paito oregon 9

win 388 slot 431Jutaan kata 356791Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito oregon 9》

Pemkab Bangka Barat fasilitasi tradisi Perang Ketupat******

Tradisi turun temurun ini sudah ada sekitar tahun 1800. Untuk tahun ini pesta adat ini kita kemas lain dibandingkan tahun lalu

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi pelaksanaan tradisi Pesta Adat Perang Ketupat yang digelar di Pantai Pasirkuning, Kecamatan Tempilang.

"Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang digelar menjelang bulan Ramadhan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Sang Pencipta sekaligus bersilaturahim," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming MIng di Mentok, Senin.

Pada kegiatan tersebut ribuan warga baik dari kecamatan setempat maupun luar daerah datang ke lokasi pelaksanaan Pesta Adat Perang Ketupat untuk menyaksikan rangkaian kegiatan adat tersebut.

Selanjutnya, warga yang datang menyaksikan berbagai pertunjukan hiburan rakyat yang telah disiapkan panitia dan sebagian besar datang ke rumah-rumah warga di desa tersebut untuk saling bersilaturahim.

Pesta adat ini layaknya lebaran Idul Fitri, masyarakat yang hadir di Tempilang bisa datang ke rumah-rumah warga untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan dan tuan rumah menyiapkan berbagai hidangan seperti layaknya berlebaran.

Baca juga: Pemkab mendorong tradisi Perang Ketupat masuk agenda nasional

Rangkaian Taber Kampong (doa tolak bala) keliling kampung pada malam sebelum puncak acara perang ketupat dilakukan. Pada hari pelaksanaan perang ketupat, acara dimulai dengan prosesi tarian adat selamat datang, selawang setuson atau nganggung (bahasa lokal untuk kenduri), dilanjutkan dengan seni pencak silat dan diakhiri dengan perang ketupat atau saling melempar ketupat antara dua kelompok.

"Tradisi turun temurun ini sudah ada sekitar tahun 1800. Untuk tahun ini pesta adat ini kita kemas lain dibandingkan tahun lalu untuk memberikan nilai tambah daya tarik bagi wisatawan, nuansa budaya dan kesenian, jauh lebih kental," kata Bong Ming Ming.

Pemkab Bangka Barat akan terus memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus daya tarik wisata.

Menurut dia, perang ketupat memiliki nilai kearifan lokal yang luhur, baik dari sisi sosial maupun keagamaan dan diharapkan bisa terus dilestarikan sebagai salah satu warisan untuk generasi selanjutnya.

"Ke depan kita harus benar-benar serius, terutama untuk dapat mendatangkan wisatawan bukan hanya lokal, tetapi mancanegara, kita perkuat lagi dari pendanaan dan seni budayanya," katanya.

Baca juga: Menjadikan tradisi Perang Ketupat "go international"
Baca juga: Tradisi perang ketupat untuk menyambut Ramadhan digelar di Tempilang

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri******

Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengidentifikasi sekitar Rp1.200 triliun potensi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, daerah termasuk BUMN pada pameran Business Matching2024 di Sanur, Denpasar, Bali.“Kami coba memilah antara kebutuhan terhadap produk dan jasa. Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Potensi tersebut lebih tinggi dibandingkan komitmen oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN pada pelaksanaan serupa pada 2023 mencapai Rp1.157,47 triliun dengan kontrak yang dibukukan pada triwulan pertama 2023 mencapai sekitar Rp200 triliun.

Eko mengaku optimistis untuk pelaksanaan pameran Business Matching pada 4-7 Maret 2024 ini, angkanya dapat mencapai lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu persentase antara yang dikomitmen dan realisasi itu cukup tinggi. Oleh karena itu, tahun ini kami optimistis angkanya lebih tinggi lagi. Nanti akan kami sampaikan lengkap,” imbuhnya.

Sementara itu, pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 182 stan produk dalam negeri sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewakili sektor industri manufaktur termasuk yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pertahanan.

Produk dalam negeri yang dipamerkan tersebut beraneka ragam mulai dari sektor industri agro, kimia hulu dan farmasi, logam mesin, alat transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah serta industri aneka yang tergabung dalam 18 klaster industri.

Kemenperin juga menekankan peserta pameran menyediakan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi produksi produk hingga informasi terkait produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran atau pembeli.

Informasi tersebut diharapkan memberikan referensi kepada pemilik anggaran untuk membeli produk buatan anak bangsa sehingga menekan belanja impor.

“Ini terus kami perbaiki dari tahun ke tahun sehingga ada peningkatan komitmen pemilik anggaran untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian produsen dalam negeri bisa masuk dan mendapatkan akses kepada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat, daerah termasuk BUMN,” katanya.

Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin boyong industri alat kesehatan tampil di Arab Health 2024
Baca juga: Kemenperin membidik partisipasi industri di pameran internasional 2024

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN******

Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin.

Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of developmentsekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," kata Ateh.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari
Baca juga: Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan
Baca juga: BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Label：tafsir mimpi 3d abjad lengkap、dewa gacor 89 slot、buku erek erek mimpi

Terkait：microgaming gacor hari ini、slot gacor gampang maxwin pragmatic play、pinjaman uku、jika limit kredivo tidak dipakai、aplikasi belanja cicilan tanpa kartu kredit、cara mengganti alamat di kredivo、togel yang keluar tadi malam、superwin303、mpodewa88、sumber88

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mpo2121（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

pinjol ilegal dan legal

game onlineBacaan TerkaitMore+

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

slot terbaru maxwin

Polda NTB tangani laporan perampasan sepeda listrik di Trawangan******

Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani laporan tindak perampasan sepeda listrik milik para pengusaha oleh sekelompok warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat di Mataram, Senin, membenarkan adanya laporan tindak perampasan sepeda listrik itu.

"Iya, laporannya ada di meja saya, belum saya terima. Ada kemungkinan laporan seperti ini akan kami limpahkan ke polres biar cepat dilakukan penyelidikan," kata Syarif.

Pelapor tindak perampasan ini merupakan Ketua Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan Budi Handoyo. Dia mewakili para pengusaha sepeda listrik di Gili Trawangan melaporkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu (2/3) pagi.

"Kami laporkan beberapa oknum dari dua koperasi yang mengambil paksa sepeda listrik kami dengan mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan," kata Budi.

Baca juga: Pemkab Lombok Utara menertibkan sepeda listrik di Gili Trawangan

Selain laporan pengambilan paksa, Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan juga melapor dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan salah seorang anggota Koperasi Cidomo Janur Indah yang beroperasi di Gili Trawangan.

"Anggota kami juga menjadi korban kekerasan dan pengancaman. Satu orang anggota kami dipukul oleh mereka sampai terluka saat berusaha mempertahankan sepedanya," ujar dia.

Akibat peristiwa perampasan itu, sekelompok warga menyita sebanyak 69 sepeda listrik milik 15 pengusaha di Gili Trawangan. Sepeda listrik tersebut kini dititipkan di area parkiran masjid di Gili Trawangan.

"Rencananya akan dibawa ke pinggir di Pelabuhan Bangsal nanti," ucap Budi.

Baca juga: Ribuan turis asing mengunjungi Gili Trawangan NTB

Budi menerangkan maraknya persewaan sepeda listrik di Gili Trawangan ini hanya menjadi alternatif baru yang ditawarkan oleh para pengusaha karena hingga kini belum ada aturan baku tentang larangan pengoperasian sepeda listrik di lokasi wisata itu.

"Kami tidak akan mungkin bertentangan dengan aturan. Jadi, kami mengacu kepada apa yang menjadi program nasional yang memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, tindak perampasan sepeda listrik oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan itu dipicu adanya dugaan kecemburuan sosial antarpelaku bisnis.

Salah satunya datang dari pelaku bisnis cidomo, alat transportasi umum yang sudah cukup lama beroperasi di Gili Trawangan.

Dia mengatakan cidomo kini mematok harga sewa angkut cukup tinggi. Hal itu membuat para wisatawan beralih untuk memilih alat transportasi alternatif, yakni sepeda listrik yang sewanya jauh lebih murah dan praktis.

"Kalau Cidomo hanya digunakan sekali trip saja, itu wisatawan bayar Rp150 ribu. Tidak bisa dipakai seharian. Kenapa menggunakan sepeda listrik? Ya, karena harganya terjangkau," katanya.

Untuk harga sewa sepeda listrik di Gili Trawangan, para pengusaha menawarkan Rp150 sampai Rp200 ribu per hari.

Baca juga: Gubernur NTB minta pelayanan wisatawan Gili Tramena menjadi prioritas
Baca juga: Pengunjung Trawangan meningkat saat libur Lebaran

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Shenglongxu

3 angka jitu hk malam ini pasti tembus

BKSDA tangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Babel******

Dalam lima tahun terakhir ini, konflik manusia dan buaya meningka

Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan telah menangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir sebagai dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan bijih timah secara ilegal.

"Dalam lima tahun terakhir ini, konflik manusia dan buaya meningkat," kata Polhut Ahli Madya BKSDA Sumsel M Andriansyah di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan konflik buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 127 kasus tersebar di Belitung Timur sebanyak 23 kasus, Belitung 6 kasus, Bangka Barat 10 kasus, Bangka Tengah 17 kasus, Bangka Selatan 15 kasus, Bangka 36 kasus, dan Pangkalpinang 20 kasus.

"Konflik antara buaya dan manusia ini telah menimbulkan masalah serius di banyak belahan dunia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Baca juga: BRIN: Buaya Australia masuki perairan NTT & berkonflik dengan manusia
Baca juga: 40 warga Babel tewas diserang buaya dalam lima tahun terakhir

Menurut dia, bahaya konflik satwa dan masyarakat sudah sangat signifikan, manusia bisa kehilangan properti hingga nyawa. Sementara itu, di sisi satwa, banyak yang terbunuh, ditangkap, dilukai sebagai bentuk balas dendam manusia.

"Pada awal tahun ini, sudah ada beberapa kasus buaya yang menyerang warga sedang mencari ikan dan menambang timah di kolong dan sungai yang mengakibatkan kematian, kehilangan anggota tubuhnya," katanya.

Menurut dia alasan buaya menyerang manusia, karena berburu makanan, mempertahankan wilayah, mempertahankan sarang atau anaknya dan kesalahan identitas.

"Beberapa serangan yang dilakukan buaya ini, karena merasa terpojok sehingga buaya ini melakukan serangan pada apa yang berada dalam wilayah serangannya," katanya.

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya
Baca juga: BPBD: Konflik masyarakat dengan buaya di Babel meningkat

Pewarta: Aprionis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Tinju Xingyi

slot terbaik di dunia

Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan******

dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-52

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menanam sekitar 30 ribu bibit cabai untuk menjaga ketahanan pangan menjelang bulan suci Ramadhan. "Kami berharap dapat menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah," kata Wakil Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Komariah Marullah di Jakarta, Senin. Komariah menyebut pengembangan budidaya cabai tersebut memanfaatkan lahan PKK di Sudirman Park, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Menurut dia terdapat 900 bibit cabai yang ditanam. Gerakan tanam cabai juga dilakukan di 503 lokasi lain oleh 7.430 kader PKK, dengan jumlah total 31.800 bibit cabai yang ditanam. Selain itu, kegiatan menanam cabai ini juga dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-52. Selain menanam bibit cabai, Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya penebaran benih ikan konsumsi sebanyak 1.000 ekor serta penanaman rosela yang merupakan unggulan dari wilayah Jakarta Pusat. "Aksi lainnya, kami juga membagikan makanan sehat beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Ada pula pembagian buku bacaan untuk siswa SMA," ujar Komariah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan sebagai apresiasi kepada kader PKK yang senantiasa menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta, bersamaan dengan kegiatan tanam cabai juga diselenggarakan kegiatan sembako murah khusus bagi kader PKK dengan kuota 700 paket. "Kader PKK dapat membeli sembako murah seharga Rp100 ribu, terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan minyak goreng 2 liter. Pada lokasi yang sama juga tersedia komoditas protein hewani yang bisa dipastikan harganya lebih murah dari harga pasar," jelas Suharini. HKG-PKK yang diperingati setiap tanggal 4 Maret ini harus dimaknai sebagai momentum gerakan bersama segenap jajaran Tim Penggerak PKK. Hal ini sesuai dengan tema peringatan HKG-PKK ke-52 Tahun 2024 yaitu "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju". Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Komariah Marullah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Widyastuti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma.Baca juga: PKK Jakbar gandeng swasta beri kudapan bagi 320 balita
Baca juga: Perpustakaan DKI distribusikan buku bacaan ke keluarga lewat PKK
Baca juga: Pemkot Jaksel kenalkan program pemberdayaan perempuan SERASI

Pengecoran Warisan

situs togel resmi aman dan terpercaya

Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN******

Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

paito 5d georgia

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

fruit party pragmatic

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

《paito oregon 9》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，airbet 88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paito oregon 9》bab terbaru。