petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara kredit hp di lazada paylater

penolong 2d togel 189Jutaan kata 191160Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit hp di lazada paylater》

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan
Ilustrasi. Ist
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL******

Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL
Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera. ANTARA/HO-IBL
Jakarta (ANTARA) - Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera mencatatkan namanya dalam daftar pemain dengan torehan 1.000 poin pada kompetisi domestik Indonesia Basketball League saat laga melawan Borneo Hornbills di GOR C-Tra Arena Bandung, Sabtu kemarin.

Yudha yang beberapa pekan sebelumnya menjalani operasi amandel, kembali bermain untuk mencatat rekor pribadinya yang melengkapi kemenangan tim dengan capaian 1.000 poin di IBL. Hal itu dimulai sejak kiprahnya di Indonesia Patriots pada musim 2021.

Yudha bermain di IBL sejak 2021, saat masih membela Indonesia Patriots, yaitu tim bentukan Perbasi untuk program pelatihan timnas yang mengikuti kompetisi hanya sampai musim reguler dan tidak ikut memperebutkan gelar juara pada pascamusim.

Dia melanjutkan perjalanannya ke Prawira sejak 2022 hingga sekarang. Dalam rentang waktu empat musim, Yudha sudah bisa mengumpulkan 1.000 poin. Ini melengkapi catatan prestasi terbaiknya, setelah musim lalu menjadi juara IBL bersama Prawira.

"Bersyukur bisa 1.000 poin. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk tetap fokus, biar poinnya semakin banyak lagi," kata Yudha seperti dikutip dari laman resmi IBL.

Baca juga: Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo

Kemenangan kali ini memang didapat dengan susah payah. Prawira harus melewati babak tambahan untuk mengalahkan Borneo. Tapi, bila tidak ada overtime, mungkin saja Yudha belum mencapai 1.000 poin. Karena Yudha menyentuh poin ke-1.000 pada  awal overtime.

"Sebenarnya kurang puas dengan pertandingan hari ini, karena sebenarnya bisa lebih baik lagi. Tapi tetap bersyukur bisa memenangkan pertandingan," kata Yudha.

Juara bertahan IBL 2023 tersebut menjalani kompetisi yang sulit pada musim 2024. Mereka harus terima berada pada peringkat tujuh klasemen dengan catatan 3 menang dan 3 kalah. Prawira sempat merombak susunan pemain asingnya yang dibentuk awal musim, sekaligus mengembalikan pemain asing musim lalu Brandone Francis.

"Senang juga karena situasi di tim semakin bagus. Terutama dengan kembalinya Brandone Francis. Semoga bisa membawa aura positif bagi tim kami.," kata pemain andalan Timnas Indonesia itu.

Prawira Harum Bandung membuka kembali pertandingan IBL usai jeda dengan kemenangan 82-78 atas Borneo Hornbills. Mereka hampir kalah pada kuarter empat dengan tertinggal 70-65 dalam sisa satu setengah menit pertandingan, namun Prawira  menyamakan kedudukan untuk membawa laga ke overtimesampai akhirnya menang.

Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL******

Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL
Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera. ANTARA/HO-IBL
Jakarta (ANTARA) - Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera mencatatkan namanya dalam daftar pemain dengan torehan 1.000 poin pada kompetisi domestik Indonesia Basketball League saat laga melawan Borneo Hornbills di GOR C-Tra Arena Bandung, Sabtu kemarin.

Yudha yang beberapa pekan sebelumnya menjalani operasi amandel, kembali bermain untuk mencatat rekor pribadinya yang melengkapi kemenangan tim dengan capaian 1.000 poin di IBL. Hal itu dimulai sejak kiprahnya di Indonesia Patriots pada musim 2021.

Yudha bermain di IBL sejak 2021, saat masih membela Indonesia Patriots, yaitu tim bentukan Perbasi untuk program pelatihan timnas yang mengikuti kompetisi hanya sampai musim reguler dan tidak ikut memperebutkan gelar juara pada pascamusim.

Dia melanjutkan perjalanannya ke Prawira sejak 2022 hingga sekarang. Dalam rentang waktu empat musim, Yudha sudah bisa mengumpulkan 1.000 poin. Ini melengkapi catatan prestasi terbaiknya, setelah musim lalu menjadi juara IBL bersama Prawira.

"Bersyukur bisa 1.000 poin. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk tetap fokus, biar poinnya semakin banyak lagi," kata Yudha seperti dikutip dari laman resmi IBL.

Baca juga: Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo

Kemenangan kali ini memang didapat dengan susah payah. Prawira harus melewati babak tambahan untuk mengalahkan Borneo. Tapi, bila tidak ada overtime, mungkin saja Yudha belum mencapai 1.000 poin. Karena Yudha menyentuh poin ke-1.000 pada  awal overtime.

"Sebenarnya kurang puas dengan pertandingan hari ini, karena sebenarnya bisa lebih baik lagi. Tapi tetap bersyukur bisa memenangkan pertandingan," kata Yudha.

Juara bertahan IBL 2023 tersebut menjalani kompetisi yang sulit pada musim 2024. Mereka harus terima berada pada peringkat tujuh klasemen dengan catatan 3 menang dan 3 kalah. Prawira sempat merombak susunan pemain asingnya yang dibentuk awal musim, sekaligus mengembalikan pemain asing musim lalu Brandone Francis.

"Senang juga karena situasi di tim semakin bagus. Terutama dengan kembalinya Brandone Francis. Semoga bisa membawa aura positif bagi tim kami.," kata pemain andalan Timnas Indonesia itu.

Prawira Harum Bandung membuka kembali pertandingan IBL usai jeda dengan kemenangan 82-78 atas Borneo Hornbills. Mereka hampir kalah pada kuarter empat dengan tertinggal 70-65 dalam sisa satu setengah menit pertandingan, namun Prawira  menyamakan kedudukan untuk membawa laga ke overtimesampai akhirnya menang.

Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:1b slot

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
erek 70
trik main olympus agar menang
jasa pelunasan pinjaman online
link slot terbaik 2023
hobiqq
paito taiwan harian
game slot game slot
situs slot resmi
slot 77 vip
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara mendaftarkan voucher indosat
Bab 2 slot gacor canada
Bab 3 foto jp kakek zeus
Bab 4 bocoran pola slot gacor hari ini
Bab 5 pinjam kur bri 2022
Bab 6 suryaqq
Bab 7 paito xiamen lx
Bab 8 ular buku mimpi
Bab 9 nagadewa
Bab 10 slot gacor terbaru terpercaya
Bab 11 kakek zeus kocak
Bab 12 ablpoker
Bab 13 cara memakai akulaku
Bab 14 gacorwin situs slot
Bab 15 kerja online dapat uang langsung
Bab 16 info jam gacor slot pragmatic hari ini
Bab 17 gacor 96
Bab 18 bos88 slot
Bab 19 slot kalian besar
Bab 20 idr508
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5785bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Sistem yang paling kuat

situs slot besar terpercaya
UI wisuda 4.507 lulusan siap dedikasikan ilmu atasi masalah global
Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. memberikan ucapan selamat kepada isudawan UI (ANTARA/ Foto: Humas UI)
UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global,
Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan upacara wiisuda tahun akademik semester Gasal 2023/2024 selama dua hari (Jum’at-Sabtu, 1-2 Maret) di Balairung, Kampus UI Depok dengan meluluskan 4.507 wisudawan yang siap mendedikasikan ilmunya atasi permasalahan global.

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., dalam pidatonya, Sabtu menyampaikan, pada Upacara Wisuda Program Sarjana dan Vokasi kemarin, sebanyak 13 lulusan program Diploma, 1.732 lulusan program sarjana, 200 lulusan program kelas internasional, dan sebanyak 87 lulusan dari ekstensi.

Pada saat menyampaikan pidatonya, Prof. Ari menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, UI telah membukukan berbagai pencapaian baik di bidang akademik, maupun non-akademik.

QS World University Ranking menempatkan UI pada peringkat 237 di dunia, dari posisi sebelumnya di peringkat 290. Kabar baik datang juga dari Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 yang menempatkan UI pada urutan pertama di tanah air, nomor 5 di Asia, atau posisi ke-20 di dunia.

UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global, ujar Prof. Ari.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa UI terus berupaya menghadirkan lingkungan kampus sehat yang diimplementasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang mendukung kelestarian alam, seperti konservasi air, konservasi hutan, penghematan energi, dan pengurangan emisi karbon.

Di akhir pidatonya, Prof. Ari mengajak para wisudawan untuk terus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berkarya menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab permasalahan bangsa dan global.

Seusai pidato rektor, Arrizqy Nadya Khairunnisa Yulianto wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mewakili rekan-rekannya menyampaikan pidato dan ucapan terima kasih. Sejalan dengan semangat yang diusung pada Dies Natalis ke-74 UI Sinambung Membangun Indonesia Lestari menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menyuarakan dan menanggapi isu-isu keberlanjutan.

Di tengah rangkaian acara dilakukan penyerahan secara simbolik Program Penghimpunan Dana Abadi Universitas Indonesia. Dana ini merupakan kontribusi dari wisudawan selaku alumni baru kepada UI senilai Rp1.467.700.000.

Dana tersebut diperoleh melalui penyisihan biaya wisuda yang dibayarkan setiap wisudawan. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk usaha memajukan almamater UI termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa UI yang membutuhkan.
Baca juga: Mahasiswa UI pamerkan karya inovasi di ajang ARCH:ID
Baca juga: UI-Grab adakan penelitian keamanan soal ojek daring
Baca juga: UI ciptakan platform Si-Cuhal untuk pantau curah hujan

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

masa depan yang sempurna

pinjaman online legal bunga rendah 2022
Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL
Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera. ANTARA/HO-IBL
Jakarta (ANTARA) - Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera mencatatkan namanya dalam daftar pemain dengan torehan 1.000 poin pada kompetisi domestik Indonesia Basketball League saat laga melawan Borneo Hornbills di GOR C-Tra Arena Bandung, Sabtu kemarin.

Yudha yang beberapa pekan sebelumnya menjalani operasi amandel, kembali bermain untuk mencatat rekor pribadinya yang melengkapi kemenangan tim dengan capaian 1.000 poin di IBL. Hal itu dimulai sejak kiprahnya di Indonesia Patriots pada musim 2021.

Yudha bermain di IBL sejak 2021, saat masih membela Indonesia Patriots, yaitu tim bentukan Perbasi untuk program pelatihan timnas yang mengikuti kompetisi hanya sampai musim reguler dan tidak ikut memperebutkan gelar juara pada pascamusim.

Dia melanjutkan perjalanannya ke Prawira sejak 2022 hingga sekarang. Dalam rentang waktu empat musim, Yudha sudah bisa mengumpulkan 1.000 poin. Ini melengkapi catatan prestasi terbaiknya, setelah musim lalu menjadi juara IBL bersama Prawira.

"Bersyukur bisa 1.000 poin. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk tetap fokus, biar poinnya semakin banyak lagi," kata Yudha seperti dikutip dari laman resmi IBL.

Baca juga: Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo

Kemenangan kali ini memang didapat dengan susah payah. Prawira harus melewati babak tambahan untuk mengalahkan Borneo. Tapi, bila tidak ada overtime, mungkin saja Yudha belum mencapai 1.000 poin. Karena Yudha menyentuh poin ke-1.000 pada  awal overtime.

"Sebenarnya kurang puas dengan pertandingan hari ini, karena sebenarnya bisa lebih baik lagi. Tapi tetap bersyukur bisa memenangkan pertandingan," kata Yudha.

Juara bertahan IBL 2023 tersebut menjalani kompetisi yang sulit pada musim 2024. Mereka harus terima berada pada peringkat tujuh klasemen dengan catatan 3 menang dan 3 kalah. Prawira sempat merombak susunan pemain asingnya yang dibentuk awal musim, sekaligus mengembalikan pemain asing musim lalu Brandone Francis.

"Senang juga karena situasi di tim semakin bagus. Terutama dengan kembalinya Brandone Francis. Semoga bisa membawa aura positif bagi tim kami.," kata pemain andalan Timnas Indonesia itu.

Prawira Harum Bandung membuka kembali pertandingan IBL usai jeda dengan kemenangan 82-78 atas Borneo Hornbills. Mereka hampir kalah pada kuarter empat dengan tertinggal 70-65 dalam sisa satu setengah menit pertandingan, namun Prawira  menyamakan kedudukan untuk membawa laga ke overtimesampai akhirnya menang.

Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Pedang, Sihir, dan Taksi

situs slot resmi indonesia
Postecoglou nilai Tottenham harusnya menang lebih mudah
Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou (JUSTIN TALLIS / AFP)
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Ange Postecoglou menilai Tottenham Hotspur seharusnya bisa menang lebih mudah saat menekuk Crystal Palace 3-1 pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 di London, Sabtu (2/3).

Pada pertandingan di kandang yang disaksikan sekitar 62 ribu penonton itu, The Lily White justru tertinggal lebih dahulu melalui gol Eberechi Eze dari tendangan bebas.

Namun untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan kandang terakhir di liga, Spurs meraih kemenangan meski kebobolan lebih dulu. Kemenangan itu diraih berkat gol Timo Werner, Cristian Romero dan Son Heung-min.

"Pertandingan yang seharusnya kami menangkan dengan lebih mudah, namun kami memiliki keyakinan nyata dalam prosesnya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kami. Saya pikir mentalitas adalah yang utama," kata Postecoglou sebagaimana diwartakan AFP seusai pertandingan.

Baca juga: Tottenham Hotspur balikkan keunggulan Palace untuk menang 3-1

"Jelas kami kebobolan lebih dulu dan itu mengecewakan. Anda mencari reaksi dan saya pikir reaksinya luar biasa," kata juru taktik asal Australia itu.

Postecoglou juga puas dengan penampilan Werner kendati penyerang asal Jerman itu menyia-nyiakan peluang emas pada babak pertama saat gagal mengonversi umpan silang Brennan Johnson menjadi gol.

"Bagi semua penyerang, gol itu penting. Saya pikir dia bermain bagus secara umum,” tambah Postecoglou.

Tottenham bertahan pada posisi lima dengan 50 poin, terpaut lima angka dari Aston Villa pada peringkat empat atau zona Liga Champions. Pasukan Postecoglou itu juga masih unggul enam angka dari Manchester United yang menempati posisi keenam.

Baca juga: Fans Chelsea sebut nama Mourinho saat serukan pecat Pochettino 
 

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

erek erek gerobak
Tottenham Hotspur balikkan keunggulan Palace untuk menang 3-1
Foto arsip - Striker Tottenham Hotspur Son Heung-Min dalam pertandingan Grup D Liga Champions melawan Eintracht Frankfurt di Stadion Tottenham Hotspur di London pada 12 Oktober 2022. (AFP/ADRIAN DENNIS)
Jakarta (ANTARA) - Tottenham Hotspur membuat pembalikan menawan ketika menang 3-1 saat menjamu Crystal Palace dalam pertandingan  Liga Premier Inggris di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu malam WIB.

Tim tamu unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Eberechi Eze sebelum Tottenham menyamakan kedudukan dan berbalik menang melalui gol Timo Werner, Cristian dan Son Heung-min.

Kemenangan ini membuat Tottenham menduduki peringkat lima dengan mengemas 50 poin, tertinggal dua angka dari Aston Villa yang berada di empat besar. Sementara, Palace menempati peringkat ke-14 dengan 28 poin.

Tuan rumah tampil dominan pada awal laga sehingga Palace memilih menunggu untuk meredam Tottenham.

Palace perlahan melepaskan diri dari tekanan Spurs. Namun, serangan mereka jarang membawa ancaman serius bagi Tottenham.

Pada babak kedua, Tottenham masih memegang kendali laga dan hampir memecah kebutuan pada menit ke-53.

Baca juga: Darwin Nunez bawa Liverpool menang dramatis 1-0 atas Nottingham Forest

Son Heng-min menyambar bola umpan mendatar dari Dejakn Kulusevski tetapi bola tepat mengenai tiang gawang.

Palace justru unggul lebih dulu pada menit ke-59 ketika Eberechi Eze melepaskan sepakan bebas terukur dari tepi kotak penalti yang bersarang ke pojok kiri gawang Tottenham.

Tottenham berusaha membalas lewat tembakan Timo Werner yang bisa ditepis dan sontekan Brennan Johnson di depan gawang yang  melambung di atas gawang Palace.

Usaha Tottenham menyamakan kedudukan berbuah hasil pada menit ke-77 saat Johnson  melewati dua pemain Palace untuk menusuk di sisi kanan. Ia kemudian melepaskan umpan yang disambar Werner menjadi gol. 

Tiga menit berselang, Tottenham berbalik memimpin manakala umpan James Maddison ditanduk oleh Cristian Romero yang maju menyerang. Sundulannya gagal dihentikan Johnstone.

Tottenham menambah satu gol lagi pada menit ke-88 melalui aksi Son yang berlari dari tengah lapangan sebelum mengecoh Johnson.

Baca juga: Chelsea gagal dapatkan poin penuh setelah diimbangi 2-2 oleh Brentford

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Yae Rin

kode alam kucing berkelahi
Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan
Ilustrasi. Ist
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

foto kakek zeus
Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan
Ilustrasi. Ist
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024