pinjaman online danamas

Setan paling kuat, Tang Seng

Kemendag Panggil Promotor Konser Coldplay Buntut Masalah Tiket******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil promotor konser Coldplay di Jakarta, PT Mitra Muda Jaya (PK Entertainment) untuk meminta klarifikasi terkait pengaduan konsumen soal konser tersebut.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang mengatakan pihaknya telah bertemu dengan PK Entertainment pada Kamis (30/11).

"Kementerian Perdagangan menindaklanjuti pengaduan konsumen, dalam hal ini pembeli tiket konser musik Coldplay yang merasa dirugikan. Terkait hal itu, kami telah bertemu dan meminta klarifikasi PK Entertainment selaku penyelenggara konser musik tersebut," kata Moga dalam keterangan resmi, Sabtu (2/12).

Tiket elektronik, lanjutnya, memiliki kode unik yang akan dipindai dengan pemindai kode batang (scanner barcode) saat konsumen memasuki lokasi konser.

Terjadinya masalah tiket ganda, kata Joy, disebabkan adanya oknum yang membeli tiket dari situs resmi, kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain dengan menduplikasi tiket dan kode unik. Sedangkan pemindai hanya membaca satu kali kode unik. Sehingga apabila terjadi duplikasi, kode unik tersebut tidak dapat digunakan.

Sementara terkait masalah gerbang ultimate yang jebol, Joy mengatakan itu disebabkan karena pengunjung berdesakan masuk. Ditambah lagi, pengecekan dilakukan secara manual.

"Pengunjung yang kedapatan tidak memiliki tiket resmi dipersilahkan keluar dari lokasi. Pengunjung yang bisa masuk hanya yang dapat menunjukkan kepemilikan tiket elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)yang tertera dalam tiket tersebut," kata Joy.

Ia menambahkan promotor sebenarnya sudah menempatkan tim keamanan dan pengendali kerumunan di setiap gerbang untuk mengatur antrean. Sebanyak 1.043 tenaga keamanan dan 4.000 anggota kepolisian juga disiagakan.

Pengaduan lainnya terkait konser Coldplay di antaranya antrean penonton yang berantakan, antrean panjang gerai makanan serta beberapa pengunjung pingsan.

Joy mengatakan antrean penonton yang berantakan disebabkan karena kemungkinan penonton tidak mengikuti panduan yang telah dicantumkan di tiket elektronik.

Sementara terkait antrean gerai makanan dan penonton yang pingsan, promotor mengatakan pihaknya telah menyediakan 60 gerai makanan, 12 posko kesehatan penunjang, 28 orang tenaga dokter, 120 orang perawat, dan 18 ambulans di area konser. Informasi itu, kata Joy, sudah dicantumkan di akun media sosial promotor.

"Pengunjung juga dapat membaca petunjuk atau menanyakan kepada petugas pengantar (usher) di lapangan mengenai lokasi gerai makanan dan fasilitas penunjang lainnya. Kami juga telah melakukan perawatan bagi konsumen yang mengalami masalah kesehatan. Permasalahan tersebut menjadi evaluasi bagi PK Entertainment agar hal serupa dapat diminimalisasi untuk tidak terjadi kembali," pungkas Joy.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Alasan Kekayaan Prajogo Pangestu Melesat dalam Waktu Singkat******

Prajogo Pangestu kini menjadi orang terkaya Indonesia versiForbesReal Time Billionaires, Senin (4/12). Di level dunia, ia juga merangsek naik ke posisi 27.

Kekayaannya melonjak sebesar Rp130 triliun dalam sebulan. Awalnya, Prajogo memiliki harta US,7 miliar atau Rp597,3 triliun (kurs Rp15.435 per dolar AS). Kini, pundi-pundi uangnya menjadi US,1 miliar atau Rp727,01 triliun.

Lonjakan harta dalam waktu singkat itu berasal dari kenaikan harga saham-saham perusahaan miliknya, yang belakangan ini melantai di bursa (IPO).

BRPT, yang IPO pada 9 Oktober lalu, melesat 33,99 persen secara year to date (ytd) atau sejak awal 2023 hingga sesi kedua perdagangan hari ini (4/12).

Kemudian perusahaan pertrokimia miliknya, TPIA, juga terbang 15,94 persen (ytd). Di perusahaan yang IPO pada 26 Mei 2008 tersebut, Prajogo menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 70 persen.

Lalu, BREN yang merupakan emiten geotermal juga melonjak 607,69 persen (ydt). Barito Renewables memulai operasionalnya melalui entitas anak perusahaannya, yakni Star Energy Geothermal Group, yang dikenal sebagai pemimpin dalam produksi listrik dari tenaga panas bumi. Perusahaan ini mencatatkan saham perdananya pada 9 Oktober 2023.

Terakhir, ada CUAN yang menjadi perusahaan paling cuan buat Prajogo. Emiten batu bara ini naik hingga 3.321,53 persen (ytd). Perusahaan yang didirikan pada 2008 ini resmi melantai di BEI pada 8 Maret 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Spotify PHK 1.500 Karyawan Meski Bisnis Tengah Untung******

Raksasa streaming musikSpotifymengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) 17 persen atau 1.500 karyawannya.

PHK dilakukan dengan alasannya penghematan biaya. Ini merupakan gelombang PHK ketiga yang dilakukan Spotify pada tahun ini, setelah sebelumnya memecat 600 karyawan pada Januari, lalu 200 karyawan pada Juni.

Kepada Reuters, CEO Spotify Daniel Ek menyebut perusahaan masih fokus pada efisiensi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap uang yang dikeluarkan.

"Dari sebagian besar metrik, kami lebih produktif namun kurang efisien. Kami harus melakukan keduanya," kata Ek, Senin (4/12).

Manajemen bakal memberikan pesangon, uang liburan, dan jaminan kesehatan sekitar lima bulan dari waktu diputus kontrak.

"Kami memperdebatkan angka PHK yang lebih kecil sepanjang tahun 2024 dan 2025. Namun, mengingat kesenjangan antara tujuan finansial kami dan biaya operasional kami saat ini," imbuh Ek.

Spotify menginvestasikan lebih dari US miliar untuk membangun bisnis podcast. Sejumlah selebriti seperti Kim Kardashian, Pangeran Harry, dan Meghan Markle direkrut untuk memperluas pasar, menjangkau 1 miliar pelanggan pada 2030.

Saat ini, Spotify memiliki 601 juta pelanggan, naik dari periode 2020 yang hanya 345 juta pendengar.

Pada kuartal ketiga 2023, perusahaan ini memperoleh keuntungan yang berasal dari kenaikan harga layanan streaming dan pertumbuhan pelanggan di semua wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Profil Benjie Yap yang Digadang Jadi Bos Baru Unilever******

Benjie Yap diusulkan menjadi calon direktur utama PTUnileverIndonesia Tbk pengganti Ira Noviarti.

Ira resign dari jabatan tertinggi Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu karena alasan pribadi. Setelah itu, ia menjual seluruh sahamnya sebanyak 870 lembar dengan total Rp3,17 miliar.

"Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, pemegang saham utama perseroan berencana untuk mengusulkan Benjie Yap sebagai presiden direktur (direktur utama) perseroan yang baru untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang sama," kata Direktur dan Sekretaris Unilever Indonesia Nurdiana Darus dalam keterangan resmi, Rabu (25/10).

Nantinya, Unilever Indonesia akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2023. Pengangkatan Benjie Yap sebagai bos anyar Unilever juga akan dilakukan pada momen tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Benjie Yap?

Benjie Yap bukan sosok baru di lini bisnis global Unilever. Saat ini, ia menduduki posisi chairman Unilever Philippines, Inc.

Mulanya, Benjie bergabung dengan Unilever pada 1994 sebagai technical management traineedan menggeluti bidang manufaktur, teknik, hingga pengembangan kemasan. Ia kemudian pindah haluan ke bagian marketingsebagai marketing director of home carepada 2001.

Benjie lalu bergabung dengan dewan direksi nasional Unilever Philippines, Inc. Di Filipina, ia pernah mengemban amanah sebagai foods managing director, VP for home care and foods, dan VP for customer development.

Ia juga terkenal di kancah internasional Unilever. Benjie tercatat pernah menjabat sebagai product development managerdi Port Sunlight UK pada 1999 dan VP home careUnilever Thailand di 2009.

Pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever tersebut membuatnya kini berpeluang menjadi bos baru di Indonesia.

"Perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya dan akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme RUPS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan," kata Nurdiana dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru (Benjie Yap) maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]