slot97

buku mimpi cicak 560Jutaan kata 348919Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot97》

Keluarga AWK di Probolinggo tidak tahu terkait ancaman tembak Anies******

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Keluarga AWK yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengaku tidak tahu menahu terkait tindakan AWK yang membuat cuitan akan menembak calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.

"Saya kaget karena adik saya ditangkap, sementara tidak tahu apa permasalahannya," kata Wulandari yang merupakan kakak AWK di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore.

Pemilik akun TikTok @calonistri71600 berinisial AWK telah ditangkap oleh tim Siber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri di wilayah Jember pada Sabtu pagi.

Pelaku ditangkap karena telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman menembak terhadap salah satu pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Penangkapan pemuda berusia 24 tahun itu langsung membuat syok keluarga dan mereka kaget bukan main karena AWK ditangkap di Kabupaten Jember.

"Setelah penangkapan itu, kami dihubungi oleh polisi dan dijelaskan bahwa adik saya tersandung kasus ancaman penembakan pada capres nomor urut 1," tuturnya.

Pihak keluarga AWK kemudian sepakat untuk mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mengetahui pasti keadaan yang sebenarnya.

Polri telah menangkap pemilik akun yang membuat cuitan terkait ancaman akan menembak calon presiden nomor urut 1 di Kabupaten Jember pada Sabtu pukul 09.30 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta mengatakan bahwa penangkapan itu terlaksana berkat kerja sama antara Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur berdasarkan informasi dari masyarakat.

Jajaran Siber Bareskrim dan Polda Jawa Timur masih melakukan pendalaman terhadap pelaku pengancaman, baik itu motifnya, latar belakangnya.

Dari penangkapan pelaku, penyidik menyita barang bukti berupa alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuat cuitan pengancaman. Polisi tidak menemukan adanya senjata saat dilakukan penangkapan pelaku dan pelaku diancam dengan Pasal 29 UU ITE, dengan ancaman 4 tahun pidana penjara.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar******

Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mega288、persyaratan pinjam uang di bank mandiri、top slot gacor

Terkait：slot sering kasih maxwin、situs judi slot terbaik dan terpercaya、cara buat akun slot gacor、akun judi slot online、situs pragmatic play resmi、slot gacor gampang jp、slot demo raja89、inajp slot、warung kopi 88 slot、situs mudah menang slot

---

---

bab terbaru：pinjaman yang langsung cair（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08