demo gmwin

Siswa Lurus A

Berburu Produk Impor Bebas Bea di Sarinah Duty Free******

PT Sarinah (Persero) membuka Sarinah Duty Free yang menawarkan produk internasional, mulai dari parfum, kosmetik, aksesoris, hingga rokok dan minuman beralkohol. Gerai bebas bea masuk ini dibuka sejak 24 November 2022.

"Biasanyaduty free shopini adanya di airport tapi kami mendekatkan ke customer dan ini adalah permanent store jadi memang diharapkan bisa sampai jangka waktu yang panjang," kata Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Berbeda dengan gerai bebas bea lainnya, Sarinah Duty Free tidak hanya menyajikan produk impor, tetapi juga produk lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Porsi produk UMKM di Sarinah Duty Free sebesar 20 persen.

Tantangan itu diatasi melalui kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait atau pihak lainnya, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asosiasi travel agent, dan asosiasi perhotelan.

"Ini yang akan kita jadikan satu paket wajib kunjung bagi turis asing datang ke duty free shopdi Sarinah," kata Fetty.

Fetty menambahkan meskipun Duty Free Sarinah menjajakan produk internasional, bukan berarti Sarinah tidak lagi mengusung konsep 100 persen produk lokal.

Ia mengatakan konsep 100 persen produk lokal berlaku untuk Sarinah Department Store yang terletak di lantai basement, ground, 1, 2, dan 3.

"Sarinah Duty Free Shop ada di luar Department Store, konsepnya sendiri yang memang secara definisi yang namanya duty free shoppasti menjual barang-barang internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Fetty membantah jika produk-produk yang dijual di Sarinah terlalu mahal. Produk Sarinah disebut dijual di kisaran Rp2.000 hingga ratusan juta. Ia mengatakan harga setiap produk disesuaikan dengan kualitasnya.

"Tentu produk Indonesia yang unggulan harus dijual dengan harga yang premium, tapi kalau produk yang less premium dijual dengan harga yang lebih murah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mati di Siang Hari

Luhut Bersuara soal Isu Penjualan Kepulauan Widi, Halmahera: Hoaks******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Panjaitan buka suara soal  isu penjualan Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara di salah satu situs penjualan real estat asing.

Ia mengatakan informasi penjualan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Tidak ada itu. Kan saya sudah pernah kasih statemen dari deputi saya. Tidak ada semua, kita tahu itu," kata Luhut saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (5/12).

"Sudah tidak benar itu, kan bisa (saja) orang bicara hoaks saja. Tidak benar, kita semua kan punya data sekarang makin baik. Makannya ada kerja sama, kita buat sekarang lebih bagus fosidros itu dengan ocean eks dengan Abu Dhabi kita sekarang malah lebih jauh, kita bukan hanya mengidentifikasi pulau tapi juga bawah laut kita. Bawah laut kita ini belum pernah eksplorasi berapa banyak sumber-sumber kekayaan alam kita," ujarnya.

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Padahal, hukum Indonesia tegas menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun menurut laporan CNN, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Lewat pembelian itu, pemilik akan bebas mengembangkan pulau sesuai keinginannya.

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

ILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******

Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.

Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).

"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.

"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.

Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.

Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.

Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Singgung Generasi Sandwich, Menko PMK Minta Pengusaha Hindari PHK******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendymeminta industri tekstil, garmen dan alas kaki tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK. Sambil menunggu kondisi pasar, terutama pasar global di mana produk itu selama ini dipasarkan, itu sampai normal lagi. Sekarang ini kan terutama pasar yang paling lesu kan tekstil, kemudian garmen dan alas kaki," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12).

Ia mengaku telah berkunjung ke sejumlah perusahaan di beberapa daerah. Menurutnya, sudah ada titik temu antara perusahaan dengan para pekerja untuk menghindari PHK.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti praktik PHK di perusahaan rintisan (startup). Namun, menurutnya pekerja di perusahaan rintisan adalah orang-orang berketerampilan tinggi atau high skill.

Sehingga, kata dia, peluang untuk mendapat pekerjaan baru lebih tinggi.

"Tapi yang kita waspadai lapangan pekerjaan yang low skill, yang biasanya tenaga kerjanya, mereka pekerja formal generasi pertama, di mana orang tuanya dulu bukan pekerja formal, dan karena itu kehidupan sangat bergantung kepada anaknya sekarang yang sedang bekerja," katanya.

"Sementara anaknya ini menanggung beban keluarga yaitu punya anak, istri atau suami, sehingga dia ini disebut generasi sandwich," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Mentan: Masalah Bukan Soal Impor, Tapi Harga Beras******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," ujar Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi. Harganya berkisar Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Presiden Jokowi, sambung Syahrul juga sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.

"Kenapa harganya mahal? Negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Badan Pangan Nasional (BPS) sendiri sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton untuk menjadi cadangan.

"Kita siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Kepala BPN Arief Prasetyo Adi.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.

"Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekurangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami inflasi selama lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp11.877 per kg.

Padahal, sebelumnya, Bulog dan BPN sepakat harga beras yang dapat diserap maksimal Rp10.200 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Stafsus Erick soal Kasus Korupsi Direktur Waskita: Bersih******

Kementerian BUMN menilai penetapan Direktur Operasional II PT Waskita Karyaberinisial BR sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejalan dengan upaya 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah.

Karenanya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendukung langkah Kejagung tersebut.

"Seperti yang sudah komitmennya Bapak Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN, jadi kita dorong terus yang namanya bersih-bersih BUMN, termasuk dalam kasus ini. Makanya kita supportdan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ujar Arya dalam keterangan yang dikutip dariAntara, Senin (5/11).

"Kita tetap supportterus apa-apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah status hukum di BUMN, kitasupportterus, itu sudah jelas arahan bapak Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN," katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada hari ini menetapkan BR selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2018 hingga saat ini sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan penyidik meningkatkan status penyidikan umum ke penyidikan khusus kasus dugaan tindak pidana korupsi itu dengan menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah menyetujui pencairan dana "Supply Chain Financing" (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

Atas perbuatannya, BR diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]