slot kingdom

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

togel vespa

Okupansi "homestay" meningkat di Lumban Bulbul kawasan Danau Toba******

Balige, Toba (ANTARA) - Okupansi atau tingkat keterisian rumah untuk penginapan (homestay) meningkat 75 persen di Desa Lumban Bulbul karena penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan okupansi penginapan sejak dua hari lalu sudah meningkat dibanding hari biasa karena adanya penyelenggaraan ajang internasional tersebut. "Ya ada berdampak, okupansinya meningkat sebanyak 75 persen," kata Melva kepada ANTARA di Balige, Sumatera Utara. Ia membeberkan, jumlah homestay di desanya lebih dari 20 unit dan dengan kisaran harga Rp300.000 - Rp400.000 per malam. Ia mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) homestaysudah diimbau untuk tidak menaikkan harga sewa sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

Untuk menambah kenyamanan wisatawan, pemilik homestay juga meningkatkan kebersihan di sekitar tempat penginapan guna menambah daya tarik bagi wisatawan. Melva menambahkan, desa itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan yang ada di Balige karena terdapat Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul yang kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Seorang wisatawan dari Kota Medan Rama Prakasa mengaku telah menginap di tempat tersebut sejak sehari lalu karena lokasinya berdekatan dengan arena balapan. "Ya dekat dari sini, jadi bisa jalan kaki ke lokasi," ujar dia.
F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim. Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Pembuat mimpi

mimpi menangkap ikan lele togel 4d

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

serba88

Imigrasi Agam gelar operasi gabungan pada 39 WNA di Tanah Datar******

Bukittinggi,- (ANTARA) - Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat(Sumbar) melakukan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tanah Datar terhadap 39 warga negara asing (WNA) yang diketahui berada di daerah setempat. "Kegiatan ini bertujuan memastikan kelengkapan administrasi WNA dan mensosialisasikan PP 21 Tahun 2022 tentang memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Agam di Bukittinggi Budiman Hadiwasito, Jumat. Operasi dipusatkan di Aula Kantor Wali Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar diawali diskusi bersama WNA yang terkendala dengan biaya dan upload data di aplikasi surat keterangan keimigrasian. Ia mengatakan Tanah Datar menjadi salah satu dari delapan daerah kerja Kanim Agam, selain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. "Timpora Tanah Datar juga melibatkan kepolisian dari Kota Padang Panjang, Badan Narkotika Nasional dari Kota Payakumbuh, Badan Intelijen dan Uptd Pengawas Tenaga Kerja Wilayah II," kata Budiman. Ia menyebutkan 39 WNA yang diberikan pemahaman aturan untuk menghindari resiko deportasi itu terdiri dari pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 24 orang dan pemegang izin tinggal tetap (ITAP) 15 orang. "Informasi disampaikan melalui Kasubsi Intelijen antaranya untuk proses beberapa WNA mengenai PP 21 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 2 tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan," kata Budiman. Ia memberi apresiasi kepada Timpora yang berkomitmen meningkatkan sinergisitas dan koordinasi antar anggota instansi dalam menjaga kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. "Dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yaitu selective policy, bahwa penting menegaskan keberadaan orang asing yang sesuai aturan dan memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban," sebutnya. Baca juga: Imigrasi Agam sosialisasikan kewarganegaraan ganda di Limapuluh Kota
Baca juga: Imigrasi Agam Sumbar bentuk desa binaan cegah kasus TPPO
Baca juga: Imigrasi Agam serahkan tersangka warga Tiongkok ke Kejaksaan  

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Armada Abyss EVE

jptogel77

Jerman diadukan ke ICJ, dituding "memfasilitasi" genosida di Gaza******

... Jerman memudahkan genosida terjadi,

Istanbul (ANTARA) - Nikaragua pada Jumat (1/3) mengadukan Jerman ke Mahkamah Internasional (ICJ/International Court of Justice) atas tuduhan "memudahkan" genosida di Gaza.

"Nikaragua berpendapat bahwa.... Jerman memudahkan genosida terjadi, tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan segala upaya guna mencegah genosida," kata ICJ melalui pernyataan.

Menurut Nikaragua, kata ICJ, "fasilitasi" itu ditunjukkan Jerman dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada Israel.

Fasilitasi Jerman itu, menurut Nikaragua, juga dilakukan dengan menghentikan pendanaan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Nikaragua meminta ICJ untuk mengambil langkah-langkah sementara "sehubungan dengan 'partisipasi Jerman dalam genosida'".

Nikaragua menganggap Jerman melakukan 'pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan norma-norma hukum internasional lainnya, seperti yang sedang berlangsung di Jalur Gaza'.

Israel telah menewaskan lebih dari 30.000 orang melalui serangan-serangan yang dilancarkannya ke Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melakukan penyerbuan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Gempuran militer Israel itu menimbulkan pengungsian besar-besaran serta menyebabkan para warga terancam kelaparan.

Pada akhir 2023, Afrika Selatan juga mengajukan kasus ke ICJ dengan membawa tuduhan bahwa Israel tidak memenuhi mandat Konvensi Genosida 1948.

ICJ pada Januari mengeluarkan putusan sementara, yang menyatakan bahwa pendapat-pendapat yang diajukan Afrika Selatan masuk akal.

Badan kehakiman PBB itu kemudian mengeluarkan perintah sementara terhadap pemerintah Israel untuk berhenti melakukan genosida.

Israel juga diperintahkan mengambil langkah-langkah yang menjamin para warga sipil di Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Afrika Selatan desak kesaksian global kasus genosida Israel di ICJ

Baca juga: Pemenuhan hak Palestina yang menentukan nasib sendiri adalah kewajiban

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

tukang sampah pesawat

pendekar togel

PGN dan Conrad Energy jajaki pasokan gas domestik dari Aceh******

kerja sama ini akan memanfaatkan pasokan gas dari dalam negeri untuk berbagai kebutuhan ke depan

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk, selaku Subholding Gas Pertamina, dan Conrad Energy Asia Ltd menjajaki pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik
dari sumber gas di tepi laut Provinsi Aceh, yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi lebih lanjut.

PGN dan Conrad menandatangani memorandum of understanding(MOU) terkait komitmen penyediaan pasokan gas/LNG dan pengembangan infrastruktur gas/LNG yang ditandatangani Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dan Managing Director & CEO Conrad Miltos Xynogalas di Kantor PGN, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis mewakili Pj Gubernur Aceh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan kerja sama PGN dan Conrad merupakan tonggak bersama untuk mengembangkan lapangan migas di Aceh.

Pemanfaatan migas dapat berkembang di wilayah Aceh bagian barat, sehingga dapat sekaligus menjadi salah satu mesin ekonomi masyarakat sekitar.

"Kalau selama ini PGN ada kawasan timur Aceh, mudah-mudahan dengan proyek ini, ada footprintPGN di sisi barat Aceh. Kami dari pemerintah akan mengawal ini, memfasilitasi setiap prosesnya termasuk juga nanti memastikan bahwa dukungan juga kita peroleh dari masyarakat," ujar Marthunis.

Baca juga: PGN SOR III edukasi P2HIV di Offtake Station Waru Sidoarjo

Baca juga: Kerja sama PGN dan MRT dinilai untungkan UMKM

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan kerja sama akan bernilai penting bagi PGN untuk menjaga ketahanan pasokan gas bumi di berbagai sektor pelanggan.

"Dengan lokasi potensi sumber gas dari Aceh, artinya kerja sama ini akan memanfaatkan pasokan gas dari dalam negeri untuk berbagai kebutuhan ke depan," ujarnya.

Rosa berharap kerja sama dapat berlangsung dengan lancar dan komprehensif agar dapat mencapai komersialisasi gas bumi.

Dengan demikian, lanjutnya, pasokan gas bumi PGN dapat terjaga sekaligus ikut memainkan peran dalam mengisi celah antara sumber pasokan gas domestik dengan konsumen-konsumen gas bumi di berbagai wilayah.

"Kami menyambut kesepakatan dengan Conrad dengan baik untuk kemudian dapat diteruskan pada rencana implementasi, yang tentunya, atas dukungan yang besar dari Pemerintah Aceh. Ke depan, dengan target pemerintah terkait net zero emission di 2060, gas memiliki peranan yang penting," sebut Rosa.

Managing Director & CEO Conrad Miltos Xynogalas mengatakan kerja sama dengan PGN sangat penting untuk dapat menyalurkan gas bumi ke pasar dengan tepat.

"Dengan teknologi yang kami miliki, diharapkan dapat memonetisasi gas maupun LNG bersama PGN ke market. Kami juga ambisius untuk menyalurkan energi yang lebih bersih," ujarnya.

Miltos pun percaya transisi energi membutuhkan gas sebagai energi fosil yang paling bersih dan dapat berperan besar menuju net zero emission.

"Tak terbatas untuk keperluan pemenuhan pasokan gas, kerja sama ini dapat berkenaan dengan pengembangan infrastruktur gas pipa maupun LNG beserta kegiatan pemeliharaan fasilitas gasnya. Dengan pentingnya nilai kerja sama ini bagi PGN, maka dukungan dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Aceh sangat berarti dan kami juga sangat berterima kasih telah dibukakan pintu di Aceh," jelas Rosa.

Baca juga: Kerja Sama PGN-MRT dinilai sesuai komitmen menuju energi bersih

Baca juga: PGN pasok gas bumi ke industri kaca di KIT Batang

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

rencana penyelamatan sampah

voucher sushi tei

Jumlah anak yang meninggal akibat malnutrisi di Gaza menjadi 10 jiwa******

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Jumlah anak-anak yang meninggal akibat kekurangan gizi dan dehidrasi di berbagai rumah sakit di Jalur Gaza utara meningkat menjadi 10 jiwa, menurut keterangan Kementerian Kesehatan di wilayah Palestina itu pada Kamis (29/2).

Kematian terakhir terjadi pada empat anak di Rumah Sakit Kamal Adwan, menurut pernyataan kementerian tersebut.

Pada Rabu, juru bicara kementerian Ashraf Al-Qudra, mengatakan empat anak meninggal dunia di RS Kamal Adwan dan dua lainnya di Kompleks Medis Al-Shifa dalam beberapa hari terakhir atas akibat yang sama.

Al-Qudra menyerukan institusi internasional untuk "segera turun tangan untuk mencegah bencana kemanusiaan" di Jalur Gaza utara, yang dikepung oleh pasukan Israel.

"Masyarakat internasional menghadapi ujian moral dan kemanusiaan untuk menghentikan genosida yang dilakukan pendudukan Israel di Jalur Gaza," lanjut dia.

Hamas mengatakan, kematian anak-anak tersebut merupakan “kegagalan internasional untuk melindungi umat manusia.”

Pada 19 Februari, UNICEF memperingatkan bahwa peningkatan tajam kekurangan gizi di kalangan anak-anak, perempuan hamil dan ibu menyusui di Jalur Gaza menimbulkan “ancaman serius” terhadap kesehatan mereka, terutama di tengah perang yang sedang berlangsung.

Israel telah membuat 31 rumah sakit di Gaza tutup total akibat pemboman, penghancuran dan perampasan persediaan medis dan bahan bakar, dan sebagian menargetkan 152 fasilitas kesehatan, menurut Kantor Media Pemerintah di Gaza.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Tel Aviv menewaskan kurang dari 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pengadilan itu pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024