eropa4d

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

3 Sistem Senjata yang Dikembangkan Nexter KNDS Prancis dengan Pindad******

Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan tiga sistem persenjataan darat bersama dengan PT Pindad (Persero) dan BUMN pertahanan RI lainnya.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan pihaknya memiliki tiga bagian sistem persenjataan untuk kerja sama dengan PT Pindad. Menurutnya, BUMN itu merupakan mitra penting untuk mengembangkan sistem persenjataan darat.

"Saat ini kami ada tiga area kerja sama utama yakni artileri, amunisi dan kendaraan tempur," kata De Poncins di Versaille, Prancis beberapa waktu lalu.

Pindad menjelaskan Nexter sebagai industri pertahanan terkemuka memiliki kompetensi untuk menciptakan desain dan produksi amunisi tank 120 mm yang kompatibel dengan semua Tank Tempur Utama, yang dilengkapi meriam smooth bore NATO 120 mm.

"Perjanjian kerja sama tersebut juga mendorong manufaktur lokal yang kuat untuk memperkuat kemampuan industri Indonesia," demikian Pindad.

De Poncins menuturkan tentu saja kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk senjata dengan kaliber lebih besar.

"Tentu ini bisa diperluas untuk amunisi 155 mm," kata dia.

Lihat Juga : Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI

Di sisi lain, De Poncis mengatakan Pindad merupakan mitra penting dalam kerja sama di bidang persenjataan itu. Apalagi, katanya, BUMN itu sudah mampu mendesain kendaraan tempur dan amunisi.

Tak hanya itu, De Poncins menuturkan BUMN lainnya yang memiliki peran strategis adalah PT Len Industri (Persero) terkait dengan sistem elektronik, demikian pula perusahaan terkait lainnya. Menurutnya, hal ini akan bisa dilakukan di masa mendatang.

"PT Len untuk sistem elektronik, dan perusahaan lainnya bisa menjadi mitra penting kami di masa mendatang," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Sejumlah prototipe tank produksi Nexter KNDS dipamerkan (Foto: CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

Kemandirian industri pertahanan

Menteri BUMN Erick Thohir dalam pidato peresmian pembentukan Defend ID mengatakan agar holding BUMN pertahanan itu mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional. Defend ID sendiri dibentuk pada April 2022 lalu.

"Tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan TNI. Pembentukan holding Defend ID juga mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota," kata Erick dalam rilis resmi Defend ID.

Oleh karena itu, Defend ID berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi dan menjadi lokomotif penggerak industri pertahanan Indonesia. Holding BUMN Pertahanan itu menyatakan tak hanya dalam peluang bisnis untuk kemandirian industri pertahanan, namun juga dalam konteks menjaga kedaulatan negara.

"Inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh DEFEND ID sejalan dengan agenda G20 di Indonesia pada 2022, yakni membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama," demikian Defend ID.

Sistem Kaisar Hongmeng

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Pengusaha RI Digugat di Pengadilan Singapura Buntut Utang Rp3,1 T******

Sejumlah perusahaan berskala internasional menggugat pengusahaIndonesia David Salim buntut utangUS0 juta atau sekitar Rp3,1 triliun (asumsi kurs Rp15.789 per dolar AS).

Melansir Bloomberg, Jumat (22/3), pengadilan Singapura sudah menerima berkas gugatan tersebut. Dalam berkas itu diketahui gugatan dilayangkan terhadap David Salim buntut sengketa hukum atas tunggakan utang Rp3,1 triliun yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu.

Adapun penggugat pertama David merupakan perusahaan aset manajemen terkenal bernama Ares Management Corp.

Direktur Utama Setia Law Danny Ong yang juga sebagai penggugat, terlihat kesal kepada David, lantaran meminta tambahan waktu kepada pengadilan untuk mempersiapkan tanggapan pribadinya.

Ia curiga ini merupakan trik jitu dari David agar pengadilan mengundur kembali keputusan sidang gugatan.

Gugatan sejumlah perusahaan itu direspons David dengan mengajukan petisi secara terpisah untuk mencabut perintah anti-gugatan dari Tor Investment Management.

Langkah hukum sejumlah perusahaan menggugat David sebelumnya juga pernah dilakukan di Indonesia. Namun, upaya hukum mereka kandas karena pengadilan Indonesia justru menolaknya.

Tak berhasil di negeri asal David, mereka mencoba kembali di Singapura pada tahun lalu. Tapi gugatan sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

KAI Operasikan KA Gaya Baru Malam Generasi Baru, Ini Kelebihannya******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) mengoperasikan Kereta Ekonomi New Generation pada KA (106) Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng mulai Rabu (14/3) dan KA (105) Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng - Pasar Senen mulai Kamis (15/3) besok.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dengan dioperasikannya Kereta Ekonomi New Generation tersebut, maka stamformasi KA Gaya Baru Malam Selatan menjadi 2 kereta eksekutif, 5 kereta ekonomi new generation, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta bagasi.

"Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah sebagai wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman," kata Joni dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/3).

Joni mengatakan ada beberapa perbedaan yang dimiliki Kereta Gaya Baru Malam Generasi Baru ini dibandingkan dengan sebelumnya. Kereta ekonomi sebelumnya berkapasitas 106 tempat duduk dengan formasi 3-2, sandaran tegak lurus, dan saling berhadapan.

Sementara di generasi baru kapasitas hanya 80 tempat duduk dengan formasi 2-2 berhadapan atau tidak berhadapan.

Selain itu, jenis kursinya juga sudah menggunakan tipe captain seatyang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Selain pada kursi, upgradejuga dilakukan pada interior kereta dengan ditambahkan Public Information Display System (PIDS)yang dapat menampilkan jam dan suhu.

Interior kereta juga dimodifikasi mirip dengan kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan nuansa yang lebih mewah dan menggunakan toilet duduk. Tersedia juga tempat ibadah di kereta restorasi.

Ia mengatakan Kereta Ekonomi New Generation merupakan hasil modifikasi yang KAI lakukan di Balai Yasa Manggarai (tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta Selatan). Sebelumnya, KAI telah meluncurkan Kereta Ekonomi New Generation pada KA Jayabaya relasi Pasarsenen - Malang pp pada 26 September 2023.

KAI melalui Balai Yasa Manggarai menargetkan pada 2024 sebanyak 60 kereta ekonomi jenis long seat berhadapan tegak lurus, menjadi ekonomi modifikasi new generation. Serta 52 kereta lainnya di  2025.

"KAI akan terus memperbanyak modifikasi kereta sehingga semakin banyak sarana kereta api yang ditingkatkan kenyamanannya. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu," tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]