slot gacor 2022 terbaru

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Gorontalo Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi Oktober 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gorontalo sebagai kota denganinflasi tertinggi pada Oktober 2023, yakni 1 persen secara bulanan (month to month/mtm).

"Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gorontalo dengan komoditas penyumbang inflasi, di antaranya cabai rawit dengan andil 0,53 persen, beras 0,20 persen, rokok kretek filter 0,06 persen, tomat 0,05 persen, dan upah asisten rumah tangga dengan andil inflasi 0,04 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Sementara itu, kota dengan deflasi terdalam adalah Tual. Kota di Maluku itu mencatatkan deflasi sebesar 1,08 persen.

Sedangkan Palangkaraya menjadi kota dengan inflasi tertinggi di Kalimantan, yakni 0,63 persen secara bulanan. Di lain sisi, deflasi terdalam di provinsi ini dicatatkan Tarakan senilai 0,13 persen.

Kemudian, inflasi di Bali dan Nusa Tenggara paling tinggi menimpa Kupang sebesar 0,47 persen dan deflasi terdalam dialami Bima 0,11 persen. Sedangkan inflasi tertinggi di wilayah Maluku dan Papua dialami Sorong sebesar 0,74 persen dan deflasi terdalam terjadi di Tual 1,08 persen.

Terakhir, deflasi terdalam di Sulawesi dialami Kota Luwuk sebesar 0,58 persen. Ini terjadi saat Gorontalo menjadi kota dengan inflasi tertinggi hingga 1 persen.

BPS mencatat dari 90 kota indeks harga konsumen (IHK), 69 di antaranya mengalami inflasi secara mtm. Bahkan, inflasi di 42 kota IHK lebih tinggi ketimbang rekor nasional.

Pudji mengatakan inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023 sebesar 2,56 persen. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,17 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan adalah transportasi dengan inflasi 0,55 persen dan andil 0,07 persen. Di tingkat komoditas, penyumbang inflasi month to month terbesar adalah beras dengan andil inflasi 0,06 persen, bensin 0,04 persen, cabai rawit 0,03 persen, dan tarif angkutan udara 0,02 persen," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Data Inflasi Akan Beri Angin Segar ke IHSG Hari Ini******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (2/11). Penopang utama indeks masih berasal dari data inflasi Oktober 2023.

Tapi, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih akan dibayangi oleh gelombang tekanan dalam jangka pendek. Beruntung, selain dari data inflasi, IHSG juga dapat angin segar dari pertumbuhan kinerja emiten.

"Sehingga peluang pertumbuhan kinerja emiten juga diharapkan dapat mengalami perbaikan dan kemajuan sehingga dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Hari ini IHSG berpotensi mengalami teknikal rebound," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBCA, TLKM, EXCL, CTRA, PWON, GGRM, BBNI, dan TBIG.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG bergerak tipis di atas 6.633 sebagai supportterdekat yang dibentuk oleh Fibonacci Retracement85,4 persen dari wave a, di mana penembusan di bawahnya akan memicu pelemahan lebih jauh menuju 6.857.

"Namun demikian, IHSG berpeluang memulai pembalikan tren apabila tetap ditutup di atas 6.633 pada chart harian," jelas Ivan.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.542 dan resistance6.968.

IHSG ditutup di level 6.642 pada Rabu (1/11) sore. Indeks saham melemah 109,79 poin atau minus 1,63 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 150 saham menguat, 439 terkoreksi, dan 156 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Takut Bangun IKN******

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mencurahkan ketakutan para pengusaha dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anne mengatakan para pengusaha sebenarnya siap membantu pemerintah membangun ibu kota baru itu. Namun, pengusaha masih khawatir terhadap kepastian dan reformasi hukum.

Ia mengaku takut salah langkah dan berujung diperiksa pihak berwenang.

Sekali lagi, Anne mengingat Jokowi agar tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewupak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan para pengusaha tak perlu khawatir. Ia menyebut saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Gak dilanjutkan? wong UU sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu juga mengatakan para pengusaha tidak perlu takut pembangunan IKN terganjal oleh Pemilu 2024. Ia menjamin pemilu akan berjalan damai dan tak mengganggu pembangunan.

Jokowi mengatakan hal tersebut mengacu pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lancar.

"Yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Sudahlah kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

gerbang emosional

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]