dapat slot

bocor88 slot 250Jutaan kata 777655Orang-orang telah membaca serialisasi

《dapat slot》

Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza******

Moskow (ANTARA) - Kelompok Palestina Hamas mengusulkan agar Rusia memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik di Jalur Gaza sebagai penyeimbang terhadap Amerika Serikat dan Israel, kata wakil kepala biro politik Hamas Musa Abu Marzouk kepada Sputnik pada Sabtu.

“Kami ingin Rusia menjadi aktor utama dalam mengimbangi AS dan Israel. Kami meminta hal ini dan kami mengusulkan agar Rusia didukung oleh sejumlah negara yang mendukungnya dalam hal ini. Dan kami akan berusaha mencapai tujuan ini untuk menemukan keseimbangan dalam masalah ini," kata Marzouk.

Pejuang pergerakan tersebut menyatakan siap untuk melakukan pembebasan sandera yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk warga Rusia, tetapi hanya setelah gencatan senjata total tercapai, kata pejabat tersebut.

Ia menambahkan, daftar sandera dapat dikumpulkan hanya setelah gencatan senjata.

Namun, masih belum ada kesepakatan mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, dan Hamas kehilangan kepercayaan pada otoritas Israel, lanjut Marzouk.

Baca juga: Rusia: peristiwa tragis di Gaza bisa dipandang sebagai genosida
Baca juga: Rusia: Konflik Israel-Palestina takkan selesai jika hukum tak dihargai
Baca juga: Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

100 pasangan Kota Jayapura ikuti program nikah massal******

sudah sebanyak tujuh ribu pasangan di Kota Jayapura yang dinikahkan secara massal sejak 2012

Jayapura (ANTARA) - Sebanyak 100 pasangan di Kota Jayapura, Papua yang beragama Kristen dan Hindu mengikuti nikah massal yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Sabtu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo di Jayapura, Sabtu, mengatakan 100 pasangan yang mengikuti nikah masal meliputi 79 pasangan beragama Kristen Protestan, 20 pasangan beragama Katolik dan Hindu satu pasangan.

"Sebelumnya sebanyak 46 pasangan yang beragama Islam telah mengikuti nikah massal dan sidang isbat pada 28 Februari 2024," katanya.

Menurut Mandibondibo, program nikah massal yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka HUT ke-114 Kota Jayapura tersebut untuk memastikan status perkawinan bagi masyarakat setempat tetapi yang terpenting ialah untuk tertib administrasi.

"Dan hingga kini sudah sebanyak tujuh ribu pasangan di Kota Jayapura yang dinikahkan secara massal sejak 2012," ujarnya.

Baca juga: Pria asal Italia ikut ramaikan nikah massal di HAB ke-78 Kemenag
Baca juga: Pemkab OKU Timur gelar Isbat Nikah Terpadu massal

Dia menjelaskan pihaknya berharap agar semua masyarakat daerah itu khususnya yang sudah menikah secara agama harus dilaporkan ke pemerintah hal itu bertujuan untuk memberikan status terhadap anak.

"Pencatatan perkawinan sipil juga bisa dilakukan setiap jam kerja di Kantor Dinas Dukcapil Kota Jayapura," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menunggu adanya program nikah massal sebagai bentuk kepedulian terhadap administrasi kependudukan.

"Kami berharap setiap tahun terjadi penurunan dalam jumlah warga yang akan mengikuti program nikah massal," ujarnya.

Baca juga: Nikah Massal untuk lindungi hak perempuan dan anak
Baca juga: Ratusan pasangan daftar nikah massal di Surabaya
Baca juga: 83 pasutri ikut nikah massal di Hari Jadi Kabupaten Bekasi

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs judi luar negeri terpercaya、niagabet、warganet99

Terkait：bk 77 slot、qq7997、erek 18、angka jitu ular、lambo388、situs slot spin、akun slot yang paling gacor、ox4d slot、slot pasti menang hari ini、kerjasama kredivo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：dewa slot 555（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

situs slot 333

cara mendapatkan maxwin slot

pinjaman online terpercaya bunga rendah

slot gacor sekarang

asia777

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Saya punya klien yang berdiri sendiri

padi1618

BKDF perlu modal Rp50 miliar untuk percepat transformasi ekonomi Bali******

Denpasar (ANTARA) - Bali Kerthi Development Fund (BKDF) memerlukan modal awal sebesar Rp50 miliar untuk mendukung tujuan dan fungsinya dalam melakukan upaya percepatan transformasi ekonomi Bali.

"BKDF ini bisa menjadi akselerator untuk transformasi ekonomi Bali. Ini bagian dari transformasi ekonomi nasional," kata Direktur Utama BKDF I Made Gunawirawan di Denpasar, Sabtu.

Sebelumnya Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali pada Agustus 2023 telah meluncurkan Bali Kerthi Development Fund untuk mendukung percepatan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

BKDF akan berfungsi untuk menjadi "special purpose vehicle" untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali Era Baru.

BKDF dibentuk dengan mengakuisisi Sarana Bali Ventura dan menjadikan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali.

Baca juga: Pj Gubernur Bali siap temui kepala desa soal kelanjutan proyek tol

Gunawirawan menyampaikan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usaha modal ventura dibagi menjadi dua yakni Venture Debt Corporation (VDC) dan Venture Capital Corporation (VCC).

"Jika berbentuk VDC maka tidak bisa menghimpun dana melalui venture fund (dana ventura). Karena BKDF diharapkan bisa mendukung transformasi ekonomi Bali sehingga arahnya nanti menjadi VCC. Tetapi untuk menjadi VCC itu modal awalnya minimal Rp50 miliar," ucapnya terkait acara reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika itu.

Dengan BKDF masuk dalam kategori VCC, kata Gunawirawan, akan bisa lebih luas menghimpun pendanaan dari dalam dan luar negeri untuk mendukung transformasi ekonomi Bali.

Gunawirawan mengatakan saat ini modal yang dimiliki sekitar Rp21 miliar sehingga otomatis pada tahun ini pihaknya berjalan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini atau masih dalam kategori Venture Debt Corporation (VDC).

Dengan berbentuk VDC, kegiatan usaha yang dapat dilakukan berupa pembiayaan pengembangan UMKM, pembelian obligasi, penyertaan saham skala kecil dan sebagainya.

Baca juga: Menteri PPN: Ada struktur baru dalam transformasi ekonomi Bali

"Pemegang saham pengendali sudah memprogramkan terkait BKDF menjadi berkategori VCC. Tetapi programnya baru terealisasi pada 2025," ujarnya.

Pihaknya mengupayakan alternatif solusi untuk mendapatkan tambahan modal dengan mengajukan pinjaman Rp15 miliar kepada BPD Bali yang sampai saat ini masih dalam proses.

Selain itu melalui Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas melakukan pendekatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar dapat mengalokasikan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Bali melalui BKDF.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengatakan uang yang berada di Bali cukup besar yang diantaranya dapat dilihat dari jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga di provinsi setempat pada 2023 sebesar Rp166,67 triliun. Jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan total penyaluran kredit yang mencapai Rp105,15 triliun.

"Alangkah baiknya uang yang beredar banyak ini dapat 'diternakkan' untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya BKDF ini dapat turut berperan agar dana itu berkembang dan dinikmati masyarakat. Saya gembira sekali sudah terbentuk ini," ujar Pastika.

Mantan Gubernur Bali dua periode ini juga mencontohkan mengapa ia saat menjabat membuat Rumah Sakit Bali Mandara. Tujuannya tidak hanya untuk kesehatan, juga ada sisi ekonomi sehingga uang yang beredar tetap di Bali.

Pastika mengatakan dalam pengembangan usaha, permodalan memang menjadi hal yang penting. Oleh karena itu keberadaan BUMD yang sehat tentu akan bisa lebih banyak berbuat untuk pengembangan usaha masyarakat.

BKDF dalam kegiatannya agar berupaya menggali dana-dana nonpemerintah. Apalagi di tengah dana pemerintah provinsi yang saat ini sedang terbatas. "Oleh karena itu perlu terobosan menggali dana dari pihak lain," ucap Pastika lagi.

Sementara itu Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya mengatakan pihaknya sudah mengakuisisi 53 persen saham di Sarana Bali Ventura dan akan berlanjut hingga 78 persen.

"Keberadaan BKDF ini dilatarbelakangi atau beranjak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Mudah-mudahan setelah akuisisi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat Bali," ujarnya.

Kehadiran BKDF dapat berfungsi sebagai wadah untuk mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Kemudian sebagai "financial hub" di Bali yang melakukan dan menganalisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika bersama Dirut BKDF I Made Gunawirawan dan Dirut PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Ketut Widiana Karya dan staf ahli di Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Arena Manju

situs idnplay terpercaya

Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"******

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada,"

Semarang (ANTARA) - Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pemilu anggota legislatif (pileg) jangan sampai menjadi ajang test the water(cek ombak).

"Untuk mencari kepastian, saya bersama Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan uji materi ke MK agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pileg bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak," kata Nur Fauzi Ramadhan, mahasiswa Semester VIII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.

Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan calon kepala daerah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Nur Fauzi mengemukakan bahwa mereka yang menjadi calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI jadwal pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Apabila ada di antara mereka yang akan ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih calon terpilih atau belum menjadi anggota legislatif.

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada," kata Nur Fauzi, salah satu pemohon uji materi UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke MK dengan nomor perkara: 12/PUU-XXII/2024.

Karena belum ada aturan yang jelas, Nur Fauzi bersama Ahmad Al Farizy mengajukan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Ketika dihubungi secara terpisah, dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, "Kalau dia dilantik di tengah tahapan pilkada atau sebelum 27 November 2024, yang bersangkutan wajib mundur. Ini terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10/2016."

Pakar kepemiluan ini lantas menegaskan,"Sudah pasti kalau sudah calon tetap pada pilkada, dia harus mundur dan tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR RI, DPD RI, atau DPRD provinsi/kabupaten/kota."

Dalam UU Pilkada, lanjut dia, diatur bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU dilarang mengundurkan diri. Sementara itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD harus mengundurkan diri jika berstatus sebagai paslon tetap pada pilkada.

"Konfigurasi aturan tersebut membuat caleg terpilih memang harus mengundurkan diri dan diganti dengan suara terbanyak berikutnya," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ini.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi terlarang

wargaqq

Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024******

Ini merupakan tahun kedua Pertamina mendukung kegiatan F1 Powerboat.....

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mendukung perhelatan kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H20) yang berlangsung 2-3 Maret 2024 di Balige, Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).

Selain untuk memajukan olahraga air dan pariwisata nasional, ajang tersebut juga diharapkan menciptakanmultiplier effectbagi perekonomian daerah.

"Ini merupakan tahun kedua Pertamina mendukung kegiatan F1 Powerboat. Dukungan Pertamina sejalan dengan komitmen kami dalam sektor pariwisata dan olahraga nasional agar semakin mendunia," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga dukung F1 Power Boat lewat BBM berkualitas

Untuk mendukung kelancaran gelaran itu, kata Fadjar, Pertamina juga memastikan tersedianya energi dengan kualitas tertinggi, yaitu bahan bakar Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, dan Avtur.

Pertamina menyediakan stok Pertamax Turbo Ron 98 sebanyak 30.000 liter yang digunakan para pembalap untuk memacu kendaraan airnya.

"Kualitas Pertamax Turbo sesuai standar balap dunia sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagaievent internasional," ujarnya.

Ia menjelaskan Pertamina juga menyediakan stok BBM jenis Pertamax sebanyak 8.000 liter dan Pertamina Dex 100 liter untuk mendukung Basarnas dalam menjalankan tugas mengamankan kegiatan F1 Powerboat di air dan darat.

Untuk udara, Pertamina menyediakan stok Avtur sebanyak 9.400 liter untuk helikopter yang bertugas memantau ajang tersebut.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut: Kami maksimalkan manfaat F1 Powerboat Danau Toba

Fadjar mengatakan sebagai acara internasional, F1 Powerboat menjadi magnet bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, ajang F1 Powerboat diharapkan mendongkrak ekonomi daerah, salah satunya melalui multiplier effectaktivitas perdagangan.

Pertamina juga menggandeng empat usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) binaan untuk memasarkan produk-produk unggulannya seperti Tanaya Dominic Pattisserie, Birna Coffee, Zack Kress Chips serta Tenun Ulos Sakkamedeha.

"Selain dukungan pada acara dan ketersediaan bahan bakar, Pertamina juga menyiapkan produk-produk berkualitas dari UMKM binaan di sekitar lokasi event. Ini menjadi upaya bagi UMKM untuk memperluas pasarnya hingga mancanegara," kata Fadjar.

Baca juga: Hari kedua Inacraft, UMKM binaan Pertamina raih transaksi Rp1,3 miliar

BoothUMKM tersebut berada pada pameran Toba UKM Expo 2024 yang digelar di sekitar Danau Toba untuk memeriahkan ajang F1 Powerboat. Selain UMKM binaan Pertamina, juga terdapat 60 UKM, institusi pemerintah, BUMN, maupun swasta.

"Partisipasi UMKM binaan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam pameran ini diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk naik kelas, bahkan go globalke mancanegara," kata Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Susanto August Satria.

Ambisi Berdarah Besi

trik pola gacor gates of olympus

Universitas Pancasila lakukan seleksi 16 calon rektor******

Depok (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) melakukan seleksi terhadap 16 calon rektor untuk periode 2024-2028 setelah mereka mendaftar melalui panitia pemilihan rektor UP.

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Siswono Yudohusodo di Jakarta, Sabtu, mengatakan telah menunjuk Panitia Pemilihan Rektor (PPR) untuk mencari Rektor UP Periode 2024-2028.

"PPR-UP yang di ketuai oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met. yang terdiri atas unsur Universitas dan Pengurus YPPUP," katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Rektor UP Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis menjelaskan sampai jadwal penutupan pendaftaran calon rektor UP pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.00 WIB, dan telah terjaring 16 bakal calon rektor (bacarek).

Baca juga: Polda Metro Jaya kembali panggil rektor UP pada Selasa depan

Baca juga: Rektor nonaktif UP selesai diperiksa, Kuasa hukum sebut ada politisasi

Mereka telah mengirimkan berkas awal berupa Formulir Pendaftaran, Pencalonan Bakal Calon Rektor UP Periode 2024-2028, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Jaminan Kebenaran Dokumen, Daftar Riwayat Hidup, dan Deskripsi Diri.

Selanjutnya PPR-UP akan melakukan verifikasi data terhadap ke-16 bacarek. Hasil penjaringan Pemilihan Rektor pada tahap awal ini sangat memuaskan sekali, kami mendapatkan 16 kandidat potensial yang memiliki latar belakang yang sangat baik dan merupakan tokoh publik.

Mantan Rektor UI mengatakan untuk sementara kami belum mengumumkan nama-namanya karena sedang memasuki tahap verifikasi data, namun yang dapat kami sampaikan adalah terdapat 8 kandidat yang bergelar profesor dan 8 yang memiliki jabatan fungsional Doktor.

"Latar belakang para bacarek cukup bervariasi, mulai dari akademisi, Polisi, TNI, dan swasta," tutur Prof Muhammad Anis yang juga Ketua Pengurus YPPUP.

Prof. Muhammad Anis juga mengatakan sebagian besar calon rektor berasal dari eksternal Universitas Pancasila dan hal ini menunjukkan minat dan perhatian masyarakat serta para tokoh terhadap Universitas Pancasila sangat besar.

"Kami berterima kasih kepada YPPUP yang sejak tahun lalu telah mempersiapkan Pemilihan Rektor dan didukung para panitia yang telah bekerja keras," tegas Prof Muhammad Anis.*

Baca juga: Sambangi Polda Metro Jaya, Rektor nonaktif UP bantah lakukan pelecehan

Baca juga: Rektor nonaktif UP pastikan hadir dalam pemeriksaan pada Kamis

Rasul Carmen

dapat uang dari tokopedia

BKDF perlu modal Rp50 miliar untuk percepat transformasi ekonomi Bali******

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

77gacor

Bappebti evaluasi pajak kripto untuk kurangi biaya investor******

Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia.

“Memang perlu diadakan evaluasi dan pertimbangan kembali atas pengenaan pajak ini. Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja,” kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mengingat regulasi pajak yang kini berlaku meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor.

Tirta pun menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap sektor kripto perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menuturkan bahwa pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.

Direktur Eksekutif Asparkrindo Asih Kerniangsih mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri.

“Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange cryptodalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan,” katanya.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan bahwa kini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang diterapkan di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0.10 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0.11 persen, serta tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring.

“Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai bahwa untuk meningkatkan daya saing pasar kripto dalam negeri, pengenaan PPN perlu dihapuskan sehingga aset kripto hanya dikenai PPh.

“Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen,” katanya.

Baca juga: Bappebti nilai harga kripto masih dipengaruhi sentimen global
Baca juga: Kemenkeu sebut realisasi pajak kripto capai Rp39,13 miliar
Baca juga: OJK susun aturan jelang transisi pengawasan kripto dari Bappebti

《dapat slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，nagabolHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dapat slot》bab terbaru。