situs slot pulsa 5000

Jangkar Loli yang Berubah

Jokowi Pamer Lampung******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat memangkas waktu tempuh Palembang-Lampung menjadi sekitar 3,5 jam.

Mengutip cerita warga Sumatera Selatan, Jokowi mengungkapkan masyarakat di wilayah itu harus menghabiskan waktu tempuh hingga 10-12 jam perjalanan dari Palembang-Lampung sebelum ada Tol Trans Sumatera ini.

Namun, dengan pembangunan tol waktu perjalanan itu bisa banyak dipangkas.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jaringan jalan tol yang terbangun di Indonesia baru mencapai 2.800 kilometer (km).

Ia merinci dari jumlah tersebut, sepanjang 2.040 km dibangun di era pemerintahannya. Sementara 780 km sudah terbangun sebelum Jokowi jadi presiden.

Lihat Juga : Kemenkeu soal KIS Lansia Ala Gibran: Harusnya Program Saat Ini Cukup

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, panjang jalan tol di Indonesia menunjukkan daya saing yang masih jauh tertinggal dari China. Ia menyebut di China jalan tol sudah terbangun sepanjang 280 ribu km.

"Betapa masih sangat jauhnya daya saing kita, 'competitiveness' kita. Itu yang ingin kita kejar agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Di Pulau Sumatera sendiri, pemerintah berencana membangun JTTS sepanjang 2.800 km, termasuk untuk tulang punggung atau backbone sepanjang 1.800 km.

Hari ini, Jokowi juga baru meresmikan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 km. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sudah beroperasi tanpa tarif sejak 30 Agustus 2023.

Jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) itu dapat memangkas waktu tempuh kurang lebih 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang memiliki total panjang sekitar 119 km.

Karakter ikan asin

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa yang gila

Tol Indralaya Palembang Ditutup Sementara******

PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara Tol Indralaya-Tol Prabumulih. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Hutama Karya melalui akun 

[Gambas:Instagram]

Terkait penutupan itu, Hutama Karya meminta pengguna jalan menggunakan jalan nasional (non-tol) sebagai alternatif rute.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya #InfraBuddies dan selalu tetap berhati-hati dalam berkendara!," katanya.

Sementara itu mengutip detik.com, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) resmi beroperasi. Tapi, pengelola belum memberlakukan tarif.

Meskipun demikian, pengendara yang akan melintas masuk Jalan Tol Indralaya - Prabumulih tetap diminta membawa kartu uang elektronik (e-Money) untuk tapping di Gardu Tol.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Produsen Mobil Listrik Vietnam Vinfast Bakal Investasi Rp18,6 T di RI******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut produsenmobil listrikVietnam, Vinfast, bakal membangun pabrik di Indonesia. Adapun nilai investasinya mencapai US,2 miliar atau setara Rp18,6 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

"Ini Vietnam akan masuk US,2 miliar akan masuk dan akan secepatnya akan membangun di sini," ujarnya Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

"Akan membuat pabrik mobil listrik," tambahnya.

Namun Moeldoko enggan menjelaskan lebih dalam soal rencana investasi Vinfast, termasuk calon lokasi pabriknya hingga kapan pembangunannya dimulai.

"Ya nanti dikabarkan," katanya singkat.

Sebelumnya, para petinggi Vinfast sudah bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan pada awal September lalu. Zulkifli Hasan mengatakan izin Vinfast bakal dipermudah di Indonesia.

"Akan dipermudah, karena Indonesia akan jadi pusat mobil listrik. Jadi walaupun bikinnya di sini, nanti mau ekspor nggak apa-apa. Kita bersaing dengan Thailand. Untungnya pasar kita besar, kita (juga) punya baterai, dari nikelnya," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Carlos Slim Helu, Keturunan Lebanon Punya Harta Rp1.376 T di Meksiko******

Carlos Slim Helu adalah orang terkayadi Meksikodan salah satu konglomerat papan atas dunia. Kekayaannya sebagian besar berasal dari Group Carso, termasuk di dalamnya perusahaan jaringan telepon seluler terbesar di Amerika Latin, America Movil.

Berdasarkan catatan Forbes, per Sabtu (21/10), total harta Slim mencapai US,7 miliar atau sekitar Rp1.376,68 triliun (asumsi kurs Rp15.878 per dolar AS). Tumpukan harta itu membuat Slim duduk di peringkat ke-13 orang terkaya di dunia versi data real time Forbes.

Dilansir berbagai sumber, salah satunya Britannica, Slim lahir di Mexico City pada 28 Januari 1940. Ayahnya, Julian Slim Haddad Aglamaz, adalah seorang warga keturunan Lebanon yang sukses di bisnis real estat pada era Revolusi Meksiko 1910-1920.

DilansirForbes,waktu kecil, ia mendapat uang saku sebesar 5 peso setiap hari . Ia wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran uang tersebut.

Sang ayah selalu mengingatkan soal pentingnya mencatat setiap pengeluaran dengan cermat, termasuk saat ia pertama kali membeli obligasi pada usia 11 tahun dan saham pada usia 12 tahun kala itu.

Ia mengambil jurusan teknik saat kuliah di National Autonomous University of Mexico. Setelah lulus, pada pertengahan 1960, dia disebut memiliki kekayaan bersih sebesar US0 ribu. Kekayaannya itu dia gunakan untuk mendirikan perusahaan pialang, perusahaan real estate, perusahaan konstruksi, dan pabrik pembotolan soda selama periode 1965 dan 1966.

Pada 1976, Slim membeli 60 persen saham Galas de México, sebuah percetakan kecil label bungkus rokok, seharga US juta. Perusahaan ini yang menjadi cikal bakal Group Carso.

Slim kemudian mengakuisisi saham mayoritas Cigarros la Tabacelera Mexicana (Cigatam), produsen dan pemasar rokok terbesar kedua di Meksiko, pada 1981.

Slim menyandang gelar miliarder setelah krisis ekonomi Meksiko pada 1982. Kala itu, pemerintah Meksiko yang gagal membayar utang luar negeri akibat devaluasi peso, mulai menasionalisasi bank dan membuat investor khawatir.

Setelah membeli dengan harga murah untuk mengendalikan kepentingan di berbagai perusahaan, Slim berhasil mengelolanya dengan sangat efektif sehingga dalam kurun waktu satu dekade nilai agregatnya melonjak.

Beberapa perusahaan yang dibeli Slim kala itu di antaranya Empresas Frisco seharga US juta, Industrias Nacobre, dan Sanborn Hermanos.

Pada era 90-an, Grupo Carso memperluas kepemilikannya lebih jauh dan mengambil alih pengelolaan Teléfonos de México (Telmex) yang diprivatisasi dan memonopoli telepon nasional. Pada 2001, ia memisahkan lini bisnis telepon seluler, América Móvil, dari Telmex.

Pada 1997, konglomerasi itu juga merambah bisnis pusat perbelanjaan dengan membeli jaringan Sears Roebuck de Mexico.

Slim sudah membawa Group Carso melantai di papan bursa Meksiko sejak 1990. Sekitar 60 hingga 79 persen saham perusahaan dimiliki oleh Slim dan keluarga dekatnya, termasuk istri dan keenam anaknya.

Tak hanya itu, Slim juga mendirikan grup bisnis keuangan yang berhasil tumbuh menjadi yang terbesar keempat di Meksico, Groupo Financiero Inbursa.

Meski sebagian besar langkah akuisisi yang diambil Slim berbuah manis, Slim juga pernah membuat kesalahan keputusan bisnis.

Misalnya, saat Slim mengakuisisi perusahaan produk dan layanan elektronik CompUSA yang sedang sakit pada 2000. Setelah menyadari bahwa dia salah menilai kemampuannya untuk mengubah perusahaan, Slim memutuskan menjualnya pada 2007.

Kendati sukses, Slim juga menuai banyak kritik. Sama seperti dengan pengusaha yang sukses memononopoli bisnis lain, Slim memiliki kedekatan dengan pemerintah dan tersandung sejumlah skandal suap yang tak pernah diusut dengan tuntas. Namun, Slim tak mau ambil pusing.

"Ketika Anda hidup demi opini orang lain, Anda sudah mati. Saya tidak ingin hidup memikirkan bagaimana saya akan dikenang," ujar Slim dalam salah satu wawancaranya dengan Forbes pada 2007 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kolektor Seni dan Filantropis