wede88

Pakar pribadi si cantik sekolah

Ada Sejak 1884, Kementan Beber Alasan Antraks Tak Akan Musnah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyakit antraksdi Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewanini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Kasus terbaru adalah temuan kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin dalam konferensi pers daring, Kamis (6/7).

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih. Ini demi mencegah penyebaran spora. Spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Kementan menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sebelumnya, Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Bawang Putih hingga Daging Ayam Masih Mahal di Jakarta******

Harga komoditas pangan seperti bawang putih, daging ayamdan telur ayam ras masih mahal di Jakarta.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa Jakarta Selatan, Selasa (4/7), harga bawang putih melonjak dari Rp40 ribu per kg pada pekan lalu menjadi Rp50 ribu per kg pekan ini.

"Sekarang bawang putih kita jualnya Rp50 ribu. Biasanya Rp40 ribu," kata Dedi, salah satu pedagang.

Telur ayam ras juga naik dari Rp30 ribu per kg pada pekan lalu menjadi Rp33 ribu.

Sementara itu, untuk beberapa komoditas pangan lainnya cenderung menurun. Seperti cabai keriting merah yang turun dari Rp80 ribu pada dua hari lalu, kini menjadi Rp40 ribu per kg.

Sementara itu, harga komoditas pangan lainnya cenderung turun. Cabai keriting merah turun menjadi Rp40 ribu per kg setelah sempat mencapai Rp80 ribu per kg sebelum lebaran. Begitu pun rawit merah yang kini turun menjadi Rp50 ribu per kg usai menyentuh Rp80 ribu per kg.

Lihat Juga : ANALISISBau Amis AS, Jerman Cs di Balik IMF Minta Jokowi Ekspor Nikel Cs Lagi

Lalu, harga tomat stabil di Rp16 ribu per kg dan gula pasir dibanderol Rp16 ribu per kg.

Selain Pasar Santa, kenaikan harga komoditas juga terjadi di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Bawang putih naik dari Rp40 ribu per kg ke Rp44 ribu per kg dibanding pekan lalu, daging ayam naik dari Rp40 ribu per ekor ke Rp45 ribu per ekor.

Sedangkan cabai keriting merah turun dari Rp50 ribu per kg ke Rp44 ribu per kg, bawang merah turun dari Rp55 ribu per kg ke Rp45 ribu per kg. Adapun tomat juga stabil di Rp16 ribu per kg dan gula pasir Rp15 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Bahlil: Terima Kasih Pak SBY Selesaikan Utang Kita ke IMF******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Ia mengatakan kebebasan Indonesia dari jerat utang IMF sangat berarti. Pasalnya, rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara yang dapat pinjaman dari mereka banyak yang merugikan.

Termasuk bagi Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi pada 1998 lalu. Saat itu kata Bahlil, IMF menerapkan beberapa syarat yang merugikan Indonesia kalau mau mendapatkan gelontoran pinjaman dari mereka.

Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang kolaps. 

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi yaitu di zamannya Pak SBY karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena  (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Bahlil mengatakan karena kebebasan Indonesia dari jerat utang itu, pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi pada Indonesia. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam mensejahterakan rakyat.

Termasuk, mensejahterahkan rakyat melalui kebijakan larangan ekspor nikel Cs. Sebagai pengingat, baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Guizhi Tongjian

Bahlil Bersuara Keras soal IMF Minta Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersuara keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Suara keras ia berikan setelah lembaga tersebut menyarankan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakannya dalam membatasi ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Bahlil mengatakan pemikiran yang digunakan IMF dalam meminta Jokowi menghentikan kebijakan itu ngawur. Ia juga menganggap permintaan IMF itu telah mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Ia mempertanyakan alasan IMF meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Jokowi.  Ia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.

IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

Pitcher Diamond Ace Kembali

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]