judi online gacor

Dunia para dewa di akhir zaman

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan Yan Xiaoyun

Menko Airlangga Bantah Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024******

Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.

Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Abdulla bin Ahmad Al Ghurair, Crazy Rich Sepuh Dubai Berharta Rp46 T******

Tak jelas kapan ia lahir, namun kesahihan bahwa ia masuk jajaran orang terkaya Timur Tengah tak terbantahkan. NamanyaAbdulla bin Ahmad Al Ghurair.

Ia lahir sekitar tahun 1930-an, artinya kini ia berusia sekitar 94 tahun.

Klan Al Ghurair memang keluarga pebisnis di Uni Emirat Arab (UAE). Sejak negara itu masih bagian dari Trucial States di bawah proteksi Inggris, keluarga Al Ghurair sudah punya peran penting dalam ekonomi UAE.

Al Ghurair kini tinggal di Dubai. Ia menikah dan mempunyai empat anak. Putranya Abdul Aziz Al Ghurair adalah CEO Mashreqbank dan chairman Al Ghurair Investment.

Sayangnya, tak banyak informasi mengenai kehidupan personal maupun cerita sukses ia berbisnis. Al Ghurair nampaknya menghindari sorotan publik atau memang kala itu publikasi tak semasif dan semudah saat ini.

Meski mewarisi bisnis dan kekayaan dari ayahnya, Al Ghurair berhasil mengembangkan 'berkah' tersebut berlipat-lipat. Berkat kerja kerasnya, Forbes mencatat total kekayaan Al Ghurair sebesar US miliar atau Rp46 triliun (asumsi kurs Rp15.530 per dolar AS).

Dengan kekayaan jumbo itu, Al Ghurair menjadi orang terkaya di UAE, serta terkaya dunia ke-892 versi Forbes.

Dari mana kekayaan itu ia pupuk?

Konglomerasi bisnisnya bak kaki gurita, menjamah berbagai sektor antara lain perbankan, asuransi, real estate, pangan hingga pendidikan.

Pada 1967, Ghurair mendirikan Mashreqbank, yang kini merupakan salah satu bank raksasa di UAE. Tak cuma mendirikan, ia terlibat dari operasional bank dengan duduk sebagai chairman. Namun, ia mengundurkan diri dari jajaran direksi meski kini tetap menjadi dewan pengawas. Posisi tertinggi di bank yang dulunya Oman Bank ini diisi oleh putranya.

Lihat Juga : TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Pada 1975, ia mendirikan Oman Insurance. Perusahaan asuransi ini kemudian berganti nama menjadi Sukoon pada 6 Oktober 2022. Lalu, ia juga merambah bisnis pangan. Di bawah merek Jenan, perusahaannya Al Ghurair Food menjual pasta.

Al Ghurair bermain pula di sektor konstruksi. Perusahaan konstruksinya terlibat dalam pembangunan Metro Dubai. Perusahaannya juga mengerjakan eksterior gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa.

Di sektor pendidikan, ia membangun Universitas Al Ghurair sebagai wujud komitmennya memajukan pendidikan. Institusi ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi di berbagai disiplin ilmu.

Seperti kebanyakan orang superkaya lainnya, Ghurair juga gemar beramal. Ia mendirikan Abdulla Al Ghurair Foundation (AGF) pada 2015, sebuah yayasan filantropi nirlaba yang didedikasikan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada siswa di wilayah Arab.

Namun, sebelum punya yayasan sosial sendiri, Ghurair kerap berderma di sektor pendidikan di UAE. Ia mendukung pengembangan pendidikan di negaranya dengan membangun beberapa seklolah pada awal 1960-an.

Pada Juni 2021 silam, AGF mengumumkan peluncuran Abdulla Al Ghurair Hub untuk pengajaran dan pembelajaran digital. Program ini menjalin kemitraan dengan American University of Beirut (AUB) dan berbasis di fakultas teknik dan arsitektur Maroun Semaan (MSFEA) yang menyediakan peningkatan akses terhadap pendidikan online bagi ribuan pelajar di seluruh jazirah Arab.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Takdir yang Abadi

Belanja Elektronik Bisa Untung kalau Beli di Transmart Full Day Sale******

Lagi cari produk elektronik berkualitas dengan harga terbaik? Beli aja Transmart Full Day Sale karena ada diskon gede yang bikin untung!

Berbagai produk elektronik seperti LED TV, AC, sampai kulkas lagi diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale, mulai dari LED TV, AC, sampai kulkas.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Kalau penasaran sama produk elektronik yang diskon di Transmart Full Day Sale, intip daftarnya di bawah ini.

• LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit.
• LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.699.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp3.899.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.

Penawaran dengan harga spesial barang ini bisa didapatkan dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store.

Setelah itu, kamu bisa upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, soalnya Transmart Full Day Sale cuma berlangsung selama satu hari pada Minggu (14/1).

Pesta diskon ini berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Kapan lagi belanja elektronik banyak diskon dan bikin untung kalau bukan di Transmart Full Day Sale. Cus, ke Transmart sekarang juga dan bawa pulang produk elektronik incaranmu!

Tuanku sangat galak

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

tujuh belas lagi

Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua******

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024