samurai188

Jiuyao Ajaib

Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.

"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Lantas berapa produksi singkong Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).

Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).

Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

1,66 Juta Tiket KA Lebaran Belum Terjual******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImencatat 1.666.901 tiket KAjarak jauh untuk periode Lebaran tahun ini belum terjual.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus menuturkan angka itu didapat berdasarkan pantauan data pada Kamis (21/3) pukul 08.00 pagi ini.

Adapun total tiket KA jarak menengah/jauh yang disediakan pada periode H-10 Idul Fitri (31 Maret) sampai dengan H+10 (21 April) adalah sebanyak 3.320.534 tiket. Sementara yang sudah terjual mencapai 1.653.633 tiket.

Berikut rincian tiket KA Lebaran yang sudah terjual:

- Keberangkatan 31 Maret 2024 (H-10): 52.776 tiket
- Keberangkatan 1 April 2024 (H-9): 38.677 tiket
- Keberangkatan 2 April 2024 (H-8): 36.025 tiket
- Keberangkatan 3 April 2024 (H-7): 50.915 tiket
- Keberangkatan 4 April 2024 (H-6): 76.755 tiket
- Keberangkatan 5 April 2024 (H-5): 96.698 tiket
- Keberangkatan 6 April 2024 (H-4): 110.532 tiket
- Keberangkatan 7 April 2024 (H-3): 100.504 tiket
- Keberangkatan 8 April 2024 (H-2): 98.748 tiket
- Keberangkatan 9 April 2024 (H-1): 91.123 tiket
- Keberangkatan 10 April 2024 (H1): 76.985 tiket
- Keberangkatan 11 April 2024 (H2): 93.685 tiket
- Keberangkatan 12 April 2024 (H+1): 104.815 tiket
- Keberangkatan 13 April 2024 (H+2): 107.900 tiket
- Keberangkatan 14 April 2024 (H+3): 109.060 tiket
- Keberangkatan 15 April 2024 (H+4): 97.313 tiket
- Keberangkatan 16 April 2024 (H+5): 76.754 tiket
- Keberangkatan 17 April 2024 (H+6): 63.102 tiket
- Keberangkatan 18 April 2024 (H+7): 48.802 tiket
- Keberangkatan 19 April 2024 (H+8: 43.217 tiket
- Keberangkatan 20 April 2024 (H+9): 41.138 tiket
- Keberangkatan 21 April 2024 (H+10): 35.109 tiket

Adapun KA-KA jarak menengah/jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran adalah sebagai berikut:

- KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)
- KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)
- KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)
- KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)
- KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)
- KA Matarmaja relasi Pasar Senen - Malang (PP)
- KA Kertajaya relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)
- KA Jayakarta relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP)
- KA Logawa relasi Purwokerto - Jember (PP)
- KA Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Pemerintah Akan Berikan Hak Cuti Melahirkan Bagi PNS Pria******

Pemerintah akan memberikan hak cuti melahirkanbagi para PNSlaki-laki. Hal akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, aturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN itu rancangannya tengah digodok pemerintah.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

"Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut," imbuh Anas.

Anas mengatakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan belum diatur secara khusus. Artinya, ini akan jadi aturan baru.

Selama ini yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut "cuti ayah", sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ujarnya.

"Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan," kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

190 Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun per 2023******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat 190 proyek strategis nasional (PSN) rampung diselesaikan sepanjang 2016-2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan total nilai proyek itu mencapai Rp1.515,4 triliun.

"Di luar itu, ada juga proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai sebagian. Ada juga infrastruktur yang sudah dalam konstruksi. Ini juga ada nilainya. Jadi tidak hanya Rp1.500 triliun, lebih dari itu," katanya dalam dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

Adapun 37 PSN yang selesai tahun lalu yakni 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara (PLBN), dan 2 ketenagalistrikan.

Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini. Rinciannya sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober-Desember 2024 atau usai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan ada 12 PSN yang dicoret. Keputusan itu tertuang dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek itu di antaranya Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, dan pembangunan jalan tol.

Sejumlah proyek tersebut dicoret karena dilihat belum memiliki progres.

"Walaupun keluar dari daftar PSN tetap melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Phoenix tidak akan kembali

Rumah Dinas Menteri di IKN Telan Rp14 M per Unit******

Pembangunan rumah dinas menteridi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menelan anggaran sampai dengan Rp14 miliar per unit. 

Informasi itu terungkap saat Ketua Komisi V DPR Lasarus mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan menteri di IKN ke Kementerian PUPR.

Dalam pertanyaan itu, Lasarus menyebut anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN mencapai Rp519,06 miliar.

Lasarus menilai anggaran Rp 519,06 miliar untuk membangun 36 unit rumah terlalu mahal kalau hanya untuk pembangunan.

"Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak Rp 500 miliar untuk 36 rumah. Tadi kita coba hitung kalau Rp4 juta saja per meter persegi itu luas bangunannya kurang lebih 3.200-an," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, Rabu (25/1) seperti dikutip dari detikfinance.com.

Lasarus pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya atau belum.

"IKN ini menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia, apakah rumah menteri ini dibangun segitu mewah. Kalau 4 juta per meter persegi apakah sudah termasuk dengan interiornya?," ucapnya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan anggaran yang disiapkan tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya. Dengan begitu rumah jabatan menteri di IKN siap huni.

"Tentang harga ini karena speknya termasuk fully furniture, jadi sudah termasuk isinya. Nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati ya tinggal masuk saja," ucap Iwan dalam kesempatan yang sama.

Iwan memastikan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak akan diselewengkan. Pasalnya pihaknya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilakukan audit.

"Kami mintakan audit BPKP, bahkan audit BPKP-nya istilahnya depan belakang. Depan terkait pemrograman dan pengadaan barang dan jasa, terakhir terkait kelayakan harga wajarnya untuk dibayar tersebut karena ini strategis dan punya potensi risiko," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]