jellyslot

Petualangan animasi domestik

Sambut Nyepi, Penyeberangan Jawa******

PTASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menutup sementara layanan penyeberangan dari dan menuju kePulau Bali, yakni lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Lembar-Padangbai dalam rangka memperingati Hari Raya NyepiTahun Saka 1945 mulai Selasa (21/3).

Penutupan sementara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali dan surat imbauan Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) XI Jawa Timur serta BPTD XII Bali & NTB.

"Untuk menghormati umat Hindu di Pulau Bali yang sedang melaksanakan catur brata Nyepi pada Rabu (22/3), maka akan dilakukan penutupan sementara layanan operasional penyeberangan di dua lintasan yang menghubungkan wilayah Jawa, Bali dan Lombok," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi, Senin (20/3).

Penutupan juga dilakukan dari Pelabuhan Padangbai, Bali, dan Pelabuhan Lembar, Lombok, pada Rabu (22/3) mulai pukul 06.00 WITA hingga Kamis (23/3) pukul 06.00 WITA.

Sementara itu, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Rabu (22/3) pukul 03.00 WITA dari Pelabuhan Padangbai, Bali, sedangkan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 09.00 WITA.

Sementara dari Pelabuhan Lembar, Bali, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Selasa (21/3) pukul 19.30 WITA dan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 04.30 WITA.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blak-blakan soal Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu

Shelvy menuturkan penutupan sementara operasional di lintasan yang menghubungkan Jawa, Bali dan Lombok akan dilakukan mulai Selasa (21/3) selama kurang lebih 29 jam, dan akan kembali beroperasi normal pada Kamis (23/3).

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mengatur jadwal perjalanannya dengan baik, dan pastikan agar tetap mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan beberapa hal perlu diketahui oleh calon penumpang, khususnya di lintas Ketapang - Gilimanuk. Pertama, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Tiket dibeli dari via Aplikasi Ferizy.

Lihat Juga : Sri Mulyani Sebut Transaksi Mencurigakan Rp74 T Libatkan Aparat Hukum

"Kedua, tiket bisa dipesan sejak H-60 keberangkatan. Kemudian ketiga, calon penumpang wajib bertiket setidaknya 24 jam sebelum keberangkatan," ucapnya.

ASDP juga mengantisipasi lonjakan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk dengan menyiagakan armada secara maksimal, serta pengaturan waktu berlayar dan sandar. Untuk dua lintasan ini, perseroan mengoperasikan sekitar 28 unit kapal per harinya dari total 52 unit kapal yang disiagakan.

"Antisipasi juga dilakukan di Pelabuhan Padangbai, dimana tetap disiagakan 3 unit kapal untuk pelayanan darurat dari total 26 kapal yang beroperasi di lintasan Padangbai - Lembar," ungkapnya.

Manajer usaha PT. ASDP Pelabuhan Gilimanuk Djumadi membenarkan pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Ketapang Banyuwangi dan Lembar NTB akan dihentikan sementara saat Nyepi. Kapal-kapal Pelabuhan

"Itu hasil kesepakatan sudah selesai dan habis rapat," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, saat ini situasi kondisi di lapangan di Pelabuhan Gilimanuk sepi dan setiap kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, tidak pernah penuh.

"Jadi kapal setiap berangkat tidak ada yang penuh, mengalir sepi bukan mengalir padat. Kalau bicara per hari, melihat situasi dan kondisi normal padat dan sangat padat. Kalau normal itu bisa 1.600 kendaraan pribadi itu 24 jam," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Tak Hanya Istaka Karya, Jokowi Bubarkan Industri Sandang Nusantara******

PresidenJoko Widodo membubarkan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) pada Jumat (17/3).

Pembubaran perusahaan BUMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Dalam beleid tersebut pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 14/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Sebelumnya, Jokowi juga membubarkan PT Istaka Karya pada hari yang sama dengan pembubaran  PT Industri Sandang Nusantara. 

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Penumpang Bandara Juanda Melonjak Jelang Ramadan dan Nyepi******

Pergerakan jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya meningkat pada awal puasa Ramadan1444 H/2023 dan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

Dari data trafik pengelola bandara, selama sepekan terakhir tercatat sejumlah 243.258 penumpang. Angka itu meningkat 6 persen bila dibanding jumlah penumpang di pekan sebelumnya yakni 229.481 penumpang.

"Momen awal Ramadan yang sekaligus berdekatan dengan cuti bersama Hari Raya Nyepi nampaknya dimanfaatkan para penumpang untuk melakukan perjalanan," kata General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar, Selasa (21/3).

"Sementara ini menjadi yang tertinggi di tahun 2023," ucapnya.

Meski jumlah penumpang sudah jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya saat dihantam pandemi covid-19, Sisyani mengaku trafik saat ini baru mencapai 70 persen dibanding kondisi sebelum pandemi.

"Di masa normal yang lalu rata-rata harian kami bisa melayani 55 hingga 60 ribu penumpang di periode peak season," ujarnya.

Tak hanya itu, Sisyani mengatakan, saat Nyepi, Bandara Juanda akan tetap normal beroperasi meski tidak melayani rute dari dan menuju Bali.

Pemberhentian operasional sementara rute dari dan menuju Bali ini dilakukan karena Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak melayani operasional penerbangan saat Nyepi (Silent Day), yang dimulai Rabu, (22/3) pukul 06.00 WITA hingga Kamis, (23/3) pukul 06.00 WITA sesuai Notice To Airmen (NOTAM) Nomor A0018/23 NOTAMN.

"Hal ini sudah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan pada saat Hari Raya Nyepi dan pemberitahuan tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh pengelola bandara ataupun kepada calon penumpang," katanya.

Menurut Sisyani, setidaknya ada 12 penerbangan rute Surabaya-Bali dan sebaliknya, yang tidak dioperasikan selama Hari Raya Nyepi.

Di antaranya penerbangan Lion Air dengan 5 frekuensi penerbangan, kemudian Air Asia dan Citilink 3 kali penerbangan dan Garuda Indonesia sekali penerbangan pulang-pergi.

"Para pengguna jasa bandara tidak perlu khawatir karena penerbangan dari Bandara Juanda menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai akan beroperasi normal kembali pada Kamis, 23 Maret 2023," kata dia.

Sesuai jadwal, penerbangan langsung (direct flight) pertama rute Bali pasca pelaksanaan Nyepi adalah Air Asia Bali-Surabaya yang akan mendarat pukul 07.00 WIB.

"Maka dari itu, kami mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat memeriksa kembali jadwal keberangkatan dan jika diperlukan dapat menghubungi pihak maskapai terkait," tutup Sisyani.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Jokowi Resmi Bubarkan BUMN Istaka Karya******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN PT Istaka Karya.

Pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken Jumat (17/3).

Dalam aturan tersebut, alasan Jokowi membubarkan Istaka Karya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Dalam aturan itu, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 13/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi pasal 2.

Sementara, penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Peri Mengejar Monster

Kemnaker soal Cuti Bersama 23 Maret: Pelaksanaan Bersifat Pilihan******

Kementerian Ketenagakerjaan buka suara soal pelaksanaan cuti bersamayang ditetapkan pemerintah pada 23 Maret mendatang. Mereka menyerahkan pengimplementasian cuti bersama kepada para pengusaha.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/3/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dengan terbitnya surat edaran itu, artinya, cuti bersama bisa diterapkan dan bisa tidak.

Dalam edaran ini disebutkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka akan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Sedangkan, bagi buruh yang tetap bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya diberikan upah seperti hari kerja biasa.

Merespons surat edaran itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun memberikan kewenangan bagi anggotanya untuk memutuskan sendiri pelaksanaan cuti bersama tersebut. 

Mereka mengatakan tak ada kewajiban yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan cuti bersama kepada karyawannya.

"Kami serahkan ke masing-masing anggota," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]