gobetasia

Peri Mengejar Monster

Jeda Kemanusiaan di Gaza Ditawarkan dengan Imbalan Pembebasan 12 Sandera Israel******

JAKARTA — Pembebasan 12 sandera Israel ditawarkan untuk menjadi imbalan jika dilakukan jeda kemanusiaan di Gaza, Palestina.  

Laporan televisi Al Mayadeen, melaporkan bahwa setengah dari sandera yang ditawari pembebasan jika Israel menghentikan operasi militernya adalah warga negara Amerika Serikat (AS).  

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Adapun televisi Mesir Al-Qahira Al-Ikhbariya juga melaporkan bahwa Mesir hampir mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata untuk kemanusiaan di Jalur Gaza dengan pertukaran tahanan.  

Melansir TASS via Bisnis.com, Kairo juga sedang melakukan komunikasi intensif untuk mencapai gencatan senjata sementara di wilayah Palestina itu untuk tujuan kemanusiaan. 

Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah mengusulkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda pertempuran di Jalur Gaza selama 3 hari untuk membebaskan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas, pada Selasa (7/11/2023).  

Seorang pejabat tinggi Israel mengatakan bahwa Israel siap mengumumkan penghentian permusuhan di Jalur Gaza, jika Hamas membebaskan sejumlah besar sandera. 

Sementara itu, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan sejauh ini tidak ada perjanjian khusus mengenai gencatan senjata di Gaza, pada Senin (6/11/2023).  

Seperti diketahui, situasi di Timur Tengah kembali menegang menyusul serbuan serangan militan Hamas dari Jalur Gaza ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang kini perang sudah berlangsung lebih dari sebulan.  Hamas menganggap serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem.  

Israel memberikan balasan dengan melakukan pengepungan total terhadap Jalur Gaza dan mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut serta sebagian wilayah Lebanon dan Suriah. Bentrokan juga terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jeda Kemanusiaan di Gaza Ditawarkan dengan Imbalan Pembebasan 12 Sandera Israel”

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Ini Momen Mahfud Md Putuskan Mundur dari Kabinet Jokowi******

SOLO —Deputi Hukum 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN), Andi Widjajanto, memastikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md segera melepaskan jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Andi menyampaikan keputusan mundur dari Kabinet Jokowi-Ma’ruf telah diambil Mahfud pada Minggu (21/1/2024) pagi, sebelum menjalani Debat Cawapres 2024.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

“Situasi yang ada sekarang membuat Pak Mahfud mengevaluasi. Sudah berbicara dengan Mas Ganjar di pagi hari di hari debat keempat, dan di situ sudah disepakati Pak Mahfud pasti mundur [sebagai Menko Polhukam],” ungkap Andi di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Mantan Gubernur Lemhannas ini belum bisa memastikan tanggal pasti Mahfud mundur sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Meski demikian, Andi menyatakan ada dua hal yang masih menahan Mahfud Md untuk mundur.

“Ada dua hal strategis yang Pak Mahfud kawal sehingga Pak Mahfud memutuskan belum mundur [saat ini],” ungkapnya.

Sayangnya, Andi tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait dua hal strategis yang dimaksudnya. Menurutnya, lebih baik Mahfud Md yang nanti akan membicarakannya.

Dia menyatakan, saat ini Mahfud Md masih menyiapkan transisi kepemimpinan di Kemenko Polhukam. Mahfud, lanjutnya, juga akan menyampaikan secara resmi surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi secara ketatanegaraan dan tata krama yang sepantasnya.

Sebelumnya, Mahfud Md mengaku sudah siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pengunduran dirinya hanya menunggu momen yang tepat.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik agar tidak ada pertentangan,” ujarnya di acara Tabrak Prof!, Selasa (23/1/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TPN: Mahfud Putuskan Mundur dari Kabinet Jokowi Pagi Hari Saat Debat Keempat Pilpres” 

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Viral Ban Mobil Presiden Jokowi Bocor saat di Jawa Tengah, Ternyata Begini******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan ban mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengalami kerusakan atau bocor saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, layaknya narasi dalam video yang viral di media sosial.

“Saya sudah cek ke Setpres dan Setmil bahwa peristiwa yang terekam di video itu bukan sedang ganti ban mobil Kepresidenan yang disebutkan bocor,” kata Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Kamis (25/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Ari mengatakan yang terjadi adalah anggota Paspampres sedang melakukan loadingatau pengemasan kaos ke mobil melalui pintu sopir dengan posisi berjongkok karena Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat itu berada di dalam mobil.

Sementara Presiden Jokowi memang sedang turun dari kendaraan berjalan kaki untuk mengukur lebar jalan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di sepanjang rute Sragen (Gemolong)-Grobogan-Blora.

Sebelumnya, viral di media sosial video Presiden berjalan kaki saat kunjungan kerja di daerah Jawa Tengah, dengan kondisi mobil Presiden berhenti di pinggir jalan dan Paspampres tampak berjongkok di sebelah ban kendaraan.

Video itu memuat narasi dugaan kendaraan Presiden mengalami ban bocor.

Namun jika dilihat lebih teliti memang tampak Paspampres sedang melakukan loadingatau mengemas kaos yang akan dibagikan kepada masyarakat, saat Presiden sedang meninjau jalan daerah.

Raja rutin Kyushu

Indonesia dan Timor Leste Sepakat Majukan Sektor Komunikasi dan Informatika******

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat memajukan sektor komunikasi dan informatika (kominfo) kedua negara.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Budi Arie dengan Menteri Komunikasi dan Transportasi Timor Leste Miguel Marques Gonçalves Manetelu di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Menkominfo Budi Arie, dalam rilis pers, Sabtu (27/1/2024), menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama dengan Timor Leste mencakup bidang komunikasi radio, jasa telekomunikasi, aplikasi informatika serta layanan pos dan kurir.

“Bentuk kerja sama dalam MoU untuk bidang komunikasi radio nantinya kedua negara akan melakukan koordinasi dan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan. Selain itu pertukaran data dan informasi stasiun radio di daerah perbatasan dan sistem manajemen spektrum radio,” kata Menkominfo Budi Arie.

Menurut Budi Arie, Indonesia mendukung promosi dan pengembangan kerja sama teknologi 5G dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Selain itu, kedua negara berupaya meningkatkan pembangunan jaringan komunikasi, termasuk menjembatani kesenjangan digital dan sistem penanggulangan bencana.

“Tentunya hal ini akan dilaksanakan penyelenggara telekomunikasi termasuk sektor swasta dengan skema investasi di Timor Leste,” ucap Menkominfo.

Indonesia dan Timor Leste juga menyepakati pertukaran informasi dan kerja sama mengenai Tata Kelola Internet dan memperkuat kerja samastart-up business matchmakingagar ekosistem ekonomi digital lebih berkembang.

Kedua negara, kata dia, juga bekerja sama mempromosikan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, Big Data, dan Internet of Things.

Pada sektor layanan pos dan kurir, Indonesia dan Timor Leste menyepakati kerja sama filateli dan penerbitan perangko, pengembangan layanan remitansi dan pertukaran kiriman pos di daerah perbatasan.

“Sesuai MoU, kedua negara juga melakukan pertukaran informasi kebijakan dan regulasi radio, telekomunikasi, aplikasi informatika, serta pos dan kurir,” kata Budi Arie.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao.

Huangmen

Untuk Kali Pertama Plt. Rektor UNS Solo Chatarina Lepas 900 Wisudawan******

SOLO —Untuk kali pertama Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Chatarina Muliana, melepas 900 lulusan dalam prosesi wisuda di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram kampus setempat, Sabtu (27/1//2024).

Chatarina mengatakan proses wisuda dengan memindahkan tali kuncir topi toga dari kiri ke kanan merupakan simbol yang memiliki arti yang menggambarkan kualitas lulusan.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“Memindahkan tali kuncir itu menandakan bahwa jika semasa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri atau hardskill, maka setelah kalian lulus diharapkan akan lebih banyak menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas, hingga softskilllainnya,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.

Menurutnya, kemampuan tersebut diyakini dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan segar, yang akan mendukung kemampuan bersaing dan kesuksesan karier di masa depan. 

“Nilai IPK [indeks prestasi kumulatif] yang tinggi, prestasi cumlaudeyang kalian raih  sekadar pintu masuk untuk meraih pekerjaan yang lebih layak. Tetapi nilai-nilai karakter yang kalian miliki yang ada pada diri kalian merupakan kunci kesuksesan karier dan hidup saudara,” kata dia.

Chatarina menjabat sebagai Plt. Rektor UNS setelah rektor sebelumnya, Jamal Wiwoho, mengundurkan diri pada 16 Januari 2024 lalu. Sebelumnya, Chatarina adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek].

Keputusan Chatarina Muliana menjadi Plt Rektor UNS Solo berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nadiem Makarim bernomor 2055/M/06/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Chatarina bakal merangkap jabatan sebagai Plt. Rektor UNS Solo sampai rektor definitif sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan rektor yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Saat ini proses pemilihan anggota MWA masih berjalan.

Latar belakang pendidikan Chatarina sendiri adalah seorang doktor di bidang hukum. Berdasarkan data Kemendikbudristek, dia pernah kuliah S1 Hukum di Universitas Brawijaya (1995), S1 Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1997), S2 Hukum di Universitas Padjadjaran (1997), dan S3 Hukum di Universitas Airlangga (2019).

Dia juga pernah berkarier di bidang hukum sebagai jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2005 sampai 2011. Lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan, Biro Hukum KPK (2011-2023) dan Kepala Biro Hukum KPK (2013-2015). Dia juga sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi pada 2015.

Dia kemudian hijrah ke bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi pada 2015 sampai 2020. Kemudian pada 2020 dia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan merangkap Plt. Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi. Kini dia juga merangkap Plt. Rektor UNS Solo.

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Berakhirnya Impunitas Israel******

YERUSALEM — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan pada Jumat (26/1/2024) bahwa keputusan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) “menegaskan berakhirnya era impunitas Israel.”

Melansir Antara, tanggapan atas putusan ICJ, yang memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina serta memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Keputusan ini berarti berakhirnya era impunitas Israel, dan hal ini memaksa negara-negara yang mendukung Israel untuk berhenti mendukung dan membantu Israel,” katanya, dilansir Antara.

“Kami berharap bahwa keputusan pengadilan akan mencakup gencatan senjata segera, mengingat penderitaan parah yang dialami rakyat kami di wilayah tersebut… pembantaian setiap hari merenggut nyawa ratusan orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan, selain penyebaran kelaparan dan epidemi di antara mereka yang terkepung di tempat perlindungan.”

Shtayyeh mengatakan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Afrika Selatan mempunyai “tingkat kepentingan yang tinggi,” dan menempatkan Israel “dalam hukuman sebagai penjahat perang… pertama kalinya Israel berdiri dalam kapasitas ini di hadapan Mahkamah Internasional.”

Dia mengungkapkan rasa terima kasih negaranya terhadap Afrika Selatan “atas presentasi berkas pengadilan dan argumen profesional yang mengecam Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”

Shtayyeh juga menyatakan harapannya bahwa “pengadilan akan melanjutkan pertimbangannya sampai keputusan akhir dikeluarkan, mengutuk Israel atas tindakan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia ke-2.”

Perdana Menteri tersebut menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat kami di wilayah itu.”

Dia menyerukan agar “tekanan diberikan untuk memaksa Israel menghentikan agresinya serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke wilayah tersebut.”

ICJ memerintahkan Israel pada Jumat (26/1/2024) untuk mengambil “semua tindakan sesuai kewenangannya” untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 26.083 warga Palestina  tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan 64.487 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu (27/1/2024).

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1/2024), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.