slot rumah toto

Iblis ada di sekitar

Proyek Jalan Non Tol Pluit Era Ahok Mangkrak******

Proyek pembangunan fasilitas Jalan LayangNon Tol (JLNT) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang pertama kali dibangun pada 2015 lalu atau saat DKI Jakarta masih dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mangkrak.

Mengutip detik.com, kini proyek tersebut nampak memprihatinkan akibat dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Di sisi utara jalan layang yang berhubungan langsung dengan JL Pluit Barat Raya sebenarnya telah ditutup dengan tumpukan tanah dan beton pembatas jalan. Tapi, di sana banyak rerumputan dan tumbuhan merambat menyelimutinya.

Menyusuri JLNT Pluit, sepanjang jalurnya terdapat banyak retakan dan batu kerikil berhamburan. Dalam jarak beberapa meter, nampak beberapa tumpukan batu yang dibiarkan begitu saja.

Kemudian bahu-bahu jalan ini juga sudah dibangun pembatas jalan dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, namun sesekali terlihat ada celah di pembatas jalan ini. Terdapat sisa tiang-tiang lampu jalan sekitar setiap 20 meter.

Nampak juga kondisi sambungan jalan pada proyek JLNT memiliki celah sedikit terbuka yang dibiarkan begitu saja. Rangka-rangka besi dan sisa-sisa kayu terlihat di celah tersebut.

Merespons keadaan tersebut, Ahok mengatakan kemungkinan besar masalah itu terjadi akibat penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DKI terkait pembangunan pulau reklamasi yang bermasalah.

Maklum, JLNT itu merupakan proyek CSR Agung Podomoro atas keikutsertaannya dalam membangun pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"(JLNT Pluit) dibiayai oleh pengembang sebagai kewajiban pulau reklamasi yang 15 persen kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP. Itu aja komitmen pengembang jelas dari Agung Podomoro yang telah bersedia bayarkan 15 persen dari harga NJOP," ungkap Ahok seperti dikutip dari detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Karena raperda bermasalah, akhirnya proyek proyek pulau reklamasi terhenti. Alhasil, Proyek JLNT juga ikut mangkrak sampai sekarang.

"Sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan disetop. Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah. Tidak mau dibahas DPRD," katanya.

"(Apa pemberhentian proyek pulau reklame jadi alasan JLNT mangkrak?) Mungkin. Saya tidak tahu lagi setelah 6 Tahun lebih," tambahnya lagi.

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

BEI Kerek Batas ARB Saham Jadi 15 Persen Mulai 5 Juni******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas Auto RejectionBawah(ARB) tahap 1 dari 7 persen menjadi 15 persen untuk setiap rentang harga saham mulai 5 Juni 2023.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengungkapkan penyesuaian batasan ARB di sistem perdagangan bursa ini merupakan tahapan lanjutan proses normalisasi perdagangan usai pandemi covid-19.

"Penyesuaian batasan ARB ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara batas atas dan batas bawah dalam pergerakan harga saham, sehingga diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien," ujar Irvan dalam keterangan yang dikutip Antara,Selasa (30/5).

Selanjutnya, Irvan menyampaikan penyesuaian ARB tahap 2 dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 4 September 2023.

Dalam penyesuaian itu, bursa akan menerapkan Auto Rejection(AR) simetris. Artinya, batas ARB akan sama dengan batas ARA pada setiap rentang harga saham yaitu sebesar 35 persen untuk saham dengan rentang harga Rp50 sampai Rp200, sebesar 25 persen untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200 sampai Rp5.000, serta 20 persen untuk saham dengan harga di atas Rp5.000.

"Dengan diterapkannya kebijakan normalisasi perdagangan di bursa, BEI berharap Pasar Modal Indonesia dapat terus bertumbuh dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada investor untuk terus berinvestasi," ujar Irvan.

Ia berharap normalisasi jam perdagangan dan penyesuaian batasan ARB bisa memberikan sinyal positif kepada para investor, bahwa kondisi perekonomian dan iklim investasi di Indonesia semakin membaik.

Hal ini bisa memberikan kesempatan yang lebih bagi investor untuk bertransaksi dan meningkatkan likuiditas saham di BEI.

"Investor dan pelaku pasar diharapkan untuk memperhatikan perubahan ini dan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan tanggal efektif yang ditetapkan. Mengetahui dan memahami batasan ARB dan ARA menjadi penting dalam membantu proses pengambilan keputusan investasi yang tepat dalam perdagangan saham," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

Pangkas Biaya Operasi Rp81,8 T, Disney Pixar PHK 75 Karyawan******

Anak Usaha Disney, Walt Disney's (DIS.N) Pixar Animation Studios melakukan PHKterhadap 75 karyawan mereka, termasuk dua di antaranya eksekutif perusahaan.

Mengutip Reuters, Senin (5/6), PHK signifikan pertama dalam satu dekade terakhir ini disampaikan oleh sumber yang tahu persis dengan masalah itu.

PHK tersebut salah satunya menimpa sutradara 'Lightyear' Angus MacLane, animator 26 tahun yang merupakan bagian dari tim kreatif senior pada film-film terkenal seperti 'Toy Story 4' dan 'Coco'.

MacLane dan Susman tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar atas kabar PHK itu. Tak hanya mereka berdua, Wakil Presiden Publisitas Disney Pixar Michael Agulnek juga di-PHK.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Walt Disney Bob Iger mengatakan PHK yang berlangsung 23 Mei adalah bagian dari rencana perusahaan untuk menghilangkan 7.000 pekerja dan memangkas biaya US,5 miliar atau Rp81,8 triliun (Kurs Rp14.887 per dolar AS).

Selain PHK pihaknya juga akan melakukan restrukturisasi dengan menggabungkan grup film dan televisi menjadi satu unit hiburan Disney dan menghilangkan divisi yang bertanggung jawab atas distribusi.

Meskipun kecil dibandingkan dengan basis karyawan Pixar yang berjumlah sekitar 1.200, PHK tersebut terkenal karena studio tersebut adalah kekuatan kreatif yang menghasilkan waralaba dan karakter yang mendorong pendapatan di seluruh Disney.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Wamendag Nilai UU Anti Deforestasi Eropa Rugikan Petani Sawit******

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai Undang-Undang Anti-Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) merupakan bentuk diskriminatif. UU itu dinilai merugikan petani kelapa sawithingga kopi.

UE resmi memberlakukan UU Anti-Deforestasi sejak 16 Mei 2023. Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

"UU deforestasi ini jelas sesuatu yang sifatnya diskriminatif merugikan, dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang selalu disemangati oleh prinsip-prinsip perjanjian perdagangan internasional," kata Jerry di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Jerry yakin UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

Lihat Juga : Waskita Respons Tudingan Wamen BUMN soal Manipulasi Laporan Keuangan

Jerry mengatakan pemerintah akan tetap mengekspor CPO, kopi, dan lainnya yang dilarang. Jika terjadi sengketa, pemerintah akan membawanya ke forum internasional seperti World Trade Organization (WTO).

Ia menyebut pemerintah akan memastikan adanya kesetaraan dan tidak boleh ada kebijakan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

"Tidak boleh ada kebijakan yang berat sebelah. Dan tentunya memastikan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk itu," kata Jerry.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

patriark legendaris

Sepi Order, Produsen Sepatu Puma di Tangerang Akan PHK 600 Karyawan******

PT Horn Ming Indonesia selaku produsen sepatumerek ternama Pumayang berada di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, akan memberhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 600 orang pekerja.

Mengutip Antara, Selasa (6/6), rencana PHK itu telah disampaikan secara resmi oleh pihak perusahaan melalui surat pemberitahuan bernomor 023/HR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 kepada pemerintah daerah (pemda), melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Ya betul, minggu lalu kita sudah dapat informasi akan adanya PHK kepada 600 orang karyawan PT Horn Ming Indonesia," ucap Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Rudi Hartono.

Menurutnya, PHK dilakukan perusahaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan membuat permintaan dan penjualan sepatu menurun. 

"Alasannya order sepi karena efek pasar Eropa lesu setelah perang Ukraina dan Rusia," ujarnya.

Disnaker Kabupaten Tangerang akan melakukan verifikasi atas pengajuan surat pengurangan jumlah tenaga Kerja PT Horn Ming Indonesia guna memastikan para pekerja yang terdampak PHK mendapat pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Rencana besok kita bakal mendatangi perusahaan itu untuk memverifikasi atas pengajuan PHK. Ini ditujukan agar semua hak-hak pekerja itu sesuai aturan yang ada," ungkap Rudi.

Gelombang PHK pada industri padat karya bukan hanya kali pertama terjadi di Kabupaten Tangerang. Dalam satu tahun ini sudah banyak pekerja terkena dampak yang sama.

Salah satunya seperti terjadi di PT Tuntex Garment, produsen pakaian olah raga merk Puma yang tutup pada April 2023 akibat pemberhentian produksi. Itu berdampak pada 1.200 karyawan terkena PHK.

"Kalau soal pemutusan kerja ini kami tidak bisa hindari. Karena itu tergantung dari kemampuan perusahaan masing-masing. Hanya kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang PHK ini," ucap Rudi.

[Gambas:Video CNN]