semua situs slot online 178Jutaan kata 494739Orang-orang telah membaca serialisasi
《rma789》
PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri******Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut Erick Thohir berinisiatif mengajukan permohonan nonaktifnya sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) karena terlibat dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Erick kepada PBNU menjelaskan permohonannya untuk nonaktif sebagai Ketua Lkpesdam untuk menjaga muruah PBNU dan jamaah.
"Saya dihubungi Pak Erick terkait penonaktifan dirinya dari jabatan beliau sebagai Ketua Lakpesdam PBNU," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat.
Saifullah Yusuf, yang juga populer dengan sapaan Gus Ipul, menyampaikan Erick Thohir mencari cara yang dapat dibenarkan oleh peraturan organisasi untuk terlibat dalam politik.
Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU
Gus Ipul juga menilai Erick telah mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan oleh PBNU.
Erick, menurut Gus Ipul, ingin memberi contoh secara aturan organisasi karena NU merupakan perkumpulan modern yang mengikat para pengurus dan anggotanya dengan rule of the gameyang solid.
"Saya sebagai Sekjen PBNU dapat memahami pendekatan yang dilakukan Pak Erick. Dengan begitu, penegakan dan sikap patuh pada aturan organisasi, adalah sesuatu yang niscaya," kata Gus Ipul.
Dia juga memuji langkah pengurus lainnya yang juga berinisiatif memohon untuk nonaktif.
"Alhamdulillah, teman-teman telah menunjukkan rasa tanggungjawab yang tinggi," kata Gus Ipul.
Baca juga: Peneliti BRIN beberkan alasan Erick disorot usai dukung Prabowo-Gibran
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menerima permohonan nonaktifkan Erick Thohir dari jabatan Ketua Lakpesdam PBNU pada Rabu (24/1).
Erick Thohir bersama dengan 64 pengurus lainnya nonaktif dari sejumlah jabatan di PBNU karena menjadi tim sukses atau relawan capres-cawapres dan calon legislatif serta DPD RI di Pemilu 2024.
Erick dan pengurus lainnya itu dinonaktifkan sebagaimana surat keputusan bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Surat itu merupakan pembaruan dari surat penonaktifan yang diterbitkan PBNU pada 21 Januari 2024.
"SK No 285.a merupakan perbaikan dari SK 285 terdahulu," kata Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Jumat.
Amin Said menerangkan SK 285.a itu juga mengoreksi nama Inayah Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Fuad Nurhasan, dan Imron Rosyadi. Tiga nama tersebut dikeluarkan dari daftar karena ada klarifikasi dari mereka bukan bagian dari tim sukses capres-cawapres.
"Dan menambahkan nama Erick Thohir (relawan capres), Andi Salahuddin, dan Gus Hilmy Muhammad (calon DPD)," kata Amin Said.
Baca juga: Boy Thohir: 1/3 penyumbang ekonomi RI siap menangkan Prabowo-Gibran
Hingga kini, PBNU telah menonaktifkan sedikitnya 64 nama fungsionaris dari jajaran pengurus harian dan pleno PBNU.
Amin Said menambahkan, penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024.
"Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka," katanya.
Nama-nama pengurus yang nonaktif, di antaranya Herman Deru (Timnas Amin), Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud), KH Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud), Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas Amin), KH Asep Saifuddin Chalim, Ali Masykur Musa, Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), Nasyirul Falah Amru, dan Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud).
Baca juga: Prabowo optimistis menang didukung relawan Erick Thohir alumni AS
Baca juga: Gerindra yakin dukungan Erick-Khofifah menangkan Prabowo-Gibran
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Saksi: Praktik fee 3 persen untuk rekanan di Akpol sudah turun******Semarang (ANTARA) - Saksi kasus dugaan korupsi dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, mengungkap adanya kebiasaan turun-temurun meminjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar dengan feesebesar 3 persen.
Direktur CV Usaha Mandiri, Nur Hidayat, saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, membenarkan nama perusahaannya dipinjam oleh satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.
"Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya itu.
Setelah dana tersebut cair, jelas dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen.
"Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri," tambahnya.
Baca juga: Bendahara: Banyak kegiatan Akpol Semarang dibiayai sisa-sisa anggaran
Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan fee3 persen sejak 2015 hingga 2018.
Atas feeyang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang sebesar Rp223 juta.
Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni, yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan feesebesar 3 persen.
"Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker (satuan kerja) memperoleh uang dari rekanan," katanya.
Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.
Selain itu, saksi Suparni juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai feeyang pernah diterima selama benderanya dipinjam oleh Akpol Semarang.
Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut.
Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp615 juta.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:potong rambut 2d、bocoran admin agus slot、slot deposit 5000 neo bank
Terkait:slot aztec gacor jam berapa、slot838、vespa188、website kakek zeus、taktik88、slotmanis89、situs yang sering maxwin、bonus new member 100 bebas buy spin、sv388 login、pinjol singa id
bab terbaru:daftar pinjol ilegal(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《rma789》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pajaktotoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rma789》bab terbaru。