangka baru yaitu dua orang ASN," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Namun, Ali menuturkan penetapan tersangka tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah keberatan dituntut 8 tahun

"Menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan terpidana Dion Renato Sugiarto dan kawan-kawan," ujarnya.

Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK periksa tiga PPK DJKA Kemenhub soal aliran uang

Baca juga: Alexander Marwata sebut ada upaya intervensi dalam kasus DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：top slot 77、pinjol dengan tenor panjang、togel terlengkap terpercaya

Terkait：cara trik main mahjong、laris138、trik hujan petir olympus、erek 58 2d、skor kredivo、koi365 gacor、igamble247、sgp slot via ip、mpodewa、bet 5000 slot

---

---

bab terbaru：buku mimpi 2d 00 99（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12