trik main slot olympus maxwin

Era Abadi: Penjaga

Pos Indonesia dan Lion Air Rilis Tol Udara & Darat Demi Permudah UMKM******

Pos Indonesia Group melalui anak perusahaannya Pos Logistik Indonesia bekerja sama dengan Lion Air Group meluncurkan 'tol udara' dan 'tol darat' untuk mempermudah UMKM.

Kolaborasi ini bernama Ekosistem Direct Trading. Fokus utamanya adalah pengiriman serta pendistribusian produk dari petani, peternak, nelayan, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada para konsumen secara langsung.

"Jadi karena sudah ada tol laut, kerja sama hari ini saya jawab tambahan 'tol udara' dan 'tol darat'. Jadi port to port (rute penerbangan) dan post to post (jaringan pos darat)," kata Direktur Utama Pos Logistik Indonesia Ardian Cholid di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Program yang terintegrasi dengan layanan kurir digital milik Pos Indonesia Group Pos Aja! juga membantu para pelaku bisnis memasarkan ikan hidup yang bisa dikirim antarpulau.

Di lain sisi, Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi menyambut baik program kerja sama ini. Ia mengatakan kapabilitas masing-masing perusahaan bisa memperlancar arus pengiriman barang.

"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya saing produk di pasar regional dan global," ungkap Daniel.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda******

Pemerintah berencana untuk membedakantarif KRL bagi orang miskin dan kaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Kerenanya, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Kendati demikian, rencana tersebut mendapat sejumlah penolakan. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong angkutan umum demi menekan kemacetan jalan.

Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna tegas menyebut rencana perbedaan tarif KRL melenceng dari hakikatnya sebagai angkutan umum.

"Jadi kalau (tarif) orang kaya dinaikkan maka KRL tidak bersifat inklusif lagi. Justru adanya PSO ini membantu mengurangi kemacetan dan jadi daya tarik orang kaya naik KRL ke tempat kerja," ungkap Yayat.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati******

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Harga Emas Tertekan ke Rp1,012 Juta per Gram Kamis Pagi******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,012 juta per gram pada Kamis (29/12). Harga emas tercatat turun Rp2.000 dari Rp1,014 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp2.000 dari Rp914 ribu menjadi Rp912 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp559,5 ribu, 2 gram Rp1,97 juta, 3 gram Rp2,94 juta, 5 gram Rp4,86 juta, 10 gram Rp9,67 juta, 25 gram Rp24 juta, dan 50 gram Rp48 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,14 persen menjadi US.813,3 per troy ons. Sementara itu, harga emas di perdagangan spot menguat 0,12 persen ke US.806,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas range-boundhari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas akan tertekan oleh penguatan dolar AS dan kenaikan pada imbal hasil obligasi AS 10 tahun.

Di sisi lain, sentimen risk-offdi pasar oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi masih bisa mendukung harga emas.

"Sedangkan perihal kenaikan tajam kemarin hanyalah spike atau lonjakan sesaat yang sering terjadi ketika volume perdagangan yang kecil di tengah liburan akhir tahun," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.795 per troy ons dan resistanceUS.825 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Kripto Bervariasi, Bitcoin Masih Loyo******

Harga sebagian besar aset kripto teratas bervariasi pada siang ini. Penguatan dipimpin oleh XRP.

Mengutip coinmarketcap.com, Selasa (27/12), XRP naik 3,25 persen menjadi US<句子>,3608 dalam 24 jam terakhir. XRP juga menguat 6,24 persen dalam sepekan.

Selain itu, cardano (ADA) menanjak 1,19 persen ke US<句子>,2655 dari kemarin. Dalam tujuh hari terakhir, harga cardano naik 3,32 persen.

Berikutnya, Ethereum naik 0,2 persen jadi US.223 per koin dalam 24 jam terakhir dan 2,76 persen dalam sepekan.

Sementara itu, harga Bitcoin turun 0,07 persen menjadi US.875,91. Dalam sepekan, koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini menguat 0,96 persen.

Pelemahan juga terjadi pada dogecoin dan BNB masing-masing sebesar 1,37 persen dan 0,36 persen.

Sementara itu, tether, USD coin dan Binance USD stabil di US per keping.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto naik 0,09 persen ke US2,85 miliar dalam sehari.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]