kumpulan nama situs slot

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS******

JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).

PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).

PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.

Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.

Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Moeldoko Beber Tiga Penyebab Harga Pangan Naik******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldokomengatakan ada tiga penyebabharga pangan naik.

Pertama, faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen. Misalnya terjadinya banjir yang berlebih atau fenomena la nina. Kemudian terjadinya fenomena el nino atau kekeringan.

Kedua, konversi energi. Saat harga energi naik, kata Moeldoko, maka cenderung terjadi konversi produk pangan menjadi energi sehingga berdampak pada harga komoditas pangan tersebut.

Penyebab ketiga adalah kebijakan domestik sebuah negara. Misalnya Rusia dan Ukraina yang melarang ekspor gandum. Inilah yang membuat harga gandum global melonjak.

Persoalan kenaikan harga pangan memang menjadi masalah yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Presiden Jokowi pun telah memerintahkan para menterinya untuk menstabilkan harga pangan yang melonjak.

Hal ini agar perekonomian Indonesia bisa tetap tumbuh positif di paruh kedua tahun ini.

"Pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Apa yang harus kita lakukan? ya dongkrak konsumsi rumah tangga. Saya kira tahu semuanya apa yang harus dilakukan. Stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan, ini penting sekali," ujar Jokowi dalam pembukaan arahan Rapat Kabinet di Istana Negara, Senin (3/7).

Menurutnya, jika harga-harga terus naik, maka inflasi akan kembali melonjak. Padahal, saat ini inflasi sudah berhasil dijaga di bawah 4 persen setelah sempat menyentuh 6 persen pada saat pandemi covid-19 lalu.

"Terus jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berani, 2017

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris cabang terbaik

Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan stakeholder terkait membatasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk hanya untuk kendaraan tertentu hingga 17 Juli 2023. Bahkan, ASDP tak menjual tiket penyeberangan untuk sementara waktu.

Langkah tegas ini diambil untuk mengurai antrean panjang kendaraan menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrean yang terjadi sejak pekan lalu itu imbas tingginya volume kendaraan dan gangguan cuaca buruk yang berdampak pada terganggunya pelayanan penyeberangan.

Kesepakatan bersama ini diambil dalam rapat koordinasi pimpinan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno.

Hadir pula Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M Yusuf Hadi, Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Wakapolres Banyuwangi, Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Ketapang BPTD Wilayah XI, Kasatlantas Banyuwangi, dan Kadishub Provinsi Bali.

"Untuk percepatan layanan, kami fokuskan layanan penyeberangan di Ketapang menuju Gilimanuk untuk kendaraan penumpang serta truk logistik yang mengangkut bahan sembako dan energi (BBM) hingga 17 Juli 2023. Untuk kendaraan lain yang mengangkut barang nonesensial, ditunda dulu," tegas Hendro dalam keterangan resmi, Minggu (8/7).

Di lain sisi, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) menambah armada kapal di dermaga MB 1, 2, dan 3 dari semula 15 unit menjadi 18 kapal. Sedangkan di dermaga LCM ditambah menjadi 15 kapal dari 12 unit.

ASDP juga mengoperasikan KMP Jatra II mulai Jumat (7/7) lalu. Kapal ini melayani lintasan penyeberangan jarak jauh rute Ketapang-Lembar sebagai kapal perbantuan untuk mengurai kepadatan di lintas Ketapang-Gilimanuk.

Lihat Juga : Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar

Meski begitu, ASDP mengimbau masyarakat untuk menunda sementara rencana perjalanan dengan kapal ferry lintas Ketapang-Gilimanuk. Hal ini dikarenakan alasan operasional dan antisipasi cuaca ekstrem, khususnya di perairan Selat Bali.

"Saat ini, untuk sementara kami tidak membuka penjualan tiket online Ferizy untuk lintas Ketapang-Gilimanuk, hingga antrean kendaraan yang memadati pelabuhan dapat diatasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk sementara agar dapat menunda perjalanan hingga kondisi kembali kondusif," imbau GM ASDP Cabang Ketapang Syamsudin.

Sementara itu, jumlah penumpang yang sudah menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang pada Jumat (7/7) hingga Sabtu (8/7) pukul 08.00 WIB ada 23.783 orang dengan total 5.315 unit kendaraan. Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk menyentuh 23.041 orang dengan 5.437 unit kendaraan.

Berdasarkan data Posko Ketapang, sejak 27 Juni 2023 hingga 7 Juli 2023, jumlah kapal yang beroperasi menyentuh 35 unit. Sedangkan realisasi total penumpang mencapai 277.283 orang atau naik 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 196.857 orang.