danaqq

Menjauhlah dari telur nagaku

Menteri Sakti Soal Produksi Ikan untuk Makan Gratis: Tak Masalah******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim volume produksi ikan dalam negeri sangat siap mendukung program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Oh, sangat siap. Nggak ada masalah kan," kata Trenggono usai Rapat Kerja Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Rabu (6/3).

Sakti menuturkan, produksi ikan dalam negeri sekarang ini mencapai rata-rata 13 juta ton per tahun dari hasil tangkapan maupun budi daya.

Menurutnya, KKP sedang menerapkan strategi ekonomi biru guna memaksimalkan potensi sumber daya laut yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Program ekonomi biru KKP terdiri dari lima cakupan, yaitu perluasan kawasan konservasi laut dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya laut.

Selanjutnya, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menurut Sakti, melalui program kerja ekonomi biru ini pemerintah berupaya menyeimbangkan sumber daya alam perikanan untuk kepentingan ekologi dan ekonomi.

"Salah satu contoh, konservasi. Konservasi itu kalau dijaga dengan baik dia akan memproduksi serapan karbon itu, karbon biru, serapan karbon itu, kita bisa juga nanti ada carbon trade, dan lain sebagainya, berapa produksinya, berapa ukurannya," ujarnya.

"Kedua, ikannya. Kalau lautnya bersih, ikannya itu bebas dari kadar merkuri, bebas dari kadar mikroplastik, dan itu bisa terjamin, dan itu bisa terukur. Kalau itu bisa terjadi, value-nya itu akan berlipat-lipat dari suplai yang ada," pungkas Sakti.

Prabowo menawarkan program makan siang dan susu gratis ditujukan kepada hampir 80 juta anak Indonesia. Program ini bertujuan mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting di Indonesia.

Saat ini, Prabowo bersama cawapres pasangannya, Gibran meraup suara terbanyak dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

[Gambas:Video CNN]

Zootopia Masa Depan

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa memprediksi harga berasdi pasar segera turun dalam beberapa hari ke depan.

Andreas mengatakan turunnya harga beras disebabkan anjloknya harga gabah kering panen (GKP) para petani lokal, seiring banjir impor yang akan masuk ke Indonesia.

Terlebih, pemerintah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di 2024 ini.

"Sehingga itu transmisi ke harga beras di konsumen, tapi sudah barang tentu turunnya harga di tingkat konsumen tidak sedrastis turunnya harga di tingkat produsen. Jadi, akan stabil dulu di beberapa hari kemudian, nanti di Maret (2024) turunnya lebih banyak, April (2024) betul-betul lumayan turunnya karena puncak panen raya," sambung Andreas.

Ahli IPB itu lantas menyoroti produksi padi di rezim Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Setidaknya, turun satu persen setiap tahunnya sejak 2014 hingga 2023.

Oleh karena itu, Andreas menegaskan tidak aneh jika pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

Di lain sisi, ia membantah bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan para petani.

"Isu yang sering kali dimunculkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan petani, hal itu salah besar. Karena kenaikan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat usaha tani," tuturnya.

"Misal, Juni 2022-Desember 2023, karena Januari-Februari (2024) ini anomali karena kesalahan komunikasi pemerintah yang terus mengemukakan defisit, kemudian di ritel kosong, sehingga masyarakat panik. Jadi, kita ambil saja sampai Desember (2023) kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9 persen, kenaikan GKP di petani 79,1 persen. Jadi, kenaikan harga di tingkat konsumen tertransmisi dengan sangat baik dan dinikmati oleh sedulur tani kita," imbuh Andreas.

Akan tetapi, Andreas menyayangkan keputusan pemerintah membanjiri impor beras sebelum panen raya. Menurutnya, ini adalah kebijakan serampangan.

Ia menyebut pemerintah memutuskan impor tanpa data, dasar, dan perhitungan yang jelas. Pada akhirnya, para petani yang terdampak getahnya.

"Idealnya, (impor) di Agustus (2024) karena Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mampu memprediksi dengan relatif baik potensi produksi tahun berjalan," saran Andreas.

"Lalu, ini terus menerus kami minta pemerintah lakukan, yaitu data stok. Ketika memiliki data produksi tahun berjalan dan data stok, kalau produksi turun dan stok rendah, ya sedulur petani legowo dilakukan impor," tandasnya.

Pada akhirnya, ia menilai pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor mesti dilakukan. Andreas mengatakan narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs berujung kepanikan masyarakat awam.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

KRL Jakarta******

PerjalananKRL dari Bogormenuju Stasiun Jakarta Kota mengalami gangguan. Informasi itu disampaikan oleh PT KAI Commuter melalui akun X mereka.

Akibat gangguan itu, perjalanan KA 1159B Bogor-Jakarta Kota hanya sampai Stasiun Manggarai saja. Setelahnya, KA 1160B hanya melayani penumpang dari Manggarai-Bogor.

"Info Lintas: Terdapat pengecekan rangkaian pada Commuter Line KA 155B (Bogor-Jakarta Kota) di Stasiun Cikini. Saat ini masih dalam penanganan petugas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," cuit PT KAI Commuter di akun X resmi mereka.

Para penumpang pun mengeluhkan keterlambatan tersebut. Apalagi, hari ini merupakan awal pekan.

"Udah gila hampir 20 menit ketahan mau masuk Stasiun Manggarai doang! Nyusahin orang banget," celetuk salah satu akun di kolom komentar.

[Gambas:Twitter]

Dimana pedangku?

Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.

"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Lantas berapa produksi singkong Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).

Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).

Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).

[Gambas:Video CNN]