slot terlengkap terpercaya

Elang Arad

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Pertempuran Galaksi

Manajer Investasi Zhongzhi Bangkrut Terseret Badai Properti China******

Manajer investasi terkemuka di China Zhongzhi Enterprise Group mengalami kebangkrutan dengan utangmencapai US miliar atau setara Rp995,47 miliar (asumsi kurs Rp15.554 per dolar AS).

Hal ini memicu kembali kekhawatiran bahwa krisis utang properti negara tersebut akan merembet ke sektor keuangan yang lebih luas.

Dilansir dariReuters, perusahaan yang memiliki eksposur cukup besar terhadap sektorreal estateChina itu meminta maaf kepada investornya dalam sebuah surat yang berisi pernyataan bahwa perusahaan memiliki total kewajiban sekitar 420 miliar yuan hingga 460 miliar yuan.

Ketika diminta untuk menanggapi kabar ini oleh Reuters, Zhongzhi tak segera memberikan jawaban.

Analis memperkirakan regulator akan mengambil tindakan untuk membendung dampak yang lebih luas.

Sektor properti China yang memiliki utang besar terguncang oleh krisis likuiditas sejak 2020. Gagal bayar oleh pengembang sejak akhir 2021 telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengguncang pasar global.

Manajer investasi yang terkait dengan perbankan bayangan di China biasanya beroperasi di luar banyak aturan yang mengatur bank komersial, terutama menyalurkan hasil produk kekayaan yang dijual kepada investor ritel ke pengembang real estat dan sektor lainnya.

Sinyal-sinyal masalah di grup Zhongzhi pertama kali muncul pada Juli, ketika Zhongrong International Trust Co, sebuah perusahaan perwalian terkemuka yang dikendalikan oleh Zhongzhi, gagal membayar puluhan produk investasi.

"Lubang dalam pembukuannya sangat besar," kata Xu, seorang investor dalam produk trust Zhongrong. "Perusahaan ini benar-benar berantakan."

Zhongzhi, yang kepentingan bisnisnya merentang dari pertambangan hingga manajemen investasi, menyatakan dalam suratnya bahwa karena aset-aset grup terkonsentrasi pada utang jangka panjang dan investasi ekuitas, maka sulit untuk melikuidasi dan membukukan keuntungannya.

"Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa grup ini mengalami kebangkrutan yang serius dan memiliki risiko operasional yang signifikan. Sumber daya yang tersedia untuk pembayaran utang dalam jangka pendek jauh lebih rendah daripada skala utang grup secara keseluruhan," kata pihak perusahaan.

"Grup Zhongzhi meminta maaf atas kerugian yang dialami para investor. Kami sepenuhnya memahami urgensi, kepentingan, dan keseriusan untuk menyelesaikan risiko ini secara keseluruhan," lanjut bunyi suratnya.

Berdasarkan pernyataan manajemen kepada para investor dalam sebuah pertemuan Agustus lalu, Zhongzhi telah menyewa salah satu firma akuntansi Big Fouruntuk melakukan audit terhadap perusahaan ini. Mereka juga sedang mencari investor strategis.

Ahli strategi senior China di ANZ Xing Zhaopeng mengatakan aset-aset yang mendasari kepercayaan Zhongrong sebagian besar terkait dengan properti, yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi.

"Perusahaan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali di tengah-tengah kesengsaraan properti. Jadi ada diskon besar untuk aset-asetnya," kata dia.

Berawal dari perdagangan kayu dan real estat di 1990-an, Zhongzhi dengan cepat berekspansi ke berbagai bisnis, mulai dari pembuatan chip, perawatan kesehatan, kendaraan energi baru, dan keuangan.

Bisnis keuangannya meliputi perwalian, manajemen aset, asuransi, kontrak berjangka, dan manajemen kekayaan.

Zhongzhi telah menjual saham di beberapa perusahaan terbuka yang dikontrolnya selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga mengurangi ukuran bisnisnya, setelah mendapat tekanan setelah tindakan keras China terhadap perbankan bayangan dan kemerosotan pasar properti.

"Regulator keuangan hampir pasti akan melakukan intervensi secara agresif jika ada tanda-tanda bahwa masalah Zhongzhi menyebar," kata Christopher Beddor, wakil direktur riset China di Gavekal Dragonomics.

Ia menambahkan industri trust hanya sekitar 5 persen dari total sistem keuangan, jadi masalah-masalah di sana belum tentu mengancam kelangsungan hidup.

Beddor mengatakan bahwa peluang bagi para investor untuk mendapatkan pembayaran penuh atas investasi mereka sangat kecil.

"Para pejabat tentu saja dapat membuat para investor ritel mendapatkan pengembalian penuh jika mereka mau, namun pada dasarnya mereka akan mengabaikan upaya-upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk merusak jaminan implisit. Saya menduga mereka tidak akan melakukannya," ucap Beddor.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

UMK Bandar Lampung 2024 Naik Jadi Rp3,1 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampungmenaikkan upahminimum kota (UMK) 2024 sebesar 3,75 persen atau Rp112.282 dari Rp2.991.349 menjadi Rp3.103.631.

"UMK Bandar Lampung 2024 naik Rp112.282, sehingga 2024 mendatang UMK di kota ini sebesar Rp3.103.631," kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana seperti dikutip dari Antara,Rabu (22/11).

Ia menjelaskan perhitungan UMK 2024 sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan telah dibicarakan dengan berbagai pemangku, seperti pengusaha, buruh, hingga dewan pengupahan.

"Apalagi sekarang kan bahan pokok mahal, pembayaran apa-apa naik. Misal kita bangun rumah kan semua bahan-bahannya juga mahal, maka dari itu kami ambil persentase kenaikan UMK yang tertinggi," kata dia.

Ia pun mengimbau agar perusahaan dapat menerapkan dan mengupah pegawainya sesuai dengan UMK mulai Januari 2024.

Eva mengingatkan apabila terdapat perusahaan yang tidak sesuai membayarkan gaji karyawannya sesuai UMK, maka pemkot akan melakukan peninjauan.

"Mereka (perusahaan) harus ada alasan dulu kenapa bayar tidak sesuai UMK, kalau pendapatannya masih kecil, masih bisa dipertimbangkan, akan tetapi kalau yang besar ya harus sesuaikan. Karena ini bukan maunya kami, tapi maunya Pemerintah Pusat," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Yanwardi mengatakan bahwa hasil penetapan UMK di Bandar Lampung ini segera diajukan ke Pemprov Lampung untuk disetujui.

"Untuk faktornya itu, melihat barang-barang mahal dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu pertimbangan Wali Kota Bandar Lampung mengambil persentase tertinggi. Namun begitu, pengambilan keputusan kenaikan UMK tidak keluar dari PP 51 Tahun 2023 tentang pengupahan," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Temuan KemenkopUKM: KUR Dipakai Beli Mobil hingga Renovasi Rumah******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membeberkan sejumlah temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan monitor dan evaluasi (monev) di 23 provinsi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengungkapkan penyaluran dana KUR tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Bahkan, dana tersebut ada yang digunakan untuk merenovasi rumah hingga membeli kendaraan.

"Secara garis besar masih terdapat beberapa temuan. Salah satunya, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan dan lainnya," ujar Yulius di KemenkopUKM seperti dikutip Detik pada Selasa (21/11).

"Ya kita akan kita tingkatkan monitoring dan pengawasannya. Jadi ini nakal nih orang pinjam untuk usaha ternyata malah renovasi rumah," tambahnya.

Ia juga berharap monev tersebut dapat membantu memastikan penyaluran KUR tepat sasaran sehingga berdampak pada UMKM.

Kendati demikian, Yulius membantah saat ditanya soal bank yang meloloskan dana KUR kepada debitur nakal demi mengejar target debitur baru. Menurut Yulius, hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari debitur.

"Itu kan sebuah kesalahan. Makanya dengan acara ini kita akan melakukan kebijakan berikutnya atau tindakan atau apa gitu," imbuhnya.

Hasil survei terhadap 1.047 debitur, menunjukkan sebanyak 6 persen responden menggunakan dana KUR untuk investasi, seperti membeli tanah atau lahan, membuka kios atau cabang baru, dan tambahan tabungan.

Sedangkan sebanyak 1 persen atau sekitar 15 orang mempergunakan KUR untuk keperluan lain, seperti melahirkan, meminjamkan kepada saudara, dan kebutuhan harian lainnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR hingga 10 November tercatat Rp 207,7 triliun. Angka itu setara 69,9 persen dari target Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

Basuki Bersuara soal Beton Diganti Baja di Kasus Korupsi Tol MBZ******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.

Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

238 Petani Sawit APSSA Raih Sertifikasi RSPO Lewat Program SMILE******

Sebanyak 238 petani dari Asosiasi Petani SawitSwadaya Anugrah (APSSA) mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) melalui program The Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment (SMILE)pada Rabu (22/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

Program SMILE atau program Inklusi Petani untuk Penghidupan dan Pemberdayaan yang Lebih Baik itu sendiri diluncurkan pada 2020 silam. Program tersebut telah berhasil meningkatkan semangat petani dan mendukung praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui program SMILE, petani swadaya seperti Sutoyo, ketua APSSA di Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan. Di APSSA, Sutoyo bertanggung jawab atas 238 anggota dengan total lahan budidaya lebih dari 571 ha.

Dalam kesempatan sama, Sutoyo mengaku telah mengatasi rintangan besar dalam meraih sertifikasi RSPO. Ia menjelaskan bahwa perjalanannya tak mudah pada awalnya, karena banyak anggotanya yang tidak memahami keberlanjutan.

"Namun upaya pendampingan yang dilakukan oleh team dari program SMILE sangat luar biasa, membantu dan membimbing anggota dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi terbaik untuk membuat pelatihan dan audit dapat dicapai," kata Sutoyo.

Saat Program SMILE memasuki fase ketiga, program ini berkomitmen dengan misi memberdayakan petani swadaya dan mendorong praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi yang berkelanjutan, program tersebut bertujuan untuk mengangkat lebih banyak koperasi, memungkinkan untuk mencapai Sertifikasi RSPO dan berkontribusi pada sektor minyak sawit yang berketahanan dan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]