j99slot

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

ovo slot 88

Dalam forum BIMP******

Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Strategic Planning Meeting Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menyampaikan bahwa saat ini waktunya mempunyai peran lebih krusial dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hal itu, di Jakarta, Jumat, mengingat situasi geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Indonesia mengangkat konsep “chrono-politic” dan “chrono-economy” dalam pertemuan BIMP-EAGA untuk mengilustrasikan pentingnya peranan waktu dalam pengambilan keputusan internasional.

“Kedua konsep tersebut menjelaskan bagaimana waktu mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi dan siklus ekonomi. Jika BIMP-EAGA tidak cukup gesit untuk mengadopsi dinamika ini, maka akan tertinggal dalam kompetisi,” ujar Edi pula.

Dalam pertemuan yang digelar di Kuching, Malaysia tersebut, Indonesia memandang perlu sesegera mungkin dilakukan persiapan penyusunan dokumen visi pasca 2025 dengan menyesuaikan berbagai perkembangan global yang terjadi saat ini.

“Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” kata Edi.

Di samping itu, beberapa isu strategis juga dilaporkan oleh klaster untuk mendorong integrasi ekonomi di sub-kawasan, di antaranya pembentukan kelompok kerja yang fokus pada isu strategis, yakni Working Group (WG) on Economic Zonesdan WG on Interconnection.

Beberapa potensi rute konektivitas juga dijajaki di antaranya rute Bandar Seri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan. Dari sektor pariwisata, dalam keketuaan Indonesia telah disusun inisiatif Tourism Sister Village.

Lebih lanjut, pemerintah juga melaporkan progres beberapa proyek infrastruktur, seperti enclave interconnectiondi Kalimantan Utara sebesar 150 kilovolt amphere (kVA) yang saat ini telah mencapai 50 persen dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Kemudian proyek infrastruktur prioritas seperti pembangunan Kereta Api Makassar-Pare Pare-Mamuju, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk, Sambas, Badau dan juga pembangunan Makassar New Port.

Guna keberhasilan implementasi proyek-proyek di BIMP-EAGA, para pejabat senior sepakat bahwa penguatan kerja sama lintas sektor yang efektif menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Edi menilai keterlibatan dunia usaha, pemerintah daerah serta akademisi juga sangat penting untuk keberlanjutan program-program BIMP-EAGA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi RI juga memberikan arahan dan tanggapan terhadap laporan sembilan klaster, yaitu Transportasi, Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Perdagangan, Listrik dan Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agribisnis, Pariwisata, Lingkungan, serta Pendidikan dan Sosial Budaya.

Pertama, Indonesia sepakat terkait perlunya peningkatan konektivitas termasuk di kawasan perbatasan. Perlu adanya desain ulang peta konektivitas di tingkat regional agar tergambar mobilitas orang, sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan transportasi kawasan.

Indonesia juga menyambut baik revitalisasi konektivitas darat, laut dan udara yang sempat terhenti selama pandemi, juga rencana beberapa rute penerbangan baru, seperti Bandar Sri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan.

Kedua, sebagai bentuk fasilitasi perdagangan dan investasi, harapan pengusaha untuk kemudahan pelayanan Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) agar ditanggapi serius. Untuk kemudahan transaksi, terutama bagi UMKM, perlu didorong Local Currency Transaction (LCT) di kawasan.

"Potensi kerja sama halal juga sangat besar, misalnya untuk produksi pertanian dan pariwisata halal," ujar Edi pula.

Ketiga, Indonesia menyambut baik pembentukan working group interconnection,yang mendukung program ketahanan energi kawasan.

Sementara itu, BIMP-Power Integration Projectpenting dalam merealisasikan perdagangan listrik multilateral dan menciptakan pasar energi sub-regional. Pengembangan energi terbarukan juga tidak kalah penting.

Keempat, agar diperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk membangun dan mempromosikan penerapan teknologi digital. Keberadaan ICT CEO Forum agar dimaksimalkan untuk kerja sama proyek-proyek-digital.

Aplikasi teknologi digital di berbagai sektor perlu didorong, misalnya untuk kemudahan prosedur kepabeanan, melacak kargo maupun untuk dokumentasi.

Kelima, untuk keberlanjutan sektor pertanian, perlu dilatih petani muda, sekaligus untuk mendorong penerapan teknologi digital di sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, bekerja sama dengan negara mitra dan dunia usaha.

Keenam, BIMP-EAGA perlu membuat promosi bersama untuk cultural-based tourism. Juga banyak potensi untuk promosi eco tourism, bekerja sama dengan klaster lingkungan.

Ketujuh, BIMP-EAGA harus menjadicenter of excellent. Bergabungnya akademisi melalui jaringan Higher Education Institutionsdan TVET Network merupakan peluang yang sangat baik untuk memperkuat bidang penelitian dan pengembangan di sub-kawasan.

Terakhir, Indonesia menyerukan kerja sama konkret dalam mengisi perayaan 30 tahun usia BIMP-EAGA. Beberapa usulan tersebut yakni pelaksanaan 21st Century Halal Trade and Industri di Brunei Darussalam, Investor Dialogue of Hidrogen Development as the Next Power di Malaysia, ICT Workshop for SMEsdi Filipina dan Agriculture Technology Forum and Expodi Indonesia.

Sebagai informasi, lebih dari 400 delegasi dari negara anggota BIMP-EAGA, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina hadir dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Jumlah delegasi Indonesia sendiri mencapai 80 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari klaster dan kelompok kerja, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan pengusaha, juga perwakilan RI di negara BIMP-EAGA.
Baca juga: Kawasan BIMP-EAGA tumbuh positif selama kepemimpinan RI
Baca juga: BIMP-EAGA Ministerial Retreat bahas pengambangan koridor ekonomi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Keluar dari Bintang Neraka

redwin69

Gubernur sebut bantuan pangan sangat penting tekan inflasi di Sumut******

Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut.

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bantuan pangan di Kabupaten Padang Lawas, sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi di daerah ini.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ujar Hassanudin, usai mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,57 persen pada Desember 2023 secara bulan ke bulan (month to month).

Harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumut yakni 0,12 persen, lalu bawang merah 0,08 persen, dan harga minyak goreng 0,04 persen.

Untuk itu, kata dia lagi, dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi Sumut karena sangat berguna mendorong upaya penguatan ketahanan pangan khususnya saat Ramadhan 1445 Hijriah.

"Sehingga Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait juga akan terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan pokok dan pangan yang cukup," kata dia lagi.

Selain itu, kata dia, bantuan beras itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan El Nino.

"Bantuan beras merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan badai El Nino, dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia pula.

Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Dalam sambutan penyerahan bantuan pangan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras

"Jadi, bapak ibu sekalian, beras ini diberikan kepada bapak ibu, karena harga beras sekarang naik," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

"Nanti kalau APBN kita ada ruang untuk anggaran ini, akan dilanjutkan, tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: BI: Perekonomian Sumut 2024 bertumbuh tapi tetap harus berjaga
Baca juga: Pemprov Sumut siap jalankan arahan Mendagri kendalikan Inflasi

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Setan mengganggu langit

nusa188

BSI Institute: Hilirisasi Nikel Untungkan Ekonomi RI Sampai Rp514 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute memaparkanhilirisasi nikel mampu memberikan nilai tambah pada ekonomi RI hingga Rp514 triliun (US miliar) pada 2022.

Head of BSI Institute Luqyan Tamanni pun mengatakan kebijakan hilirisasi merupakan "kebijakan harga mati" yang diambil pemerintah untuk memastikan terwujudnya Indonesia Maju 2045.

Lihat Juga : Mengintip Kondisi Ekonomi Kenya yang Presiden Girang Dikunjungi Jokowi

Menurut Luqyan, hilirisasi merupakan salah satu solusi atas potensi de-industrialisasi dan juga upaya memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin.

Ia mengatakan hilirisasi juga bertujuan mengoreksi nilai tambah ekonomi yang hilang dan penerimaan devisa dari berbagai aktivitas pemrosesan komoditas utama Indonesia ke negara tetangga.

"Kemandirian dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dapat mendorong energi penduduk Indonesia, yang secara demografi semakin muda ini (memasuki dekade bonus demografi)," ucap Luqyan.

Dalam laporan terbarunya ini, BSI Institute menyinggung juga diskursus kebijakan hilirisasi Indonesia yang memang tengah disorot lembaga internasional lantaran dianggap tidak sejalan dengan globalisasi dan rezim perdagangan bebas.

"Di era Industri 4.0, pemerintah cenderung mengabaikan strategi industri demi integrasi ekonomi global dan liberalisasi pasar. Namun, perkembangan keadaan saat ini dan Covid-19 membuat beberapa negara memprioritaskan kebijakan industri nasional untuk menjaga dan mempromosikan industri domestik mereka," bunyi laporan BSI Intitute tersebut.

"Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat adalah langkah utama dalam strategi industri, misalnya menetapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat."

Pilihan Redaksi WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata Jokowi Singgung Ketidakadilan Ekonomi Dunia dalam KTT BRICS Jokowi di KTT BRICS: Pandemi Ajarkan Kita Tidak Bisa Kerja Sendiri

Pemerintah memang tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

Meski begitu, sejumlah ekonom sanksi terhadap kebijakan hilirisasi nikel ini yang justru diyakni akan lebih banyak menguntungkan negara asing ketimbang negeri sendiri.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

daftar situs judi slot online terpercaya

Pengusaha Ungkap Alasan Mal Kian Sepi Pasca Pandemi Covid******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjelaskan penyebab maraknya mal sepi terutama di Jakarta. Salah satunya karena mal tidak memberikan pengalaman atau experience kepada pengunjung. 

Salah satu pengurus APPBI Kantoro Permadi mengatakan pengunjung lebih cenderung mencari experience seperti makan di mal terutama setelah pandemi covid-19.

"Memang rata-rata di beberapa area, mungkin mal-mal yang lebih banyak tempat makannya, lebih cepat recovery dibanding 2019," kata Kantoro di Grand Indonesia, Kamis (10/8).

"Tentunya pusat perbelanjaan yang bisa menyiapkan tempat yang nyaman, yang experience-nya kepada customer juga memorable, itu lah yang bertahan dan semakin ramai," katanya.

Di sisi lain, Kantoro optimis penjualan di pusat perbelanjaan akan meningkat 10 persen di semester II tahun ini dibandingkan semester I. Penyebabnya karena di semester II banyak hari libur seperti Natal dan peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang.

Lihat Juga : Harta Bos Properti China Raib Rp434 T, Paling Rugi dari Semua Taipan

Sementara terkait cara berbelanja pengunjung mal, APPBI melihat masih sama dengan sebelum pandemi covid-19. Pengunjung cenderung membeli secara spontan atau impulse buying.

"Orang Indonesia masih 'eh ke mal yuk, jalan-jalan'. Udah jalan-jalan 'eh ada sepatu, eh ada ini'. Kemudian akhirnya jadi belanja lebih banyak," kata Kantoro.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)

Dari ksatria menjadi raja

nomor slot login

Erick Thohir Akan Jadikan PKPU Sebagai Cara Benahi Keuangan Waskita******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

"Kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kemarin, salah satu opsinya dengan PKPU atau restrukturisasi total. Jadi ini yang kita dorong, ini yang kita coba," ujar Erick seperti dikutip dari Antara,Senin (7/8).

Ia menyebut Kementerian BUMN bersama para pemangku kepentingan lain akan terus mendukung BUMN Karya dalam upaya membenahi kinerja keuangan mereka.

Selain soal PKPU, Erick juga blak-blakan soal langkah pemerintah batal memberikan memberikan modal negara Rp3 triliun untuk Waskita Karya. Modal tersebut akan dialihkan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

"PMN Waskita dialihkan ke HK. Dari situ, HK mengambil aset yg ada di Waskita. Proses merger HK dan Waskita serta PP (PT PP Presisi) dan WIka (PT Wijaya Karya Tbk) itu prosesnya 2 sampai 3 tahun. Tapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari 3 tahun lalu," ujar Erick.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.

(agt/agt)

Pangeran Neraka dari dunia lain

agen togel terpercaya

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.

(rir/rir)