menang besar slot

daftar pinjol ilegal ojk 2022 108Jutaan kata 40460Orang-orang telah membaca serialisasi

《menang besar slot》

UI wisuda 4.507 lulusan siap dedikasikan ilmu atasi masalah global******

UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global,

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan upacara wiisuda tahun akademik semester Gasal 2023/2024 selama dua hari (Jum’at-Sabtu, 1-2 Maret) di Balairung, Kampus UI Depok dengan meluluskan 4.507 wisudawan yang siap mendedikasikan ilmunya atasi permasalahan global.

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., dalam pidatonya, Sabtu menyampaikan, pada Upacara Wisuda Program Sarjana dan Vokasi kemarin, sebanyak 13 lulusan program Diploma, 1.732 lulusan program sarjana, 200 lulusan program kelas internasional, dan sebanyak 87 lulusan dari ekstensi.

Pada saat menyampaikan pidatonya, Prof. Ari menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, UI telah membukukan berbagai pencapaian baik di bidang akademik, maupun non-akademik.

QS World University Ranking menempatkan UI pada peringkat 237 di dunia, dari posisi sebelumnya di peringkat 290. Kabar baik datang juga dari Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 yang menempatkan UI pada urutan pertama di tanah air, nomor 5 di Asia, atau posisi ke-20 di dunia.

UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global, ujar Prof. Ari.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa UI terus berupaya menghadirkan lingkungan kampus sehat yang diimplementasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang mendukung kelestarian alam, seperti konservasi air, konservasi hutan, penghematan energi, dan pengurangan emisi karbon.

Di akhir pidatonya, Prof. Ari mengajak para wisudawan untuk terus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berkarya menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab permasalahan bangsa dan global.

Seusai pidato rektor, Arrizqy Nadya Khairunnisa Yulianto wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mewakili rekan-rekannya menyampaikan pidato dan ucapan terima kasih. Sejalan dengan semangat yang diusung pada Dies Natalis ke-74 UI Sinambung Membangun Indonesia Lestari menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menyuarakan dan menanggapi isu-isu keberlanjutan.

Di tengah rangkaian acara dilakukan penyerahan secara simbolik Program Penghimpunan Dana Abadi Universitas Indonesia. Dana ini merupakan kontribusi dari wisudawan selaku alumni baru kepada UI senilai Rp1.467.700.000.

Dana tersebut diperoleh melalui penyisihan biaya wisuda yang dibayarkan setiap wisudawan. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk usaha memajukan almamater UI termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa UI yang membutuhkan.
Baca juga: Mahasiswa UI pamerkan karya inovasi di ajang ARCH:ID
Baca juga: UI-Grab adakan penelitian keamanan soal ojek daring
Baca juga: UI ciptakan platform Si-Cuhal untuk pantau curah hujan

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

BPOLBF sebut ekologi jadi prinsip tata kelola pariwisata Labuan Bajo******

Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan.

Labuan Bajo (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan aspek ekologi menjadi prinsip dalam tata kelola dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pariwisata yang didorong ada kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif, saat ini kami berada di kawasan otorita (Parapuar Labuan Bajo) yang menurut mandat perpres (peraturan presiden) kami mendapatkan hak pengelolaan. Tapi hak pengelolaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami kelola dengan prinsip-prinsip ekologis, prinsip memberdayakan masyarakat," kata Frans Teguh, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (1/3).

Dia menjelaskan tata kelola berbasis salah satunya diterapkan dalam pengembangan lahan otorita Parapuar Labuan Bajo.

"Sehingga yang kami tawarkan dalam konsep pengembangan Parapuar ke depan zona kebudayaan bisa menjadi karakter pengembangan kawasan ini apakah nampak dari simbol, bentuk, bangunan, ketinggian bangunan itu semua saya kira harus jadi hal-hal yang kita atur dalam guidelinepengembangan kawasan. Ini yang kita sudah sedang negosiasi kan teman-teman investor kalau mereka mau membangun ikuti aturan tata ruang," katanya lagi.

Dia menjelaskan Labuan Bajo, Flores sebagai satu entitas pengembangan kepariwisataan dalam tahapan membangun, termasuk pembangunan sumber daya manusianya.

Ia menambahkan bahwa produk-produk kepariwisataan yang disajikan harus benar-benar sesuai dan cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, namun tidak mengesampingkan aspek ekologis dan keberlanjutan.

"Saya tahu dan ini merupakan persoalan kita bersama yakni transformasi sosial-budaya kita yang tadinya agraris, tadinya birokrat, tadinya nelayan sekarang masuk new economy, artinya ada peluang baru di pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata sudah paham sekali dunia pariwisata punya standar, kaidah-kaidah, kalau misalnya mau masuk ke sana ya sesuai dengan standar yang diminta," katanya pula.

Dia juga meminta seluruh stakeholder dan media massa memberikan masukan konstruktif dan secara kolektif bekerja untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.

Dia meyakini seluruh stakeholder dan media massa akan memberikan kontribusinya sesuai peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu sampai hilir.

"Teman-teman media memberikan masukan, penajaman menjaga momentum-momentum yang terbaik ini supaya pariwisata kita lebih berkualitas, kami ingin dorong sesuatu yang lebih meaningfuldan saya kira ini adalah kerja-kerja dalam proses, mudah-mudahan hasilnya optimal karena dalam strategi kita bersama," ujarnya lagi.

"Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan," katanya pula.
Baca juga: BPOLBF siapkan SDM internal yang unggul dan profesional
Baca juga: Otorita ajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan******

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

Dikutip dari Tech Crunch, Sabtu, Musk, sebagai salah satu pendiri OpenAI, menuduh perusahaan itu kini berfokus mengejar keuntungan sehingga telah melenceng dari kontrak pendiriannya sebagai organisasi nirlaba yang mengembangkan AI demi membantu manusia.

Musk mengklaim bahwa Altman dan Greg Brockman, yang juga ikut mendirikan OpenAI, mengajaknya ikut membiayai pendirian perusahaan itu pada 2015 dengan janji bahwa OpenAI akan berfokus pada tujuan nirlaba untuk melawan ancaman kompetitif dari Google.

Baca juga: Elon Musk hadapi tantangan pasar mobil listrik di Jepang

Baca juga: Elon Musk pulihkan akun X pendiri Infowars Alex Jones

Menurut Musk, dalam perjanjian menyepakati bahwa teknologi OpenAI harus tersedia dan bebas digunakan oleh publik.

Gugatan itu telah diajukan ke pengadilan di San Francisco pada Kamis (29/2) waktu setempat. Dalam gugatan tersebut disampaikan bahwa OpenAI saat ini telah melakukan komersialisasi penelitian kecerdasan buatannya setelah bermitra dengan Microsoft.

"Di bawah dewan barunya, itu (OpenAI) tidak hanya mengembangkan tetapi menyempurnakan AGI (Artificial General Intelligence) untuk memaksimalkan keuntungan bagi Microsoft, bukan untuk kepentingan kemanusiaan. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian pendirian," tulis gugatan itu.

Menurut pengaduan hukum, Musk menyumbangkan lebih dari 44 juta dolar AS kepada OpenAI antara 2016 dan September 2020. Gugatan itu menyebutkan selama beberapa tahun pertama, dia adalah investor terbesar OpenAI.

Musk, yang meninggalkan dewan direksi OpenAI pada tahun 2018, telah ditawari saham di perusahaan itu tetapi dia menolak dengan alasan masih memegang teguh prinsip pendirian perusahaan untuk tujuan kemanusiaan.

Melalui gugatan tersebut, Musk menuntut OpenAI untuk kembali mematuhi misi pendiriannya dan melarang mereka mengkomersialkan teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkannya untuk kepentingan direksi atau mitra OpenAI seperti Microsoft.

Gugatan itu meminta pengadilan memutuskan bahwa sistem AI seperti GPT-4 dan model canggih lainnya yang sedang dalam pengembangan merupakan teknologi yang melanggar perjanjian lisensi.

Musk juga menuntut audit dan potensi ganti rugi dari sumbangan yang diberikan untuk mendanai penelitian apabila pengadilan menemukan dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Elon Musk: Popularitas Swift bisa anjlok karena "Person Of The Year"

Baca juga: Elon Musk akan integrasikan xAI dengan platform media sosial X

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot judi 88、kilat777、situs judi slot gacor hari ini

Terkait：kucing togel、link tergacor slot、1001 slot、pinjol rupiah anda、situs web slot paling gacor、krisna96、m777 slot login、bola228、paito angkanet hk、erek 63

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：aster88（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

aplikasi pinjaman selain akulaku

slot gacor 88 deposit pulsa tanpa potongan

tokopedia cicil

cara blokir link slot

semua situs slot mpo bonus new member 100

slot gacor perkalian besar

jempolqq

depo 77 slot

tafsir mimpi orang hamil togel

gadisBacaan TerkaitMore+

Bunga mekar di Jinxiang

link slot server taiwan

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan tepat karena untuk menjaga keamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur

Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.

Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Thor yang marah

depo slot 5000

DKI sepekan, Banjir kepung Jakarta sampai kasus DBD meningkat******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta dalam sepekan mulai Senin (26/2) sampai Sabtu (2/3) menjadi sorotan warga mulai dari Jakarta kembali dikepung banjir hingga peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada bulan Februari 2024.

Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta selama sepekan yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi di akhir pekan ini.

1. Sebanyak 34 ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa
34 ruas jalan di wilayah Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi pukul 10.00 atau mengalami peningkatan jumlah dibanding pukul 06.40 dan 09.00 WIB.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 34 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun empat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan konsep bernuansa moderen pada 2024 untuk mewujudkan visi Jakarta menuju kota global.

"Alasannya pembangunan JPO dengan konsep moderen ini tidak hanya memperhatikan estetika dan fungsionalitas, tetapi juga keberlanjutan untuk berkontribusi mewujudkan visi Jakarta menuju kota global," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwik Wahyuni saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya ada di sini

3. Jelang Ramadhan, warga DKI diminta tak panik karena stok pangan aman

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamin ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat menjelang datangnya Ramadhan dan meminta masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara panik (panic buying).

"Kami memastikan, stok pangan di Jakarta menjelang Ramadhan pada kondisi yang aman," kata Heru saat meninjau bazar murah di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis,

Baca berita selanjutnya di sini

4. PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta.

"Kita harapkan bisa 500 meter, kalau misalkan lebih juga bagus," kata Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono saat ditemui di Rumah Pompa Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis.

Berita selengkapnya dapat dibaca di sini

5. Jaksel akui kasus DBD naik 100 persen lebih pada Februari 2024

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengakui, kasus demam berdarah dengue (DBD) selama Februari tahun ini di daerah itu naik hingga 100 persen lebih dibandingkan bulan sebelumnya.

"Berdasarkan data ada 149 kasus DBD sepanjang Februari," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) Yudi Dimyati di Jakarta, Sabtu.

Selengkapnya dapat dibaca di sini

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Melbourne, andalkan cinta

cara pinjam uang di dana dompet digital

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

liga receh88

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.

APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.

langit keputusasaan

harga voucher telkomsel 1 5gb

Produsen mobil China catat lonjakan penjualan di Januari******

Changchun (ANTARA) - Produsen mobil terkemuka China, FAW Group Co., Ltd., melaporkan lonjakan penjualan kendaraan dalam dua bulan pertama tahun ini, membawa perusahaan tersebut mencatatkan awal yang baik untuk 2024.

Penjualan mobil FAW Group menembus 448.000 unit dalam dua bulan pertama 2024, naik 17,7 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut produsen mobil tersebut.

Dari total penjualannya, Hongqi, merek mobil yang berada di bawah naungan FAW Group, menyumbang 65.300 unit sendiri, naik sebesar 37,56 persen (yoy). Hongqi berencana meluncurkan lebih banyak model kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) tahun ini, yang akan semakin meningkatkan penjualannya.

FAW Group merupakan perusahaan milik negara China dan berkantor pusat di Changchun, ibu kota Provinsi Jilin, China timur laut. Perusahaan ini telah memproduksi dan menjual lebih dari 54 juta unit kendaraan selama lebih dari enam dekade.

Yulingzhenxian

situs kredit online

BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem******

Manado (ANTARA) -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 5 Maret 2024," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Ben A Molle di Manado, Sabtu.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret

Dia meminta warga agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

""Waspadai potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang manakala beraktivitas di saat cuaca ekstrem," ujarnya.

Potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 3 Maret berpeluang terjadi di wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara pada tanggal 4-5 Maret diperkirakan cuaca ekstrem berpotensi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

BMKG selalu memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bisa diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.

《menang besar slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，laskar4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《menang besar slot》bab terbaru。