situs slot asia terbaik

ahli super

Raih Gelar Swasembada, Kenapa RI Perlu Impor 2 Juta Ton Beras Lagi?******

Indonesia berencana kembali mengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini. Impor itu merupakan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.

Rencana impor beras tersebut tertuang dalam salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Kendati, Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah baru meraih penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini lantaran hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).

Terkait penugasan impor 500 ribu ton beras tahun lalu kepada Bulog, Arief mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Pelindo Petikemas Serahkan Pengelolaan TPK Belawan ke Anak Perusahaan******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP resmi menyerahkan pengelolaan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung).

Serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis SPTP untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan dari PMT Kuala Tanjung. Serah terima operasi TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung efektif dilakukan mulai tanggal 1 April 2023.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan penyerahan operasional terminal peti kemas kepada anak perusahaan menjadi salah satu rencana strategis perusahaan pada kurun waktu 2023-2024.

Perseroan menjamin serah operasi TPK Belawan kepada PMT Kuala Tanjung tidak akan mengganggu pelayanan kepada pengguna jasa. Widyaswendra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik kepada Otoritas Pelabuhan, pengguna jasa, dan mitra kerja perusahaan di TPK Belawan.

Dengan serah operasi TPK Belawan, tidak mengubah PMT Kuala Tanjung sebagai operator terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Keputusan serah operasi disebut sebagai langkah untuk meningkatkan portofolio PMT Kuala Tanjung.

"Dengan penambahan portfolio ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMT Kuala Tanjung, termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan bongkat muat dan perluasan pasar di Pelabuhan Kuala Tanjung," tambahnya.

General Manager PT Tanto Intim Line Cabang Medan Bustanul Arifin Siregar mengatakan pihak pelayaran selaku pengguna jasa di TPK Belawan tidak mempermasalahkan serah operasi yang akan dilakukan oleh SPTP.

Para perusahaan pelayaran berharap keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif atas pelayanan di TPK Belawan. Bustanul berharap kinerja operasi yang sudah dicapai oleh TPK Belawan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

"Kami sepenuhnya mendukung, selama pelayanan dan kinerja operasional yang saat ini sudah baik dapat ditingkatkan atau mininal dipertahankan, sistem layanan berbasis teknologi informasi tidak berubah, pembayaran transaksi dan pajak juga tidak berubah," terangnya.

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Goldman Sachs Prediksi 300 Juta Pekerjaan Digilas Kecerdasan Buatan******

Programkecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT diperkirakan akan berdampak pada 300 juta jenispekerjaan. Proyeksi ini merupakan hasil analisis terbaru Goldman Sachs, yang dirilis Minggu (26/3) lalu.

Goldman Sachs memperkirakan ada 18 persen pekerjaan yang dapat dikomputerisasi. Selain itu, pekerja kerah putih dianggap lebih berisiko diganti AI daripada pekerja kasar seperti pekerja konstruksi atau reparasi.

"Pekerja administrasi dan pengacara diperkirakan paling terpengaruh," kata laporan tersebut, dikutip CNN Business, Rabu (29/3).

Sensasi chatbot ini memang tengah menggemparkan dunia. Orang-orang bisa mencari informasi menggunakan kecerdasan buatan chatbot. Program ini dapat menjawab pertanyaan dan menulis esai.

Lihat Juga : Ramai-ramai Bikin Petisi Minta Jokowi Revisi Aturan THR PNS

Dengan ChatGPT atau platform sejenisnya, cara manusia bekerja akan berubah. Kemampuan AI ini mendorong beberapa sektor bisnis untuk memikirkan kembali bagaimana seharusnya orang bekerja setiap hari.

Bulan ini, OpenAI selaku developer ChatGPT meluncurkan versi terbaru program AI mereka, GPT-4. Platform ini dengan cepat membuat penggunanya terkesan lantaran mampu menyederhanakan pengkodean, membuat situs web dengan cepat dari sketsa sederhana, bahkan bisa lulus ujian dengan nilai tinggi.

Penggunaan AI secara lebih lanjut kemungkinan akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang.

Namun analis Goldman Sachs menyebut inovasi teknologi yang awalnya menggantikan pekerja, juga punya sejarah menciptakan pertumbuhan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Meskipun tempat kerja dapat berubah, pengadopsian program AI secara luas pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan PDB global sebesar 7 persen per tahun dalam periode 10 tahun, menurut Goldman Sachs.

"Kombinasi penghematan biaya tenaga kerja yang signifikan, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produktivitas bagi pekerja yang tidak dipindahkan, meningkatkan kemungkinan ledakan produktivitas tenaga kerja seperti saat kemunculan kendaraan listrik dan komputer," kata laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Pemegang Lisensi Merchandise Piala Dunia U******

PT Juara Raga Adidaya (JUARAGA), pemegang lisensi merchandise resmi Piala Dunia FIFA U-20, buka suara terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

Pihak Juaraga mengatakan telah menerima keputusan tersebut dan merasa berduka atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia.

"Kami berduka atas pembatalan turnamen akbar ini dan memahami betapa besar kekecewaan para pecinta sepakbola dan komunitas olahraga di Indonesia,"  bunyi pernyataan yang diunggah CEO Juaraga Mochtar Sarman lewat akun Instagram @mochtarsarman, Kamis (30/1).

Selain itu, mereka sudah menjalin kerja sama dengan sektor UMKM dalam produksi merchandise.

"Pembatalan ini juga sangat berdampak pada UMKM yang terlibat, termasuk para produsen, penyedia bahan baku, dan pelaku usaha kecil yang bermitra dengan kami," bunyi pernyataan Juaraga.

Juaraga mengatakan telah memproduksi 53 jenis merchandise dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Produk itu pun disebut telah mendapat apresiasi dari FIFA, PSSI, LOC, dan masyarakat.

Meski kecewa dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Juaraga tetap bangga telah ditunjuk langsung oleh FIFA sebagai pemegang lisensi merchandise resmi turnamen itu.

Juaraga juga berkomitmen akan terus mendukung sepakbola dan olahraga lainnya di Indonesia. Tak hanya itu, perseroan juga akan mendukung para pelaku UMKM.

"Kami berupaya untuk membantu mereka dalam memulihkan usaha dan menghadapi tantangan yang dihadapi akibat pembatalan turnamen," kata Juaraga.

Juaraga berharap dapat terus bekerja sama dengan FIFA dan PSSI untuk menyediakan merchandise remsi turnamen sepakbola di masa mendatang.

"Tidak lupa dukungan kami kepada tim nasional Indonesia U-2- untuk tetap bersemangat dan terus melatih diri menjadi yang terbaik demi mengibarkan Sang Merah Putih di kancah sepakbola dunia," kata Juaraga.

FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Pembatalan itu diumumkan lewat situs resmi pada Rabu (29/3) malam WIB usai Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Ketua PSSI Erick Thohir.

"FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," terang FIFA dalam situs resmi FIFA.com.

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah."

Awalnya, Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U-20.

Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia, karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia. Penolakan hadir dari organisasi keagamaan hingga pemerintah, seperti Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Zulhas Ancam Pedagang Nakal Jelang Lebaran: Satgas Bertindak******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewanti-wanti pedagang untuk tak asal menaikkan harga pangan selama puasa hinggalebaran2023.

"Oleh karena itu kami minta betul, pengusaha, pedagang, jangan main-main ini. Naik (harga pangan) sih oke, tapi kalau berlebihan awas. Kita ada satgas," kata Zulkifli di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Lihat Juga : Teten Disoraki Pedagang Senen Saat Ajak Jual Barang UKM: Produk China

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan masyarakat harus memahami gejolak harga pangan di puasa hingga lebaran nanti. Ia mengatakan Kemendag tidak hanya memikirkan konsumen.

Kasan mengatakan siklus kenaikan harga memang terjadi di masa Ramadan. Namun, tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga.

"Jangan sampai pemerintah hanya berpihak pada konsumen karena produsen juga harus diperhatikan. Kalau harga ditekan terlalu rendah yang rugi produsen. Jadi jangan sampai hanya beprihak pada masyarakat," ungkap Kasan.

Lihat Juga : Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M