slotomania olympus demo

halo4d 326Jutaan kata 700030Orang-orang telah membaca serialisasi

《slotomania olympus demo》

Ada getaran, PVMBG: Waspada banjir lahar Gunung Lewotobi Laki******

Karena terekam adanya satu kali getaran banjir atau lahar hujan dengan amplitudo 7,4 mm dan durasi 2.116 detik

Kupang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan dari Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Karena terekam adanya satu kali getaran banjir atau lahar hujan dengan amplitudo 7,4 mm dan durasi 2.116 detik," kata Petugas Pemantau Gunung api Lewotobi Laki-laki, Bobyson Lamanepa dari Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, Minggu. Mengacu pada peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Lewotobi Laki-laki, jalur aliran lahar terbanyak ke arah timur laut yakni tiga titik di sekitar Desa Nobo dan Nurabelen, Kecamatan Ile Bura.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki erupsi disertai luncuran awan panas Selanjutnya ada satu titik di daerah Desa Dulipali, Kecamatan Ile Bura, serta satu titik lagi di daerah perbatasan Tabana dan Duang, Kecamatan Wulanggitang. PVMBG pun telah mengeluarkan imbauan agar warga waspada dengan banjir lahar hujan saat hujan terjadi dengan intensitas tinggi. Pasalnya erupsi masih terjadi, sehingga terjadi penumpukan material di bagian puncak yang menyebabkan potensi lahar masih ada. "Oleh karena itu perlunya mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika hujan intensitas tinggi," kata Bobyson. Kini Gunung api Lewotobi Laki-laki berada pada status Siaga atau Level III.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki lontarkan abu setinggi 1.500 meter Pos Pemantau Gunung api Lewotobi Laki-laki masih melakukan pemantauan setiap enam jam dan mendapati adanya letusan yang terekam. Selain letusan, lanjutnya, ada pula gempa guguran dan gempa lowfrekuensi yang masih terekam setiap hari. "Rekomendasi yang kami berikan masih sama, yakni tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius empat kilometer dari pusat erupsi, serta sektoral lima kilometer arah utara-timur laut dan enam kilometer sektor timur laut," kata Bobyson.

Baca juga: PVMBG turunkan status Gunung Lewotobi NTT mulai hari ini

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot hoki 77、cara cepat dapat duit halal、penipu erek erek

Terkait：slot gacor hari、cara mendapatkan duit cepat、link yg bonus new member 100、gbo slot online、situs slot bonus new member、dadunations、satelittogel、indotogel、nana4d、cpo333

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：erek erek 3d az（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

cara ajukan kredit di akulaku

cairkan limit kredivo

rtp dragon303

slot gacor olympus 2023

pengajuan kta mandiri online

slot terpercaya

new member 100 di depan

warga88

cair303

sejarahBacaan TerkaitMore+

Sistem aliansi terkuat

lapakpusat

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.

Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bela Diri Melahap Surga

berkat gacor

KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat, terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidorjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, besok hari Jumat tanggal 2 Februari 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/2).

Ia berharap, para pihak yang dipanggil tim penyidik kooperatif sehingga bisa membuat terang benderang perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Kami mengingatkan agar kooperatif juga memenuhi panggilan dari tim penyidik untuk hadir besok," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihak KPK belum menerima konfirmasi soal kehadiran para pihak tersebut.

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Penyidik KPK pada Rabu (31/1) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Ali menjelaskan tim penyidik komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.

Akan tetapi, ia tidak membeberkan nominal uang yang disita. Sebanyak tiga mobil juga disita dalam penggeledahan tersebut.

“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,” kata dia.

Ia mengatakan dokumen yang disita berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif.

“Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata dia.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Ia menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” ujar Ali.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (29/1).

Ia menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Mencuri Surga

imbaslit

Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Plt Menko Polhukam******

Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Tito ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt. Menko Polhukam, pasca-mundurnya Mohammad Mahfud Md dari jabatan tersebut.

"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," kata Ari ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Ari, faktor penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.

Tito, yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md

Baca juga: Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam

Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.

"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya. Selain itu, tentu saja Pak Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam yang ada, sehingga tidak akan ada kesulitan bagi Pak Tito untuk menjalankan fungsi sebagai Plt. Menko Polhukam," tutur dia.

Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, menurut Ari, Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya.

Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," ujar Ari.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt. Menko Polhukam sampai Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.

Seni Bela Diri Abadi

main hp yang menghasilkan uang

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Riasan merah di seluruh dunia

buku mimpi 2d 06

Mahfud tak akan "colong playu" hingga terbit Keputusan Presiden******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyatakan tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya "colong playu" sebagai Menko Polhukam hingga terbit Keputusan Presiden.

"Sampai ada Keppres. Sampai ada Keppres dong, kalau belum ada Keppresnya tapi saya pergi, kan colong playu," kata Mahfud usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis sore, ia menitipkan sejumlah tugas yang masih menggantung di Kemenko Polhukam.

Ia menyebutkan ada tiga tugas yang menjadi catatan khususnya selama menjabat sebagai Menko Polhukam.

Tugas yang pertama, kata dia, soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp111 triliun.

Kedua, menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat di mana menurut Mahfud, penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden.

Ketiga, berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pertemuan Menko Polhukam dengan Presiden Jokowi berlangsung selama 10 menit di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku bahwa tidak ada ketegangan dan lebih banyak diisi dengan gurauan, alih-alih membahas soal substansi surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut tiga tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan itu dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Presiden Jokowi pun, kata Mahfud, mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama 4 tahun sebagai Menko Polhukam sejak dilantik Oktober 2019.

"Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dengan baik, tidak ada masalah. Beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko (Polhukam) beliau. Selama dua periode beliau memimpin yang paling lama itu Pak Mahfud," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain
Baca juga: Mahfud titip ke Presiden soal BLBI, pelanggaran HAM, dan UU MK
Baca juga: Mahfud sebut tiga tugasnya yang masih menggantung sebagai menteri
Baca juga: Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan

Roh Kaisar yang Biadab

pinjol pinjam emas

Ketua KPPS di OKU meninggal dunia usai ikuti Sirekap Pemilu 2024******

Ferry Alamsyah diketahui baru delapan hari dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur

Baturaja (ANTARA) - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Baturaja Permai, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan meninggal dunia usai mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres dan Pileg Pemilu 2024.

"Korban bernama Ferry Alamsyah diduga kelelahan setelah mengikuti pengarahan penggunaan Sirekap Pilpres dan Pileg 2024 pada Jumat (2/2)," kata Anggota KPU OKU, Mario di Baturaja, Sabtu.

Baca juga: Muhaimin janji prioritaskan anggaran untuk petani hingga peternak

Dia mengatakan, Ferry Alamsyah diketahui baru delapan hari dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala akibat tekanan darah tinggi dengan tensi 250 per 140."Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa korban diduga kelelahan saat menunggu pengarahan Sirekap sampai waktu salat magrib. Saat pulang ke rumah korban berjalan sempoyongan hingga pingsan dan tidak lama kemudian akhirnya meninggal dunia," jelasnya.

Baca juga: APTIK beri pernyataan sikap terkait dinamika politik jelang pemilu

Terkait peristiwa tersebut, lanjut dia, KPU OKU berencana memberikan santunan kepada keluarga korban dan segera mengganti tugas yang diemban oleh almarhum.

Dalam kesempatan tersebut, Mario mengimbau kepada seluruh petugas penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga kesehatan dan memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima saat menjalankan tugas di lapangan.

Untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tetap sehat, tentunya asupan makanan harus dijaga dan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Petugas KPPS harus memahami kondisi kesehatan ketika sedang melakukan tugasnya saat Pemilu 2024," ujarnya.

Baca juga: Perempuan Muda Muhammadiyah deklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran

《slotomania olympus demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，daftar pinjaman online resmi ojk 2022Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slotomania olympus demo》bab terbaru。