fungsi apk akulaku 956Jutaan kata 953470Orang-orang telah membaca serialisasi
《tafsir mimpi 02》
Airlangga Optimis Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen Tahun Ini******
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,2 persen di tahun ini. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah ketidakpastian global.
"Tahun ini masih 5,2 (persen) masih optimis. Walaupun cuaca hujan dan agak-agak gelap tapi Indonesia terang sendiri," katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).
Soal pertumbuhan ekonomi hanya 5,05 persen pada 2023, ia menyebut kondisi itu masih lebih baik dibandingkan prakiraan consensus forecast sebesar 5,03 persen.
Secara khusus, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 20,49 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 11,91 persen.
"Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah ini ditopang oleh hilirisasi daripada logam ataupun nikel," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara year on year pada 2023 kemarin. Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.
"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).
Namun bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.
Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.
Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.
"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******
Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers.
"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.
Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.
Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.
Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.
Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas
Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu
Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Mendag Jamin Beras Aman Jelang Ramadan******
Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan memastikan pasokan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah.
"Seluruh persediaan cukup, terutama beras," ujar Zulkifli di Kementerian Perdagangan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Minggu (4/2).
Ia mengungkapkan Bulog sudah mengimpor dua juta ton beras pada 2023 dan mengimpor dua juta ton lagi pada 2024 untuk mengamankan pasokan dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga.
Selama periode 28 Januari-4 Februari 2024, harga beras premium naik sebesar Rp370 dari Rp15.240 per kg menjadi Rp15.610 per kg, daging sapi murni naik sebesar Rp700 dari Rp134.230 menjadi Rp134.930 per kg, hingga cabai merah keriting naik sebesar Rp1.630 dari Rp49.410 menjadi Rp51.040 per kg.
"Yang paling penting persediaan cukup," kata Zulhas.
Pada Kamis (1/2), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai ketersediaan stok pangan untuk Februari dan menghadapi Ramadan pada Maret 2024.
Pemerintah terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan pangan nasional dengan berbagai cara, mulai dari percepatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, hingga bantuan pangan beras.
Pemerintah juga akan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terdiri dari 11 komoditas bahan pokok yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula, ikan, dan minyak goreng.
[Gambas:Video CNN]
Label:aku4d、1000 mimpi togel、situs tergacor dan terpercaya
Terkait:99 slot login、rtp magnum188、trabas007、daftar pinjaman legal ojk、mbc303、cara menghasilkan uang online gratis、situs slot lama、slot new member 100 bebas ip、dunia gacor77、link slot resmi
bab terbaru:trik pgsoft(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pewarta: Firman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan memastikan pasokan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah.
"Seluruh persediaan cukup, terutama beras," ujar Zulkifli di Kementerian Perdagangan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Minggu (4/2).
Ia mengungkapkan Bulog sudah mengimpor dua juta ton beras pada 2023 dan mengimpor dua juta ton lagi pada 2024 untuk mengamankan pasokan dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga.
Selama periode 28 Januari-4 Februari 2024, harga beras premium naik sebesar Rp370 dari Rp15.240 per kg menjadi Rp15.610 per kg, daging sapi murni naik sebesar Rp700 dari Rp134.230 menjadi Rp134.930 per kg, hingga cabai merah keriting naik sebesar Rp1.630 dari Rp49.410 menjadi Rp51.040 per kg.
"Yang paling penting persediaan cukup," kata Zulhas.
Pada Kamis (1/2), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai ketersediaan stok pangan untuk Februari dan menghadapi Ramadan pada Maret 2024.
Pemerintah terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan pangan nasional dengan berbagai cara, mulai dari percepatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, hingga bantuan pangan beras.
Pemerintah juga akan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terdiri dari 11 komoditas bahan pokok yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula, ikan, dan minyak goreng.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Hargacabai-cabaian melonjak jelangImlek. Berasjuga masih mahal di pasaran pada Senin (5/2) ini. Sementara itu, harga gula dan minyak goreng stabil.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah besar naik 6,4 persen ke Rp65.300 per kg.
Cabai merah keriting dijual Rp54.700 per kg usai naik 3 persen. Lalu, cabai rawit hijau naik 1,1 persen menjadi Rp43.050 per kg.
Harga beras juga masih terpantau mahal. Beras kualitas bawah I dan II masing-masing naik 1 persen dan 1,85 persen menjadi Rp13.950 per kg dan Rp13.800 per kg.
Beras kualitas medium I dan II naik 1,6 persen ke Rp15.150 per kg dan Rp15.000 per kg.
Sedangkan beras kualitas super I naik 1,5 persen menjadi Rp16.500 per kg dan kualitas super II naik 1,2 persen menjadi Rp16 ribu per kg.
Kenaikan juga dialami kelompok daging. Daging ayam ras segar melejit 2,5 persen menjadi Rp36.850 per kg. Kemudian, daging sapi kualitas 1 naik tipis 0,07 persen ke Rp138.150 per kg dan kualitas 2 naik 0,04 persen ke Rp129.150 per kg.
Harga telur ayam pun merangkak naik. Awal pekan ini, telur ayam naik 0,2 persen ke Rp29.050 per kg.
Tak semua harga pangan melejit jelang Imlek. Salah satunya, gula pasir yang harganya stagnan. Gula premium dibanderol Rp18.200 per kg, gula pasir lokal Rp17.550 per kg.
Selain itu, harga minyak goreng juga tak berubah. Minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.700 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.300 per kg. Namun, minyak goreng curah justru naik sedikit, yakni 0,9 persen menjadi Rp15.800 per kg.
Ada pula komoditas pangan yang harganya turun, yakni kelompok bawang-bawangan. Bawang merah dijual Rp37.850 per kg usai turun 2,7 persen, sedangkan bawang putih Rp40.850 per kg setelah harganya merosot 0,8 persen.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
《tafsir mimpi 02》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman online mudah di accHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tafsir mimpi 02》bab terbaru。