slot yang gacor hari ini

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Bappebti Resmi Luncurkan Bursa Kripto Indonesia******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi meluncurkanbursa kripto.

Pendirian bursa kripto itu dimuat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto.

Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Julukan Menkeu Tukang Utang: Ketinggalan Kereta Jauh

Didid menjelaskan pembentukan bursa kripto yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri mata uang digital itu tetap berjalan dan terjaga dengan baik. Bursa kripto juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Adapun persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Didid, dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas.

Ke depan, kata Didid, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Didid menuturkan perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

Luhut kepada AS: Yang Kami Larang Hanya Ekspor Bijih Nikel******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) bahwa hanya ekspor bijihnikelyang dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan turunannya.

"Kemarin saya bilang ke USTR, 'Hei, look! Yang kita ban(larang ekspor) itu hanya ore-nya, tapi turunannya precursor, katoda, semuanya silakan'. Mereka baru ngerti, bayangkan negara sebesar AS," tuturnya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

"Dulu kami cuma dapat US,1 miliar, sekarang kami dapat US miliar setelah enam tahun. Itu Indonesia. Jadi generasi Indonesia ke depan, industrialisasi dan digitalisasi enggak boleh berhenti," pesan Luhut.

Khusus untuk gas, Luhut menyebut Indonesia sedang mengerjakan hilirisasinya. Dengan begitu, pemerintah tak perlu mengekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), lalu kembali mengimpor ke Tanah Air dalam bentuk gas minyak cair (liquified petroleum gas/LPG).

Kedua, digitalisasi. Luhut menegaskan digitalisasi Indonesia sangat sukses, bahkan membuat KPK tidak perlu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berkat pencegahan yang optimal.

Ketiga, dekarbonisasi. Ia meminta pilar ini juga harus diawasi karena bisa terjadi permainan, terlebih Indonesia termasuk negara peringkat dekarbonisasi yang tinggi di dunia.

"Jadi banyak mainan kita ke depan yang harus didigitalisasi sehingga mengurangi korupsi, pencegahan kita ke depankan. Tentu contoh keteladanan pemimpin itu menjadi mengemuka ke depan ini. Sekarang mana yang enggak bisa di-trace," beber Luhut.

Keempat, masalah dana desa. Kelimaadalah konektivitas.Keenam, pendidikan.

"Enam pilar ini yang membuat Indonesia seperti sekarang dan harus terus dikerjakan karena ini never ending process. Saya jelaskan kepada USTR, 'Hei AS, look! Enam pilar ini yang membuat Indonesia hebat, beda," jelas Luhut.

"Kalau semua yang tadi saya cerita itu kita bikin downstreaming-nya, kita temukan, ini negara (Indonesia) pasti negara hebat sekali," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Leluhur Naga Penentang Surga

Mendag Jamin RI Tak Impor Garam Lagi Usai Diprotes Petani Madura******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas menjamin Indonesia tak akan lagi mengimpor garam konsumsi usai diprotes petaniasal Madura.

"Alhamdulillah saya hari ini dikunjungi teman-teman mewakili petani garam dari Madura dan meminta agar pemerintah tak lagi impor garam konsumsi. Saya jamin, saya guarantee itu dilakukan, tidak boleh impor garam konsumsi. Karena untuk petani dan menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Zulhas, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

Juru Bicara Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) KH Muhdlor Abdullah yang mewakili petani garam mendesak pemerintah agar tak mengimpor garam konsumsi. Mereka mengklaim kualitas garam yang diproduksi petani Madura sudah cukup baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam Indonesia stabil di atas 2,5 juta ton per tahun sejak enam tahun lalu. Pada 2017, impor garam tercatat 2,55 juta ton.

Lalu, impor garam pada 2018 meningkat menjadi 2,83 juta ton sebelum turun kembali ke 2,59 juta ton pada tahun berikutnya. Namun, angka tersebut kembali naik ke 2,6 juta ton pada 2020 dan 2,83 juta ton di 2021.

Beberapa negara importir garam tersebut, antara lain Australia, India, Selandia Baru, China, Denmark, Jerman, hingga Thailand.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Amankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?******

India resmi menghentikanekspor berassejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang memangkas ekspor beras sebesar 44 persen. Kendati, Vietnam baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada 2030.

Keputusan India dan Vietnam jelas akan mengkhawatirkan, mengingat dua negara tersebut masuk dalam lima importir terbesar Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735 ribu ton ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga mempersiapkan impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak dua juta ton dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Lihat Juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Antisipasi Dampak El Nino

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2021 paling banyak dari India mencapai 215,38 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 69,36 ribu ton dan Vietnam sebanyak 65,69 ribu ton.

Pada 2022 posisi tak banyak berubah, impor utama beras Indonesia berasal dari India sebanyak 178,53 ribu ton, lalu diikuti oleh Pakistan sebanyak 84,4 ribu ton dan Vietnam sebanyak 81,82 ribu ton.

Sedangkan Thailand bergeser ke posisi keempat dengan total impor sebanyak 80,18 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah membenarkan jika kebijakan India tak akan berdampak banyak pada pasokan beras Indonesia.

Pasalnya, tak semua beras yang dikirim ke Tanah Air untuk stok pemerintah. Sebagian dari beras impor adalah beras khusus yang dipasok untuk perusahaan swasta, seperti beras basmati.

"Selama ini beras kita surplus, beras umum ya bukan beras khusus. Jadi memang beras umum yang digunakan masyarakat itu kita surplus sejak 2018," jelas Rusli.

Menurutnya, untuk beras umum yang selama ini menjadi tugas Bulog untuk stabilisasi harga dan stoknya sangat aman karena surplus.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Ciri Negara Maju: Transaksi Tak Cuma Jual Telur-Cabai

Walaupun ada impor itu hanya memenuhi mandat untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan itu pun hanya sedikit dari India.

"Kita nggak impor beras umum dari India ataupun Vietnam, kalaupun ada impor kecil, makanya pengaruhnya nggak langsung," imbuhnya.

Rusli menilai saat ini yang lebih berdampak pada kenaikan harga beras adalah kekhawatiran akan el nino. Sehingga inilah yang perlu dicari pemerintah cara untuk mengatasinya.

"Harga beras domestik kenaikannya lebih didorong karena kekhawatiran el nino bukan karena India dan Vietnam stop ekspor beras mereka," jelasnya.

Waspadai el nino, pemerintah diminta jaga pasokan air petani