hokiplay99

Biografi Wan Zhen'er

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Daftar Direksi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah direksidan komisaris perusahaan pelat merah dalam sepekan terakhir.

Adapun sejumlah bos BUMN tersebut ialah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kemudian, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi. Selanjutnya, Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.

Erick menuturkan pemanggilan tersebut bukan tanpa tujuan. Menurutnya, maksud pemanggilan terhadap direksi dan komisaris itu berbeda-beda.

Untuk Ahok, pemanggilan dilakukan terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Pemindahan terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.

Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.

"Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Untuk Nicke, pemanggilan dilakukan untuk membahas PT Rekayasa Industri (Rekind). Ia berdiskusi dengan Nicke terkait cara menyelamatkan anak usaha Pupuk Indonesia itu.

"Di mana salah satunya kan konsep penyelaman Rekind itu Pupuk Indonesia akan menyuntik dana, lalu ada PMN (Penyertaan Modal Negara), ada restrukturisasi, tapi tentu perlu dukungan Pertamina. Apa? memberikan proyek, selain dari Pupuk," kata Erick.

Untuk Rahmad Pribadi, pemanggilan dilakukan untuk membicarakan kelangsungan pembangunan pabrik pupuk di Papua agar bisa berjalan tepat waktu.

"karena kan waktu itu ada isu gas. Ya kami coba reviewmumpung saya bisa ketemu mereka secara individu. Kadang saya review projectitu," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sementara untuk Agus Martowardojo, Erick mengatakan pemanggilan dilakukan terkait keberlangsungan program bank tersebut untuk para buruh migran dan diaspora.

Untuk direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pemanggilan dilakukan guna membahas akses jalan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Terakhir Erick juga memanggil direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, ia tak mau membocorkan isi pertemuan tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Adhi Karya, itu masalah lain lah," ucapnya.

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Balik ke RI, PepsiCo Bangun Pabrik Senilai Rp3 T******

PT PepsiCo Indonesia Food and Beverages atau PepsiCo resmi kembali ke Indonesia dan membangun pabrik senilai Rp3,04 triliun di Cikarang, Jawa Barat.

"Indonesia adalah salah satu pasar terbesar dan terpesat di dunia. Sebanyak 48 persen dari populasi pasar Asia ada di sini, jadi kami tidak bisa melewatkan peluang ini," ujar CEO Asia Business Unit PepsiCo Parinya Kitjatanapan, dikutip dari Antara, Rabu (30/8).

Pria yang akrab disapa Eric juga menyinggung soal iklim investasi Indonesia yang baik. Ia menegaskan ini menjadi salah satu pertimbangan kuat perusahaan asal AS itu kembali ke tanah air.

PepsiCo turut menargetkan ekspor produksi pabrik Cikarang ke negara-negara yang mengutamakan produk halal.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah PepsiCo membangun pabrik di Indonesia. Bahkan, Bahlil menyebut langkah PepsiCo sangat tepat.

"Karena itu menurut saya alangkah ruginya kemudian kalau teman-teman yang melakukan proses industri, tidak membangun manufakturnya di Indonesia," katanya.

Lihat Juga : Sri Mulyani Curhat Dinyinyirin Warganet 'Apa-apa Dipajaki'

Pepsi bukan barang baru di Indonesia. Minuman ini sudah diproduksi di dalam negeri sejak 1996 silam.

Kala itu, minuman Pepsi itu hadir di bawah naungan PT Pepsi Indobeverages. Perusahaan tersebut merupakan hasil kerja sama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan PepsiCo AS.

Pepsi lantas hengkang dari Indonesia pada 10 Oktober 2019. Akan tetapi, pihak PepsiCo Indonesia tak menjelaskan secara gamblang alasan dibalik berhentinya kontrak kerja sama dengan Grup Indofood.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Dewa agung palsu

LRT Jabodebek Alami Gangguan, KAI Minta Maaf******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImeminta maaf atas gangguan pada operasional LRT Jabodebek pada pagi ini, Rabu (30/8).

"Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini dan mengakibatkan kekurangnyamanan bagi pengguna jasa LRT Jabodebek," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.

Kuswardoyo mengatakan ada dua gangguan yang dialami oleh transportasi itu. Pertama, terkait pintu kereta yang tak bisa menutup. Kondisi itu kemudian berdampak pada perjalanan kereta lainnya.

"Perawatan sarana LRT hingga saat ini masih di bawah tanggung jawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan tim INKA," kata Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.

Kemudian gangguan kedua terkait listrik yang padam di Stasiun Halim akibat masalah pada pembangkit listrik LRT atau Traction Power Supply Substantion (TPSS). Namun, saat ini kondisi telah kembali normal dan KAI telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya yang bertanggung jawab akan TPSS tersebut.

"Koordinasi dengan semua stakeholder terus kami lakukan agar operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik," tutup Kuswardoyo.

Mengutip detikcom, LRT Jabodebek mengalami gangguan di jalur Bekasi. Operasional LRT mandek di Stasiun Cikunir 2 dan dan membuat perjalanan sempat tertahan.

Akibatnya, pintu kereta terbuka dan lama menutup. Lalu pendingin ruangan alias air conditioner (AC) tidak berfungsi.

[Gambas:Video CNN]