kredit hp di lazada paylater

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Luhut Akan Kerahkan 3 Jurus Tertibkan Turis Asing Nakal di Bali******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mulai gerah dengan kelakuan turis asingdi Bali. Kegerahan salah satunya dipicu oleh video viral yang berisi ulah seorang turis asing yang menuduh seorang polisi mencuri uangnya saat menggelar razia lalu lintas.

Luhut bilang ulah turis itu sudah melecehkan Indonesia. 

"Tidak boleh kita tinggal diam terhadap perbuatan melanggar hukum apalagi ditambah dengan menghina institusi negara," katanya seperti dikutip dari akun instagram resminya @luhut.pandjaitan, Senin (3/4).

Ia menyebut langkah itu harus dilakukan supaya ke depan turis asing yang datang ke Bali lebih berkualitas. Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, Bali menjadi salah satu destinasi wisata di dunia dengan biaya yang amat murah.

Itu diperkuat data Travel Toursim Development Index 2021 yang menyebut pengeluaran wisman di Indonesia, lebih rendah dibandingkan negara yang menawarkan quality tourism. Luhut mengatakan faktor itu mendorong para wisman yang berpendapatan rendah datang ke Bali dan akhirnya melanggar tata tertib disana. 

"Insentif ini akan sangat berguna untuk membiayai pengembangan destinasi dan promosi wisata seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara yang juga punya banyak industri pariwisata," katanya.

Ketiga, memberlakukan disinsentif bagi turis asing dari beberapa negara yang seringkali membuat masalah di Bali. 

"Hal tersebut penting dilakukan agar wisman yang datang terseleksi dengan baik," katanya.

Sejumlah turis asing berulah dan melanggar aturan di Bali belakangan ini. Salah satu pelanggaran aturan dilakukan turis dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, mereka juga tidak memakai helm ketika mengendarai motor.

Para turis asing yang naik motor ugal-ugalan itu juga tidak punya SIM internasional. Tidak jarang ditemukan turis asing yang naik motor di jalanan dengan bertelanjang dada. Selain itu, turis-turis itu juga sebenarnya belum mahir dalam mengendarai sepeda motor.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mendapat laporan dari Polda Bali bahwa turis asal Rusia dan Ukraina paling banyak yang melanggar aturan lalu lintas di Pulau Bali.

[Gambas:Instagram]

Percaya pada Kerajaan Allah

Erick Thohir Pangkas Gaji Wakil Direktur Utama BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pangkas gajiwakil direktur utama perusahaan pelat merah sebesar 5 persen mulai tahun ini.

Pemotongan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Dalam beleid ini, ia mengatur bahwa gaji wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari gaji direktur utama BUMN. Gaji ini berbeda dengan aturan sebelumnya di Permen BUMN 12/2020 yang sebesar 95 persen.

Sedangkan, untuk gaji anggota direksi BUMN lainnya tetap sama yakni sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Sementara, gaji komisaris utama atau ketua Dewan Pengawas BUMN ditetapkan sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, dan wakil komisaris utama atau wakil ketua dewan pengawas sebesar 42,5 persen.

Kemudian, untuk dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN gajinya ditetapkan sebesar 90 persen dari gaji komisaris utama atau ketua dewan pengawas BUMN.

Selain gaji, pejabat BUMN juga bakal mendapatkan berbagai tunjangan, yakni tunjangan hari raya (THR), tunjangan perumahan, dan tunjangan asuransi purna jabatan yang besarannya diatur dalam aturan lanjutan.

Pejabat BUMN juga mendapatkan insentif, rinciannya:

1. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari direktur utama BUMN;
2. Anggota Direksi BUMN sebesar 85 persen dari direktur utama BUMN;
3. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur;
4. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN; dan
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Zulhas Klaim Harga Bahan Pokok di Wonokromo 'Jinak' Jelang Lebaran******

Menteri Pardagangan Zulkifli Hasan meninjau sejumlah harga kebutuhan bahan pokokmenjelang Lebaran Idulfitri, di Pasar Wonokromo, Surabaya.

Dari hasil peninjauan itu, Zulhas sapaan akrabnya mengklaim harga sejumlah bahan pokok di Pasar Wonokromo justru mengalami penurunan menjelang lebaran untuk pertama kalinya.

"Harga-harga mau lebaran tapi turun tadi lihat sendiri kan, daging Rp120 ribu, telur Rp27 ribu, bawang merah dan putih Rp30 ribu, Minyakita Rp14 ribu banyak, ayam yang terlalu murah Rp32 ribu, cabe rawit Rp25 ribu," kata Zulhas usai berkeliling Pasar Wonokromo, Jumat (7/4).

Dia mengklaim kalau harga bahan pokok secara nasional rata-rata juga mengalami penurunan dan tidak ada kenaikan secara signifikan.

"Jadi di sini di Surabaya harga selama saya kunjungi di pasar di sini paling murah, artinya harganya terjaga dan terkendali, saya kira demikian, beras juga mulai turun demikian," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di Pasar Wonokromo, Kamto mengatakan harga beras premium non subsidi banyak mengalami kenaikan per Senin (4/4) kemarin. Harga kulaknya Rp69 ribu per lima kilogram.

"Sedangkan harga beras Bulog nggak naik, harganya masih Rp62 ribu. Stoknya masih banyak," ucapnya.

Seorang pedagang lainnya, Imrotul menyebut, harga ayam naik senilai Rp35 ribu per kilogram awal Ramadan lalu.

Namun pertengahan jelang lebaran ini harganya sudah mulai stabil dan turun di angka Rp32 ribu per kilonya. Tapi ia memprediksi harga akan kembali naik mendekati Idulfitri nanti.

"Biasanya ayam naik banyak mendekati lebaran, sampai seminggu. Tapi setelah itu turun lagi," kata Imrotul.

Turunnya harga bahan pokok di Pasar Wonokromo juga disampaikan Nasipah, misalnya seperti bawang putih sinco turun Rp30 ribu dari Rp31 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Lalu bawang putih katang turun Rp32 ribu dari Rp36 ribu, bawang merah Probolinggo turun Rp35 ribu dari Rp42 ribu, dan bawang merah kecul turun Rp30 ribu dari Rp35 ribu.

"Cabe merah juga turun Rp26 ribu dari Rp55 ribu sebelumnya, kalau cabe merah besar turun Rp28 ribu dari Rp40 ribu. Yang naik tomat sekarang Rp16 ribu sebelumya hanya Rp8 ribu," ucap Nasipah. 

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Pendiri Startup Frank Ditangkap Gegara Tipu JPMorgan Rp2,6 T******

Charlie Javice, pendiri startup bantuan keuangan mahasiswa Frank, ditangkap Securities and Exchange Commission (SEC) AS atas tuduhan penipuan terhadap JPMorgan Chase dalam akuisisi perusahaannya senilai US5 juta atau Rp2,6 triliun (kurs Rp14.958 per dolar).

SEC menyatakan, dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik New York, bahwa Javice membuat JPMorgan Chase percaya bahwa Frank memiliki 4,25 juta pengguna, padahal sebenarnya hanya memiliki kurang dari 300 ribu pengguna.

Penyelidikan SEC yang berikutnya mengklaim bahwa Javice menerima US,7 juta langsung dari hasil penjualan saham, jutaan dolar lebih banyak melalui trust, dan kontrak yang memberinya hak atas bonus penggajian sebesar US juta melalui penjualan perusahaannya pada 2021.

Javice ditangkap pada Senin malam di New Jersey atas tuduhan yang terkait dengan transaksi yang sama.

Dia dituduh dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan perbankan dan penipuan melalui telekomunikasi, satu tuduhan penipuan melalui telekomunikasi, satu tuduhan penipuan perbankan, dan satu tuduhan penipuan sekuritas.

Jika terbukti bersalah, setiap tuduhan tersebut dapat menghadapi hukuman penjara selama beberapa dekade.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]