bukalapak kredit

asian4d slot 558Jutaan kata 385005Orang-orang telah membaca serialisasi

《bukalapak kredit》

Gus Ipul: Isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin, tak terkecuali pemilihan presiden.

“Saya ikut pemilihan langsung sudah berulang kali. Pilgub tiga kali, pemilihan wali kota juga. Isu kecurangan selalu ada, selalu mewarnai proses itu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu.

Yang jelas, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu, aturan sudah cukup jelas mengatur bilamana terjadi kecurangan apa tindakannya, prosesnya, dan bagaimana membuktikannya.

Selain itu, lanjut dia, selama proses pemilihan juga ada pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun pengawas independen.

“Di TPS (tempat pemungutan suara) ada banyak saksi, baik saksi resmi maupun yang di luar itu,” ujarnya.

Ia mengaku masih percaya bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, Gus Ipul mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.

“Mari kita kawal bersama agar pemilu benar-benar jujur, adil, transparan, dan terbuka,” ujarnya.

Setelah semua proses berjalan, kata Gus Ipul, tentu apa pun hasil pemilu, siapa pun yang menang, harus diterima.

Baca juga: Jaksa Agung ingatkan jajaran berperan aktif sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Gusdurian ajak masyarakat laporkan pelanggaran pemilu di Gardu.net

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mentan bantu sarana pertanian korban banjir di Jateng Rp30 miliar******

Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki tanggulnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada korban banjir di wilayah Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp30 miliar.

"Total bantuan senilai Rp30 miliar dengan rincian benih padi untuk 10.000 hektare, JIT, Asuransi Pertanian (AUTP), pompa, combine harvester dan traktor untuk tiga kabupaten," kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Kementerian Pertanian bergerak cepat melakukan penanganan banjir yang terjadi di Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Demak.

Mentan meninjau lokasi banjir dan menyerahkan bantuan kepada para korban banjir.

"Segera kita akan koordinasi dan insya Allah bisa cepat surut. Kemudian, untuk sektor pertanian yang ada asuransinya bisa mendapat bantuan," ujar Mentan yang didampingi Bupati Demak Eisti'anah.

Ia mengatakan, berbagai bantuan yang diberikan pemerintah di antaranya pupuk, benih, alsintan, dan alat panen lainnya yang dapat mempercepat produksi.

Sementara itu, kata Amran, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan kementerian lain untuk segera bergerak menyusutkan genangan air.

"Kita harapkan segera mempercepat panen dan berharap beberapa minggu ke depan bisa panen. Insya Allah, kami kirim bantuan dan akan diserahkan ke Ibu Bupati. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki tanggulnya," katanya.

Mentan berharap para petani segera mengikuti pendaftaran asuransi agar mendapat jaminan produksi dari pemerintah terutama bagi lahan-lahan pertaniannya yang mengalami musibah banjir maupun puso.

"Nanti, kami koordinasi dengan kementerian, namun mudah-mudahan tanggul ini bisa ditutup dalam 5 hari, kemudian kami lihat ini mudah-mudahan dalam 12 minggu bisa panen. Kami akan beri bantuan mesin, satu-dua hari akan tiba dan kami minta UPT kami stand bydi sini," katanya.

Baca juga: Mentan optimistis Indonesia bakal kembali bisa ekspor jagung
Baca juga: Mentan ingatkan akses pupuk bersubsidi untuk petani tidak dipersulit
Baca juga: Mentan sebut 50.000 hektare rawa di Sumut dijadikan sawah

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono******

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah jenis Ford Mustang GT dan tujuh bidang tanah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan aset bernilai ekonomis tersebut yakni satu unit mobil Ford Mustang GT warna Merah serta tujuh bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 2231 meter persegi terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Sebidang tanah dengan luas 5363 meter persegi yang masih terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 318 meter persegi terletak di Desa Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

4. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 108 meter persegi terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1015 meter persegi terletak di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

6. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 415 meter persegi terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

7. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 98 meter terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Ali mengatakan temuan aset-aset tersebut adalah langkah nyata dari proses penelusuran dan pelacakan yang dilakukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

"Penyitaan ini dalam upaya tercapainya aset recoverydari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Untuk diketahui, Andhi Pramono saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.

JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan total Rp58,9 miliar dengan dakwaan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Label：mpo365、cara pinjam kredivo、slot yang gacor saat ini

Terkait：situs yang sering jp、besar 88 slot、togelcamboja、kredivo faq、slot to rendah bonus 100、link slot gacor hari ini pragmatic play、ayowd、gila slot 1、86 slot、slot gacor hari ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot online site（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

situs slot pasti maxwin

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Tidak di masa muda

erek erek palu

Dokter: Nuklir skala medis menguntungkan dalam diagnostik dan terapi******

Dengan iodium radioaktif ini, kita menggunakan paparan sinar betanya untuk menghancurkan kelenjar tiroid

Jakarta (ANTARA) - Tenaga medis dari Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dr Bangbang Aryanto SpKN-TM mengatakan, nuklir yang digunakan dalam kedokteran nuklir berskala medis, sehingga sangat aman, bahkan menguntungkan untuk diagnostik dan terapi, salah satunya pada penyakit kanker.

Bangbang mengatakan, di Indonesia, ketika orang mendengar kata 'nuklir', yang terpikir adalah bom atau perang. Dia menjelaskan bahwa nuklir yang digunakan dalam kedokteran nuklir berasal dari sumber-sumber radioaktif buatan, namun masih dalam skala yang aman.

Baca juga: Dekan FKG UGM: Kemandirian alat kedokteran dukung pemerataan medis

"Jadi kedokteran nuklir itu pelayanan, sumber pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber radioaktif terbuka untuk peranan diagnostik, in vitro (di lab) maupun in vivo (dalam tubuh), untuk terapi dan penelitian," ujar Bangbang dalam "Kedokteran Nuklir di RS Sardjito, Ini Perannya dalam Pelayanan Kesehatan" yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, yang membedakannya dengan radiologi adalah sumber energi radiasi tertutup yang berasal dari alat, seperti X-ray, CT scan, dan MRI.

"Sedangkan di kedokteran nuklir, kita memberikan sumber radiasi terbuka melalui intravena (lewat pembuluh darah). Disuntikkan, dihirup, ditelan, lalu masuk ke dalam tubuh pasien, sehingga pasien sendiri yang akan memancarkan radiasi tersebut," ujarnya menambahkan.

Kemudian, ujarnya, radiasi yang dipancarkan oleh pasien tersebut ditangkap oleh kamera gamma, sehingga ada citranya.

Baca juga: Menteri Kesehatan: UU Kesehatan sederhanakan perizinan praktik medis

Bangbang menjelaskan, dengan teknik kedokteran nuklir, fungsi organ juga dapat diketahui secara lebih presisi dalam diagnosis.

Dia mencontohkan, dalam pemeriksaan ginjal yang menggunakan USG, dapat diketahui bentuk dan kontur ginjal, namun tidak diketahui fungsi ginjal tersebut. Sementara itu, ujarnya, dengan menggunakan teknik kedokteran nuklir, meski tidak diketahui kontur dan bentuknya, fungsi ginjal tersebut dapat diketahui, seperti persentase dan tingkat laju filtrasi glomerular yang dihitung dalam mililiter per menit.

Adapun contoh penggunaan teknik kedokteran nuklir yang paling sering digunakan adalah untuk pasien-pasien kanker tiroid, menggunakan iodium-131.

"Dengan iodium radioaktif ini, kita menggunakan paparan sinar betanya untuk menghancurkan kelenjar tiroid," ujarnya.

Dia menjelaskan, pengobatan dilakukan dengan skala molekuler yang sangat sensitif supaya tidak merusak jaringan lain.

Baca juga: Konferensi konsil kedokteran internasional dukung wisata medis di Bali

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Bunga mekar di Jinxiang

angka jitu togel 03

Menkominfo minta gen Z tak buang kesempatan memilih di Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta Generasi Z sebagai generasi yang masuk dalam kategori pemilih pemula untuk dapat menggunakan suaranya dan tidak membuang kesempatan memilih di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

"Anak muda khususnya generasi Z atau pemilih pemula yang baru memiliki pengalaman memilih di 2024 ini, ayo ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya dan jangan golput," kata Budi saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin.

Ajakan tersebut diserukan Budi mengingat generasi Z yang merupakan pemilih pemula ikut mengambil porsi yang besar dalam komposisi Pemilu 2024 setelah generasi milenial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat generasi Z dengan rentang usia 1995 hingga 2000-an mengambil porsi pemilih sebesar 22,85 persen setara 46.800.161 pemilih.

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat cari info pemilu lewat Pemiludamaipedia

Maka dari itu, Budi berharap agar anak-anak muda bisa dengan bijak menggunakan hak suaranya yang memiliki peranan besar dalam Pemilu 2024 pada 14 Januari mendatang.

Di samping itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat bisa ikut jeli memeriksa surat suara sebelum memasuki bilik pencoblosan. Hal itu dapat membantu petugas TPS dan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan optimal.

"Masyarakat juga bisa bersama-sama membantu pemerintah, KPU, sebagai penyelenggara pemilu dengan bisa mengecek kartu suaranya, masyarakat bisa melaporkan bila mana ada hal-hal janggal dan dapat merugikan. Kami ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, tidak ada kecurangan, dan berlangsung dengan baik," tutup Budi.

Dalam hal sosialisasi Pemilu 2024, Kementerian Kominfo menggaungkan pesan lewat kampanye bertajuk "Pemilu Damai". Ada tiga tema besar yang disampaikan dalam kampanye itu di antaranya generasi muda berpartisipasi di Pemilu 2024, kampanye antipolitik uang, serta pemilu damai walaupun berbeda pilihan, tetapi bersaudara selamanya.

Baca juga: Menkominfo imbau platform digital tekan sebaran konten negatif pemilu

Baca juga: Menkominfo ajak ANTARA hingga RRI berkolaborasi untuk Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

arjuna4d 4d

Tokoh adat Papua ajak warga tidak terprovokasi ancaman boikot Pemilu******

Jayapura (ANTARA) - Tokoh Adat Papua mengajak masyarakat setempat untuk tidak terprovokasi dengan ancaman boikot Pemilihan Umum (Pemilu) ini karena pesta demokrasi lima tahun sekali bagian dari memajukan Bumi Cenderawasih.

Tokoh Adat Papua Max Ohe di Jayapura, Minggu, mengatakan Pemilu 2024 ini untuk orang Papua, baik tua, muda, dan perempuan, banyak melibatkan diri untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.

“Untuk itu para Caleg yang maju perlu diberikan apresiasi atas partisipasi dalam membawa kebaikan untuk kemajuan tanah Papua,” katanya.

Menurut Max, kehidupan adat bukanlah sesuatu yang membatasi proses kemajuan bagi para penganutnya melainkan sebagai masyarakat Papua yang dekat dengan kehidupan adat, juga perlu ikut serta dalam menyukseskan Pemilu 2024 ini.

“Tentunya ini dilakukan demi masa depan Papua lebih baik untuk itu jika ada kelompok atau pihak yang menolak terselenggaranya Pemilu (boikot pemilu), merekalah yang dapat merugikan tanah Papua,”ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut maka menentukan pilihan untuk memajukan tanah Papua.

“Oleh sebab itu, mari manfaatkan momentum Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan menumbuhkan semangat untuk menjemput kesejahteraan,”katanya lagi.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka cooling system 2023-2024 berupa KKR di beberapa Kabupaten dan Kota, Doa Lintas Agama, Jumat dan Minggu berkah di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun persatuan dan kesatuan .

"Selain itu, kegiatan ini dilakukan agar Pemilu dapat berjalan dengan damai, sejuk, tidak terjadi polarisasi, tidak ada berita hoaks dan isu sara serta berbagai bentuk aksi yang black campaign," katanya.

Baca juga: Bawaslu rangkul tokoh adat tangani daerah rawan konflik di Pemilu 2024
Baca juga: Bakesbangpol : Papua Barat tidak terpengaruh aksi boikot pemilu

apakah aku tuhan

gambar kakek zeus lucu

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

belas kasihan Tuhan

dewakoin

Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000******

Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Hotman, yang per hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

"Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia," kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. "Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia," ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

"Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks," tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.

Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI mengatur kontrak-kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Kemhan tunjuk Hotman Paris sebagai penasihat hukum kasus hoaks Mirage

Baca juga: Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

"Tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong," ujar Hotman.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI. "PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan," imbuh Dahnil.

Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diisukan terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili.

Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan "Qatargate".

Dalam jumpa pers itu, Dahnil pun menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi dengannya.

"Tidak tahu dia siapa," kata Dahnil saat ditanya kemungkinan pernah ada komunikasi dengan Eva selama pembelian alutsista.

Jiuyao Ajaib

situs slot daftar

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

《bukalapak kredit》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，avatarslot88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bukalapak kredit》bab terbaru。