cara pinjam uang di easycash

kekuatan sihir

OJK Bakal Luncurkan Bursa Karbon 26 September 2023******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023.

"Rencananya, peluncuran Bursa Karbon yang perdana perdagangannya itu akan dilakukan pada 26 September ini, jadi minggu depan," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam 'Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca & Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia' seperti dikutip Antara,Senin (18/9).

Saat ini, kata Mahendra, semua jajaran terkait tengah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas hingga pemahaman terhadap ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.

Menurut Mahendra, keberhasilan perdagangan karbon akan bergantung pada ekosistem yang dijalankan. Karenanya, persiapan dilakukan seluruh pihak terkait.

"Hasilnya bisa kembali direinvestasikan kepada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan dalam konteks mengurangi emisi karbon kita mulai. Itu adalah rencana dalam minggu depan," ujarnya.

Sebagai salah satu bentuk persiapan yang dilakukan adalah mengadakan seminar nasional terkait perdagangan karbon di sejumlah kota mulai dari Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan hingga Jambi.

Tujuan dari seminar adalah meningkatkan kapabilitas, memperdalam pemahaman para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap regulasi serta mekanisme perdagangan karbon.

OJK sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023) sebagai aturan teknis dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023.

Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon.Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mendaftarkan sebagai penyelenggara bursa karbon. Dengan bursa tersebut, Indonesia berharap bisa mengambil peran dalam pengendalian dampak perubahan iklim secara global.

"Dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkap Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik di Jakarta, Jumat (8/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Pemerintah Beri Nama Kereta Cepat Jakarta******

Pemerintah memberi nama Kereta CepatJakarta-Bandung'WHOOSH'. Nama itu memiliki kepanjangan Waktu Hemat, Operasi Optimal dan Sistem Handal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan nama itu sudah disetujui oleh tim pengarah jenama kereta cepat. Adapun tim tersebut berisi dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Budi menjelaskan nama itu diambil sesuai dengan pengalaman para menteri dan Presiden Jokowi saat menjajal kereta cepat. Pasalnya, 'WHOOSH' juga merupakan ungkapan untuk menggambarkan kecepatan.

"Jadi unik, saya pikir ini satu pernyataan yang menggembirakan, karena saya juga surprise nama ini. Sama surprisenya dengan kereta cepat yang cepat dan tanpa gangguan," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua tim panel penilai lomba Identitas Jenama (nama dan logo) Kereta Cepat Indonesia, Triawan Munaf menuturkan saat ini pembuatan logo 'WHOOSH' sedang dalam tahap penilaian.

[Gambas:Video CNN]

Adapun sayembara pembuatan logo sudah dimulai sejak Juli lalu. Triawan mengatakan saat ini sudah ada tiga logo unggulan dan pemenangnya segera diumumkan.

"WHOOSH" dalam bahasa Inggris memang artinya sama, cepat. Kami itu mencari istilah yang tak hanya diterima lokal, tapi internasional juga," ucap Triawan.

Ke depan, jika logo WHOOSH sudah ditentukan, nama itu akan terpampang di gerbong kereta cepat. Selain itu, logo tersebut juga bakal mewarnai bagian interior kereta.

Tuan Pulau Gurun

Menhub Sebut Harhubnas 2023 Momentum Majukan Transportasi RI******

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyebut peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 menjadi momentum buat transportasi di Indonesia untuk terus bergerak maju.

"Hari Perhubungan Nasional 2023 ini merupakan momentum untuk terus bersama, bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor tranpsortasi demi bangsa dan negara," ujar Budi dalam acara Hub Fest untuk memperingati Harhubnas 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).

Hal itu dikatakan Budi sejalan dengan tema Harhubnas 2023 kali ini, yakni 'Melaju untuk Tranportasi Maju'. Sebab, menurutnya, perjalanan pemerintah dalam membangun transportasi untuk kemajuan bangsa dan negara masih sangat panjang.

Adapun Harhubnas diperingati setiap tanggal 17 September. Budi menjelaskan, tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' juga sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan.

Sebagai informasi, Kemenhub juga meluncurkan logo Harhubnas 2023 berupa 'Segitiga Ungu Dengan Arah Panah Ke Atas'.

Simbol panah merupakan simbol melesat dan tepat sasaran dengan arti pembangunan sektor transportasi tidak hanya harus cepat, tapi juga harus tepat sasaran. Tidak hanya dibangun atau jadi, tapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

Sementara untuk warna ungu merupakan simbol tekad dan kesungguhan. Warna ungu ini memiliki arti harus melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara dengan setulus hati.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, peringatan Harhubnas bukan ajang hura-hura dan berfoya-foya. Menhub berpesan agar momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh Indonesia.

"Mari kita semangat untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani masyarakat dan memajukan transportasi Indonesia," tutur Menhub.

Adapun dalam acara Hub Fest 2023 yang digelar untuk memperingati Harhubnas 2023 di Istora Senayan, Minggu (17/9) dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.

Guang Nao Wu Zun

Mengapa TikTok Shop Bisa Membunuh UMKM Indonesia?******

TikTok Shop dituding menjadi biang kerok kebangkrutan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Bahkan, e-commerce yang menyatu dengan media sosial itu bikin pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Revisi ini diyakini bisa menjadi salah satu tameng menghalau 'racun' TikTok Shop.

Berbagai pihak juga kompak mengeluhkan eksistensi TikTok Shop di Indonesia, mulai dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Bahkan, fenomena TikTok Shop membuat para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjerit.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Dugaan Project S TikTok 'Curi' Rp428 Triliun dari RI

Project S TikTok santer di kancah global. Akal bulus TikTok ini juga disebut menjamah Indonesia, di mana memuluskan perdagangan lintas batas aliascross border.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Teten menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya. Pada akhirnya, media sosial China itu berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK juga menyinggung Project S TikTok yang disebut racun pembunuh UMKM Indonesia. Ia mengatakan media sosial asal China itu memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar untuk meraup keuntungan.

Ia menyebut manuver TikTok jelas mengancam keberlangsungan UMKM di tanah air. Pasalnya, TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia demi keuntungan pelaku usaha Negeri Tirai Bambu.

"Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada 2022. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, Rp428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama China," ungkapnya di Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Sidang V 2022-2023, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," sambung Amin.

Cara Main TikTok Shop

Terlepas dari dugaan Project S, hal yang dikeluhkan para pelaku usaha terhadap TikTok Shop adalah penggabungan media sosial dengan e-commerce dalam satu aplikasi. Dengan begitu, TikTok punya kesempatan besar mendapatkan cuan dari para pengguna aplikasinya.

Saat membuka aplikasi TikTok di smartphone, Anda akan langsung melihat salah satu menu bernama 'Shop' di pojok bawah layar. Ketika diklik, banyak produk ditawarkan, selayaknya e-commerce atau marketplace.

Namun, harganya jauh dari kewajaran. Ada hoodie atau jaket senilai Rp100, tas ransel Rp2.000, hingga pashmina Rp2.000.

Penjual di TikTok Shop biasanya menjajakan dagangannya melalui fitur live. Mereka seakan memindahkan cara berdagang di pasar ke layar ponsel. Sejumlah gimik yang disajikan penjual pun seakan menghipnotis para penontonnya untuk bertahan di live tersebut, bahkan membelinya.

"Jangan lupa check out, klik keranjang kuning ya," kata-kata sakti pedagang TikTok Shop saat live.

Ketika menonton live pedagang TikTok Shop, Anda memang akan menemukan 'keranjang kuning' di pojok kiri bawah layar. Saat diklik, ada daftar barang dagangan yang dijajakan, lengkap dengan rincian harganya.

Proses pembelian produk di TikTok Shop juga mirip seperti toko online lain. Anda tinggal mengisi data diri dan alamat pengiriman sebelum membayarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Jerit Pedagang Tanah Abang hingga Klarifikasi Tiktok

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Daftar Masalah dan Korupsi di BUMN yang Terbongkar Belakangan Ini******

Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seolah tak ada habisnya. Terbaru, bos anak usaha BUMN terlibat kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga orang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan tiga tersangka tersebut adalah DD selaku Dirut PT Jasamarga Jalan Layang Japek atau JJC periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Sedangkan TBS selaku tenaga ahli diduga turut serta menyusun gambar detail enginering desain (DED) yang di dalamnya terdapat pengkondisian volume.

"Diduga akibat perbuatan korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil sementara perhitungan kami, kurang lebih sekitar Rp1,5 triliun," ujar Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu (13/9) lalu.

Sebelum kasus korupsi Tol MBZ, BUMN sendiri telah diwarnai kasus korupsi. Berikut diantaranya:

Penyelundupan Harley Davidson di Garuda Indonesia

Pada 2019 lalu, jajaran Direksi PT Garuda Indonesia yang terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan Sepeda Brompton.

Buntut kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pun memecat Direktur Utama Garuda saat itu, yakni Ari Akshara. Berdasarkan audit komite, pembelian komponen Harley Davidson itu merupakan pesanan Ari melalui pegawainya.

Ari memerintah untuk mencarikan sepeda motor Harley-Davidson sejak 2018 lalu. Transaksi pembelian dilakukan pada April 2019 melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam.

Hingga akhirnya motor dibawa ke Indonesia atas nama salah satu pegawainya yang berinisial SAS pada penerbangan Garuda Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 pada 17 November 2019 lalu.

Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Suap Pengadaan Mesin Rolls Royce Garuda Indonesia

Masih di 2019, Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebesar Rp5,859 miliar dan sejumlah uang dalam bentuk dolar yakni US$ 884.200, EUR 1.020.975, dan Sin$ 1.189.208.

Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

Perkara itu berawal dari kepemilikan enam unit pesawat Airbus A330 dari Garuda yang menggunakan mesin produksi Rolls Royce tipe Trent 700 dengan jumlah 15 unit mesin.

Emirsyah juga menyepakati kontrak dengan Rolls Royce atas TCP terhadap mesin Rolls Royce Trent 700 untuk empat unit pesawat Airbus A330 yang disewa Garuda dari AerCap dan ILFC.

Atas kesepakatan itu, Emirsyah menerima uang sejumlah US$ 680 ribu dari Rolls Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International yang juga milik Soetikno.

Jaksa menyebut Emirsyah juga menerima uang atas pembelian pesawat airbus A330-300/200. Hal itu berawal dari pemesanan pembelian pesawat Airbus A330 yang jumlahnya meningkat sesuai amandemen perjanjian yang dibuat kedua pihak.

Garuda juga mengikat kontrak pembelian mesin Trent 700 dengan Rolls Royce untuk pesawat Airbus A330 dan penggunaan metode TCP untuk perawatan mesinnya.

Untuk memuluskan prosesnya, Soetikno memberi sejumlah uang kepada beberapa pejabat Garuda, termasuk Emirsyah, yang berasal dari komisi sebagai penasihat bisnis Rolls Royce dan Airbus.

Kejagung menetapkan 13 perusahaan manajer investasi menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di tubuh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan itu diduga terlibat dalam pelarian uang nasabah pada 2020 lalu.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT DM/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, dan PT SAM.

Kejagung sebelumnya menyatakan kasus dugaan korupsi Jiwasraya telah merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun.

Angka ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korupsi Asabri hingga Waskita

Kacamata VR tingkat dewa

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.