fafaslot88

Negara Liliput dunia nyata

pinjol bank bri

Jepang akan wajibkan perusahaan laporkan emisi gas rumah kaca******

Tokyo (ANTARA) - Badan pengawas keuangan Jepang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tokyo untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca di seluruh rantai pasokan mereka.

Badan Jasa Keuangan tersebut akan membentuk sebuah panel pada bulan ini untuk membahas rincian kebijakan yang diharapkan dapat mendukung upaya global untuk mempercepat dekarbonisasi, sesuai dengan rencana yang diusulkan pada pertemuan Dewan Sistem Keuangan.

Salah satu pilihan adalah terlebih dahulu menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang menghadapi peningkatan pengawasan dari investor institusi global, daripada menerapkan aturan yang sudah ada pada sekitar 1.600 perusahaan yang terdaftar di Pasar Utama secara bersamaan, menurut rencana pemerintah.

Jepang berupaya membentuk standar pengungkapan berkelanjutan berdasarkan standar yang diumumkan pada 2023 oleh Badan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), sebuah badan global yang menetapkan aturan pelaporan keuangan. Rancangan standar negara tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir Maret.

Sejak dimulainya tahun bisnis hingga  2023, perusahaan-perusahaan Jepang diminta untuk memasukkan informasi dalam laporan keuangan mereka tentang bagaimana mereka mengatasi permasalahan berkelanjutan, selain informasi seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa perusahaan sudah mengungkapkan data emisi, meski tanpa permintaan khusus untuk melakukannya.

Ketika emisi gas rumah kaca dianggap sebagai penyebab pemanasan global, Uni Eropa memperkuat aturan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan. Langkah serupa juga dilakukan di Amerika Serikat.

Pemerintah Jepang telah menetapkan target untuk mencapai netralitas karbon pada 2050 dengan berupaya mendorong lebih banyak investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ramah lingkungan.

Dalam survei terhadap sekitar 11.300 perusahaan yang dilakukan tahun lalu oleh firma riset Teikoku Databank, 17,3 persen mengatakan upaya dekarbonisasi akan berdampak negatif, sementara 14,1 persen menjawab bahwa operasional akan terkena dampak positif. Perusahaan-perusahaan lainnya mengatakan mereka memperkirakan dampaknya kecil atau tidak yakin.


Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah
Baca juga: Jepang enggan percepat dekarbonisasi ketenagalistrikan G-7
Baca juga: Jepang menyimpang dari komitmen emisi gas rumah kaca

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

trisula88

Bank Mega Syariah luncurkan program BBM di 6 kota******

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mega Syariah menyemarakkan Car Free DayJakarta dengan menggelar Grand LaunchingBerkah Berlimpah Mega Syariah (BBM), Minggu. Tidak hanya di Jakarta, seremoni peluncuran juga diadakan di lima kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Palembang serta 28 cabang Bank Mega Syariah lainnya di seluruh Indonesia.
Berkah Berlimpah Mega Syariah merupakan program berhadiah berbasis poin yang pemenangnya dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan acak yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang memiliki rekening baik tabungan atau giro dengan akad mudharabah(non program saving lock).
Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji menyatakan program BBM adalah bentuk penghargaan dari perusahaan kepada seluruh nasabah yang telah mempercayakan segala kebutuhan transaksi keuangannya kepada Bank Mega Syariah.
“Dengan adanya program ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Bank Mega Syariah dan nasabahnya sekaligus meningkatkan portofolio dan dana murah atau CASA di Bank Mega Syariah,” ujar pria yang akrab disapa Oney ini.
Program Berkah Berlimpah Mega Syariah berlangsung selama periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Pemilihan pemenang akan dilakukan sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah tiga bulanan dan satu kali Grand Prize. Nasabah yang memenuhi ketentuan berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa mobil listrik Hyundai Ioniq 5, serta berbagai hadiah menarik lainnya seperti paket Travel Umroh, Gadget, dan Logam Mulia.
“Melalui program Berkah Berlimpah Mega Syariah ini, kami mengajak masyarakat Indonesia baik yang sudah menjadi nasabah atau yang belum untuk bersama-sama mengembangkan keuangan syariah di Indonesia,” ungkap Rasmoro.
Rasmoro menambahkan, sepanjang tahun 2023, total jumlah rekening atau number of account(NoA) Bank Mega Syariah meningkat 10,45% dibandingkan dengan 2022. Posisi ini lebih tinggi dari pertumbuhan tabungan industri bank umum yang naik 8,2% pada September 2023 dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebanyak 97,22% nasabah Bank Mega Syariah memiliki produk tabungan dan tabungan haji menjadi salah satu produk yang paling digemari yaitu mencapai 70,61% dari total nasabah memiliki tabungan haji ini. Dari sisi usia, pemilik tabungan Bank Mega Syariah didominasi oleh usia lebih dari 35 tahun dengan profil pekerjaan paling banyak antara lain wiraswasta, ibu rumah tangga (IRT) dan pegawai swasta.
“Dengan kepercayaan nasabah yang semakin meningkat, kami yakin dapat mempertahankan pertumbuhan positif di tahun 2024 ini,” pungkasnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Buku keinginan

main slot terpercaya

Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah******

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama.

Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan satuan polisi pamong praja (satpol PP) merupakan ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah.

"Satpol PP memiliki tugas utama dan ujung tombak untuk menegakkan peraturan daerah," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol-PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Tito menegaskan bahwa keberadaan personel satpol PP bersama unsur lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus melindungi termasuk menegakkan hukum khususnya yang menyangkut peraturan daerah.

Ia menjelaskan bahwa posisi satpol PP berbeda dengan personel Polri. Korps Bhayangkara lebih pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membina masyarakat sekaligus menegakkan hukum positif. Sementara itu, satpol PP lebih pada penegakan peraturan daerah.

Dalam amanatnya, mantan Kapolri tersebut mengatakan bahwa satpol PP pada Pemilu 2024 memiliki peran penting dan besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan.

Menurut dia, pemilu yang berjalan lancar tidak lepas dari peran pihak keamanan terutama TNI dan  Polri, termasuk anggota satpol PP yang tersebar di seluruh daerah.

"Kita patut bersyukur Pemilu 2024 berjalan relatif aman, baik, dan lancar," kata Mendagri.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, kemudian menyelaraskannya dengan sistem pemilu, Indonesia dinilai berhasil menjalankan pesta demokrasi.

Mendagri mengatakan bahwa memobilisasi 208 juta pemilih yang sudah terdaftar dengan 8.000.000 petugas tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat ad hoc, dan 800.000 pengawas bukanlah pekerjaan mudah.

"Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama," ujarnya.

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas
Baca juga: Ribuan orang bergandeng tangan kelilingi Gunung Tidar HUT Satpol PP
 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

situs slot gacor terbaik

Platform GitHub diserang, berpotensi pengaruhi jutaan pengguna******

Jakarta (ANTARA) - Platform berbagi kode populer GitHub menghadapi serangan berskala besar yang berpotensi mempengaruhi jutaan penggunanya.

Sebagaimana dikutip oleh Gizmochina pada Sabtu (2/3), peneliti keamanan di Apiiro telah mengidentifikasi tren yang mengkhawatirkan di mana pelaku jahat menyasar repositori GitHub, yang berpotensi membahayakan lebih dari 100.000 proyek.

Serangan itu melibatkan teknik yang disebut "kebingungan repositori berbahaya" di mana penyerang mengkloning repositori yang sah, menyuntikkan kode berbahaya, dan mengunggahnya kembali ke platform.

Repositori yang telah dimanipulasi kemudian dapat diunduh oleh pengguna yang tidak curiga, berpotensi membahayakan sistem mereka atau menginfeksi mereka dengan malware.

Laporan Apiiro menyoroti beberapa faktor yang membuat GitHub rentan terhadap serangan semacam itu.

Kemudahan menggunakan platform, ketersediaan API yang siap pakai, dan keberadaan banyak repositori tersembunyi menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyerang untuk melancarkan watering hole attack, serangan siber yang menargetkan kelompok pengguna dengan menginfeksi situs web yang biasa mereka kunjungi.

Dalam serangan-serangan ini, para penyerang menargetkan repositori yang populer dan sering diunduh. Mereka menyuntikkan kode berbahaya ke dalam repositori tersebut dan kemudian mengunggahnya kembali.

Untuk memperluas jangkauan, para penyerang membuat banyak forkpalsu dari repositori yang telah disusupi menggunakan metode otomatis. Forkpalsu ini kemudian dapat tersebar melalui media sosial, forum online, dan saluran lainnya, menipu pengguna agar mengunduh versi berbahaya.

Baca juga: Microsoft tuntaskan akuisisi GitHub

Laporan Apiiro menyebutkan bahwa GitHub telah diberitahu dan telah menonaktifkan sebagian besar repositori berbahaya yang diidentifikasi.

Namun, aktivitas tersebut masih berlanjut, dengan penyerang terus berusaha menyuntikkan kode berbahaya.

Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kampanye serangan dimulai pada Mei 2023 dan terus berkembang.

Aktivitas berkelanjutan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak repositori dan pengguna yang bisa terpengaruh pada masa mendatang.

Pengembang dan pengguna disarankan untuk berhati-hati saat mengunduh kode dari GitHub, terutama dari repositori yang tidak dikenal. Penting untuk memverifikasi sumber dan legitimasi kode sebelum mengintegrasikannya ke dalam proyek.

Baca juga: AwanPintar setiap detik terjadi 43 serangan siber di Indonesia
Baca juga: Bandung dan Semarang masuk lima besar daerah asal ancaman siber

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

ahli olahraga super

dewa petir slot login

Fun Sport meriahkan perayaan HUT Ke******

Jakarta (ANTARA) - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL) menggelar kegiatan Fun Sport (olahraga menggembirakan), untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kopaska pada 31 Maret 2024.

Fun Sport yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, terdiri dari tiga jenis perlombaan yakni Fun Run, Fun Bike serta Fun Walk yang diikuti 1.500 peserta dari personel TNI/Polri dan masyarakat umum.

Fun Run memiliki jarak tempuh sejauh tujuh kilometer dengan dua titik water station serta 2 titik spring, sedangkan untuk Fun Bike ditempuh dengan jarak 17 kilometer dan Fun Walk dengan jarak dua kilometer.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Panglima Koarmada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melepas salah satu cabang perlombaan yakni Fun Run.

"Saya senang berbahagia dan bangga, hari ini bisa hadir secara langsung bersama Pangkoarmada RI dan keluarga besar Kopaska," kata AHY.

Dia berharap kegiatan kegiatan itu dapat meleburkan kebersamaan antara prajurit TNI khususnya Angkatan Laut dan masyarakat DKI Jakarta.

"Kopaska sebagai pasukan elit TNI AL, semoga semakin sukses, semakin jaya di darat, laut dan udara. Semoga terus menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia," harap AHY.

Selain Fun Sport, juga digelar seiumlah acara menarik seperti panggung hiburan, senam aerobik dan doorprize yang berhadiah sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, berbagai hadiah hiburan, hingga uang tunai puluhan juta rupiah.

Kegiatan itu diselenggarakan atas keria sama antara TNI Angkatan Laut dengan Federasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Indonesia Cycling Federation (ICF), Federasi Triathlon Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta.

Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) adalah salah satu komponen penting sebagai pasukan elit TNI AL yang mempunyai spesialisasi khusus, yaitu peperangan laut khusus. Kopaska TNI AL didirikan oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 1962, dengan semboyan "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang artinya "Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi".

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

bocoran agus slot

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024