petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

5unsur2

totoslot 911Jutaan kata 690201Orang-orang telah membaca serialisasi

《5unsur2》

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri.
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Lihat Juga :
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

Lihat Juga :
Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]



(skt/bir)

Harga Pangan di Spanyol Melesat ke Rekor Baru******

Harga pangan di Spanyol melesat 15,4 persen pada Oktober 2022. Kenaikan itu merupakan rekor baru sejak pencatatan dilakukan oleh 'BPS' Spanyol pada 1994 lalu.
Harga pangan di Spanyol melesat 15,4 persen pada Oktober 2022. Kenaikan itu merupakan rekor baru sejak pencatatan dilakukan oleh BPS Spanyol pada 1994 lalu. Ilustrasi Spanyol. (REUTERS/SUSANA VERA).
Nusa Dua, CNN Indonesia--

Harga pangan di Spanyolmelesat 15,4 persen pada Oktober 2022 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu merupakan rekor baru sejak pencatatan dilakukan oleh Institut Statistik Nasional Spanyol pada 1994 lalu.

Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, harga pangan itu naik 2,3 persen. Mereka merinci kenaikan harga pangan terbesar terjadi pada sayur-sayuran.

Tercatat harga sayur-sayuran melonjak sampai dengan 25,7 persen. Lonjakan kedua dialami oleh telur yang harganya naik 25,5 persen. Sedangkan ketiga, dialami oleh golongan biji-bijian yang harganya naik 22,1 persen. 

Selain perang, lonjakan harga juga dipicu kekeringan ekstrem dan gelombang panas berturut-turut yang melanda Spanyol tahun. Bencana itu telah membuat panen buah dan sayuran di negara yang menjadi produsen terkemuka di Uni Eropa itu jatuh.

Meski harga bahan pangan melonjak, tingkat inflasi di Spanyol secara keseluruhan melambat menjadi 7,3 persen pada Oktober kemarin, turun dari 8,9 persen dibanding September.

Tak hanya itu, inflasi juga menjauh dari 10,8 persen yang merupakan level tertinggi 38 tahun pada Juli lalu.

Penurunan inflasi ini terjadi akibat jinaknya tagihan listrik. Pasalnya, pada Oktober kemarin tagihan turun 22,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]



(agt/bir)

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menaker Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soal no work no pay, alias tidak kerja tidak dapat upah agar tak ada PHK.
Pengusaha ngotot mendesak Menaker Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soal no work no pay, alias tidak kerja tidak dapat upah agar tak ada PHK. Ilustrasi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Lihat Juga :
Stok Beras Menipis, Bulog Sarankan Pemerintah Segera Impor

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

(skt/agt)




bab terbaru:buku mimpi 2d 43

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
kredit lewat tokopedia
proses pinjaman tunai kredivo
pinjam uang di bsi tanpa jaminan
kiwbet
aplikasi kredit
daftar situs slot tergacor
bocoran admin agus slot
jokerbet303
cara menukarkan voucher domino's pizza shopee
Daftar isi semua bab
Bab 1 permainan slot gacor malam ini
Bab 2 slot online terbaru 2022
Bab 3 angka jitu prediksi togel
Bab 4 kredit handphone online
Bab 5 p200m slot
Bab 6 bosbet77
Bab 7 situs judi slot yang gampang menang
Bab 8 slotmania88
Bab 9 vision slot
Bab 10 bola389
Bab 11 dunia gacor
Bab 12 link terbaru slot
Bab 13 maxwin gacor slot
Bab 14 situs slot4d terbaru
Bab 15 angka jitu kelinci
Bab 16 dolar88
Bab 17 tafsir mimpi 04
Bab 18 aquaslot10
Bab 19 apa itu jp paus
Bab 20 keboemas88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3764bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Gelombang naga di zaman makmur

situs gacor terbaru hari ini
Pengusaha ngotot mendesak Menaker Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soal no work no pay, alias tidak kerja tidak dapat upah agar tak ada PHK.
Pengusaha ngotot mendesak Menaker Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soal no work no pay, alias tidak kerja tidak dapat upah agar tak ada PHK. Ilustrasi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Lihat Juga :
Stok Beras Menipis, Bulog Sarankan Pemerintah Segera Impor

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

(skt/agt)

Halo, Mayor Jenderal

bbm4d
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membagikan pengalamannya ikut uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11).
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membagikan pengalamannya ikut uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11). (Muchlis - Biro Pers).
Jakarta, CNN Indonesia--

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membagikan pengalamannya ikut uji coba Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11).

Adapun uji coba KCJB dilaksanakan pada Rabu (16/11) sore yang disaksikan langsung secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping dari Nusa Dua, Bali.

"Tidak ada guncangan sama sekali, karena kereta berjalan dengan lembut," tulis Ridwan dalam unggahan instagram resminya @ridwankamil yang dikutip, Kamis (17/11).

Menurutnya, jika nantinya menggunakan kecepatan normal, maka jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung sangat cepat, yakni cukup 40 menit saja. Padahal biasanya sekitar 3 jam 20 menit atau 200 menit.

"Tinggal di Bandung dan kerja di Sudirman-Thamrin Jakarta, sekarang menjadi mungkin. Karena konsep jarak bukan lagi 'berapa jauh' tapi 'berapa lama'," imbuhnya.

Emil juga berharap KCJB bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. "Semoga Juni 2023 sudah bisa dipergunakan bagi publik dan meningkatkan ekonomi Jawa Barat dan DKI berlipat-lipat," kata dia.

Tak lupa, Emil mengatakan jika nantinya proses KCJB berhasil, maka pemerintah bakal merancang pergerakan kereta sampai Surabaya.

"Doakan jika lancar, tahap berikutnya adalah rute Bandung-Kertajati-Purwokerto-Yogya-Madiun-Surabaya. Diharapkan investasi lebih murah karena rutenya melipir jalan tol sehingga tidak banyak pembebasan lahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Onmyoji hebat tingkat dewa

pakar777
Mowilex memamerkan kanopi tenaga surya di perhelatan G20. Teknologi ini diyakini dapat mengurangi emisi karbon.
Mowilex memamerkan kanopi tenaga surya di perhelatan G20. Teknologi ini diyakini dapat mengurangi emisi karbon. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi).
Nusa Dua, CNN Indonesia--

PT Mowilex Indonesia, produsen cat, memamerkan kanopi tenaga suryauntuk mengurangi emisi karbon. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap komitmen pemerintah menuju net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Kanopi tenaga surya diperkenalkan bersamaan dengan berjalannya rangkaian Presidensi G20 di Bali karena climate change memang menjadi salah satu pembahasan penting di acara tingkat dunia tersebut.

Sebelumnya, perusahaan juga telah meluncurkan cat premium dan pelapis kayu tanpa karbon atau nol karbon.

"ACE akan terus berinvestasi di Indonesia lewat Mowilex, karena management (Mowilex) dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam industri cat, dimana Mowilex bukan hanya menjadi yang terdepan dalam inovasi produk, juga keberlanjutan terhadap lingkungan," ujar Chairman of Asia Coatings Enterprises Pte. Ltd Reza Safavi kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11)

Diharapkan Mowilex bisa memperluas pasar dan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep green city.

"ACE juga akan terus berinvestasi lewat Mowilex dan mendukung pemerintah dan terbuka jika pemerintah membutuhkan dukungan, serta partisipasi Mowilex dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan, dimana dirancang untuk menjadi kota ramah lingkungan," jelasnya.

Lihat Juga :
Utang Negara Miskin Capai Rp200 T Saat Pandemi Covid-19

Meski demikian, Reza enggan menyebutkan berapa nilai investasi yang diberikan ke Mowilex. Dia mengatakan bukan masalah investasi, tetapi bagaimana dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon.

"Kami berinvestasi kepada Mowilex ini bukan hanya soal finansial semata, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat menjawab tantangan global seperti yang ada di G20 Bali 2022, di mana salah satunya sedang Mowilex lakukan, yaitu menggunakan solar panel sebagai bentuk pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan," terang dia.

Saat ini, kanopi tenaga surya telah diimplementasikan oleh Mowilex di kantor pusatnya di Jakarta. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi emisi karbon setidaknya 30 persen dari yang biasanya digunakan perusahaan.

"Proyek ini membantu Mowilex mengurangi jejak karbonnya secara permanen, mencapai 30 persen di kantor pusatnya saja. Kami bangga ikut memajukan tujuan energi bersih Indonesia, dengan memangkas emisi pada sumbernya, dibanding hanya mengandalkan kompensasi karbon (carbon offsets)," kata CEO PT Mowilex Indonesia Niko Safavi.

Lihat Juga :
Korsel Bakal Bangun Sistem Air Bersih di IKN

Sebagai perusahaan manufaktur cat dengan sertifikasi netral karbon pertama di Indonesia sejak 2019, peluncuran kanopi tenaga surya adalah komitmen awal Mowilex melakukan pengurangan jejak karbon melalui transisi menggunakan energi bersih.

Selain itu, Mowilex juga mendukung sejumlah proyek yang sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Termasuk, inisiatif yang mempromosikan energi terbarukan, keanekaragaman hayati, dan pengembangan komunitas yang bertanggung jawab.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/bir)

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

bibit88
BPS menyebut surplus neraca dagang RI yang berlangsung selama 30 bulan berturut-turut disumbang oleh salah satunya komoditas minyak dan gas.
BPS menyebut surplus neraca dagang RI yang berlangsung selama 30 bulan berturut-turut disumbang oleh salah satunya komoditas minyak dan gas. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat eksporIndonesia per Oktober 2022 naik 0,13 persen ke US,81 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US,78 miliar. Jika dibandingkan Oktober 2021, nilai ekspor RI naik 12,30 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto merinci capaian ekspor Indonesia pada bulan ini yang ikut menyumbang surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

"Jadi neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US,67 miliar. Jadi neraca perdagangan sampai Oktober 2022 ini membukukan surplus selama 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," papar Setianto dalam konferensi pers, Selasa (15/11).

Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor hasil minyak 9,02 persen menjadi US4,6 juta dan gas 8,34 persen menjadi US1,2 juta. Kendati demikian, ekspor minyak mentah turun 20,43 persen menjadi US9,3 juta.

Setianto memaparkan ekspor Indonesia per Oktober 2022 mencapai US,81 miliar. Rinciannya adalah US,04 miliar dari industri pengolahan, US,97 miliar dari tambang dan lainnya, US,38 miliar dari migas, dan sisanya dari pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Secara spesifik, ekspor nonmigas menyumbang 94,46 persen dari total ekspor Oktober 2022. Peningkatan terbesar dari ekspor nonmigas dicatat oleh lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar US7,1 juta; bahan bakar mineral US2,7 juta; besi dan baja US5,9 juta; bahan kimia anorganik US,9 juta; dan kapal, perahu, dan struktur terapung US,2 juta.

Sementara, penurunan terbesar ekspor nonmigas menimpa sektor bijih, logam, terak, dan abu sebesar US7,7 juta; mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US,7 juta; pulp dari kayu US,4 juta; produk kimia US,9 juta; dan kayu dan barang dari kayu US,2 juta.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, peningkatan terjadi di India (US8,8 juta), Pakistan (US1,6 juta), China (US,5 juta), Spanyol (US,9 juta), dan Thailand (US,8 juta).

"Peningkatan ekspor non-migas terbesar, utamanya untuk India, yang meningkat US8,8 juta month to month (mtm). Peningkatan terbesar terjadi pada komoditas bahan baku mineral; besi dan baja; dan pupuk," ujar Setianto.

Lalu, lima negara dengan penurunan ekspor terbesar Indonesia adalah Malaysia (US6,9 juta), Filipina (US0,7 juta), Jepang (US juta), Hong Kong (US,3 juta), dan Korea Selatan (US,1 juta).

"Untuk penurunan ekspor nonmigas terbesar ke Malaysia, penurunannya US6,9 juta mtm. Dengan penurunan terbesar untuk komoditas bijih, terak, dan abu logam; berbagai produk kimia; besi dan baja," paparnya.

Sejauh ini, China masih mendominasi pasar ekspor RI senilai US,25 miliar atau 26,65 persen. Lalu, ekspor ke India sebesar US,12 miliar atau 9,04 persen dan AS US,07 miliar alias 8,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Tadinya AS selalu nomor dua, saat ini bertukar tempat dengan India ke nomor tiga," ujar Setianto.

Untuk kawasan ASEAN, ekspor Indonesia membukukan US,23 miliar atau setara 18,03 persen pangsa pasar. Sementara di Uni Eropa mencapai US,81 miliar alias 7,74 persen.

Secara kumulatif, nilai total ekspor Indonesia Januari-Oktober 2022 mencapai US4,14 miliar. Nilai tersebut naik 30,97 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni US6,41 miliar.

Lihat Juga :
Jokowi Was-was Ancaman Krisis Pupuk Bikin 2023 Makin Suram
(skt/agt)

Tuan Kerajaan Dao

link slot paling gacor hari ini
Harga aset kripto kompak mulai bangkit dalam 24 jam terakhir setelah sempat terpuruk bersama-sama.
Harga aset kripto kompak mulai bangkit dalam 24 jam terakhir setelah sempat terpuruk bersama-sama. (istockphoto/Larina Marina).
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga aset kripto kompak mulai bangkit dalam 24 jam terakhir setelah sempat terpuruk bersama-sama. Kenaikan harga kripto dipimpin olehXRP yang naik sekitar 10 persenan dalam sehari.

Mengutip coinmarketcap.com, Selasa (15/11), harga XRP berada di level USBuruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam KSPI menolak PP 36/2022 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK karena kenaikan upah akan di bawah inflasi.
Buruh yang tergabung dalam KSPI menolak PP 36/2022 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK karena kenaikan upah akan di bawah inflasi. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Lihat Juga :
PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Lihat Juga :
Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/bir),37 per keping, naik 11,64 persen dalam 24 jam tapi anjlok 18,26 persen dalam 7 hari terakhir.

Setelah XRP, urutan kedua yang melonjak cukup tinggi adalah polygon sebesar 9,87 persen dalam 24 jam terakhir, tapi anjlok 19,28 persen dalam sepakan. Kripto tersebut dijual US<句子>,94 per keping.

Lalu, Cardano naik 4,31 per keping dalam 24 jam tapi turun 15,11 persen dalam sepekan. Kripto itu ada di level US<句子>,335 per keping.

Berikutnya, Ethereum naik 5,97 persen dalam 24 jam terakhir tapi turun 18,39 persen dalam sepekan, berada di level US.260 per keping.

Selanjutnya, BNB ada di level US1 per keping naik 4,20 persen dalam sehari tapi turun 18 persen dalam 7 hari terakhir.

Lihat Juga :
Buruh Jadi Korban PHK Buntut Orderan Sepatu Anjlok Nyaris 50 Persen

Bitcoin masih bertengger di US.800 per keping, naik 4,1 persen dalam 24 jam tapi anjlok 18,15 persen dalam sepekan.

Tether naik tipis 0,01 persen dalam 24 jam, berada di level US<句子>,998 per keping.

Adapun USDC dan Binance USD pergerakannya variatif namum stabil di US per keping.



Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/sfr)

Pemecahan

erek erek 2d buku mimpi