vipslot88

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

trik menang judi

Tito dorong Polri perkuat keamanan arus transportasi jelang Ramadan******

Ketika TNI dan Polri kompak, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong jajaran Polri memperkuat keamanan arus transportasi menjelang Ramadan karena mobilitas baik arus mudik maupun arus balik terjadi sangat tinggi.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, Tito mengingatkan kepada anggota Polri untuk meningkatkan keamanan, terutama di jalur yang kurang mendapat perhatian, seperti jalur laut yang banyak terjadi kecelakaan, baik karena gelombang tinggi, hujan tinggi, badai, maupun masa La Nina.

Menurut mantan Kapolri itu, banyak kecelakaan laut terjadi karena masyarakat ketika menggunakan transportasi laut tidak menyiapkan standar keamanan yang memadai, salah satunya pelampung.

"Saya mohon betul, saya juga pasti akan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, dan saya sudah memberi surat edaran untuk mewajibkan semua kapal-kapal yang berhadapan dengan gelombang harus memiliki life jacket, yaitu apa, body vest, pelampung," kata Tito.

Tak hanya di jalur laut, Mendagri juga mewanti-wanti kondisi mobilitas di jalur udara. Potensi hambatan terkait dengan transportasi udara, yaitu menyangkut patokan harga tiket yang tinggi.

Baca juga: Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024
Baca juga: Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos

Tito mengemukakan bahwa tingginya harga transportasi udara akan memicu kenaikan harga lain secara alami, terlebih pada Ramadan dan Lebaran, beberapa harga komoditas lain juga akan mengalami kenaikan seperti beras dan daging.

Oleh karena itu, dia mendorong Polri bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian inflasi.

"Ada daerah-daerah yang prestasinya (dalam mengendalikan inflasi) bagus sekali, tetapi ada yang tidak," ungkapnya.

Tito juga mendorong Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus kompak agar keamanan masyarakat terjamin.

Ketika TNI dan Polri kompak, menurut dia, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

"Ketika Polri dan TNI kompak, itu pasti aman. Kenapa? Karena inilah kekuatan yang bisa semilitan dan sekuat ini di negara ini," pungkas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

situs slot gacor pagi ini

Putri Tanjung Berkomitmen Dukung Pengusaha Perempuan Lebih Berkembang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha perempuan dianggap masih memiliki kendala terbesar dalam urusan pendanaan untuk mencapai tujuan bisnis. Perempuan merasa kesulitan untuk mendapatkan investor yang mendukung mereka berinvestasi dalam jumlah besar.

Seperti dikutip dari Forbes, terdapat bias genderdalam industri modal ventura menjadi faktor utama dari kendala tersebut. Faktanya, pada tahun 2023, start upyang didirikan oleh perempuan hanya mampu mengumpulkan 1,9% dari seluruh dana modal ventura.

Melihat kondisi itu, CEO Trans Digital Lifestyle Group, Putri Tanjung, ingin berkontribusi meningkatkan jumlah pengusaha UMKM perempuan di Indonesia yang bisa mengakses modal ventura.

"Saya sangat bersemangat untuk bisa berkontribusi langsung memberikan modal kepada pengusaha perempuan di Indonesia. Mereka bisa bersaing dengan para pengusaha laki-laki, punya daya kepemimpinan yang sangat detail, punya ide-ide keren dalam inovasi start up dan UMKM," ungkap Putri.

Putri Tanjung sendiri merupakan angel investor sejak tahun 2020, yang mendukung pengusaha perempuan bisa lebih berkembang. Bagi Putri, pengusaha perempuan yang berpeluang disuntik dana olehnya harus meliputi kriteria bisnis yang memiliki nilai sustainability dan berdampak bagi banyak wanita lainnya.

Selain menjadi angel investor, Putri Tanjung lewat program Pahlawan Digital UMKM yang diinisiasinya sejak tahun 2020 bersama Kemenkop UKM telah menggerakan start up dan inovator perempuan sebanyak 30%.

"Sejak awal diselenggarakan, Pahlawan Digital UMKM selalu memberikan pembekalan tentang bagaimana caranya growth strategy yang benar, bagaimana agar dampaknya lebih besar lagi dari tahun ke tahun. Dan yang paling penting bisa dapat akses ke venture dan kolaborator yang bisa memperkuat bisnis mereka," tutur Putri.

(wiw/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

erek erek 39 2d

PUPR Respons soal Palang Timpa Mobil di Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal banyaknya mobil tertimpa palang gardu tol selama uji coba bayar tol tanpa setopatau Multi Lane Free Flow (MLFF) di ruas Tol Bali Mandara.

Palang tersebut menimpa mobil karena sistem buka tutup otomatis yang diuji coba masih kurang sinkron.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi menjelaskan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap uji internal.

"Uji coba sistem transaksi MLFF telah dimulai pada 12 Desember 2023 lalu pada Jalan Tol Bali Mandara. Saat ini masih dalam fase uji coba internal, di mana segala kondisi yang terjadi atas skenario yang diujicobakan dicatat sebagai bahan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menuju penyempurnaan implementasi nantinya," ujar Ali dilansir dari detikfinance, Rabu (20/12).

Dia menjelaskan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi tol nontunai nir sentuh MLFF.

Menurutnya, implementasi teknologi untuk masa transisi akan dimulai jika uji coba yang dilakukan berhasil memenuhi kriteria yang telah disepakati.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan kelengkapan infrastruktur, penegakan hukum dan kesiapan masyarakat, implementasi pada masa transisi masih akan menggunakan barrier," lanjut Ali.

Terkait perluasan MLFF ke ruas jalan tol lainnya, Ali mengatakan itu akan dilakukan setelah implementasi masa transisi pada Jalan Tol Bali Mandara berhasil memenuhi parameter yang ditentukan.

Dia menjelaskan perluasan layanan direncanakan diterapkan pada jalan tol terpilih lainnya secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pengguna jalan pada daerah tersebut.

"Terkait evaluasi selama pelaksanaan uji coba, masih terdapat beberapa hal teknis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk penyempurnaan implementasi nantinya agar memastikan tidak ada kehilangan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pengguna jalan tol tidak mendapatkan kesulitan dalam bertransaksi," jelas dia lebih lanjut.

Secara umum tahapan menuju implementasi sistem MLFF terbagi menjadi dua tahap, yakni masa transisi pada 2024-2027 dan implementasi sistem full MLFF yang diperkirakan pada 2027-2028. Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas di smartphone.

Lihat Juga : Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo

Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang ditetapkan oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.

PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) sistem MLFF ini juga sebelumnya telah mengkonfirmasi insiden mobil yang tertimpa palang tol saat uji coba MLFF di Tol Bali-Mandara. Disebutkan, sistem tersebut masih perlu mendapatkan banyak evaluasi.

"Dari lima gerbang di tol, baru satu gerbang saja di salah satu pintu gerbang Ngurah Rai. Uji coba sudah dilakukan beberapa saat yang lalu, mungkin dua minggu lalu," ujar Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Renaldi Utomo.

Sementara pihak Jasa Marga juga sempat buka suara terkait kejadian ini. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebut Jasa Marga dan badan usaha jalan tol lainnya berfokus agar sistem operasional MLFF tetap mengedepankan kualitas pelayanan bagi pengguna tol.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan evaluasi berkala antara Jasa Marga, operator tol, Kementerian PUPR dan BPJT.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

rtp slot gacor

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Setan Besar dari Sekte Abadi

buat website dapat uang

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Buku Ajaib Aegea

pinjaman ktp

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024