propragmatic88 289Jutaan kata 705345Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot dan rtp》
20 Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Soloraya Deklarasi Pemilu Damai******
SOLO—Sebanyak 20 rektor dan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Soloraya melakukan deklarasi pemilu damai di halaman gedung rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jumat (29/12/2023).
Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, mengatakan seluruh jajaran rektor di Soloraya sepakat mendorong Pemilu 2024 berjalan damai.
Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk
“Kita berharap agar pelaksanaan pemilu dan tahapan-tahapan pemilu di Indonesia bisa berjalan jujur dan adil. legitimasi, keamanan, kedamaiannya betul-betul dijaga,” kata dia ketika ditemui wartawan selepas acara, Jumat (29/12/2023).
Dia menegaskan seluruh jajaran rektor PTN dan PTS Soloraya tidak mendukung salah satu pasang calon manapun pada Pemilu 2024 mendatang. Terlebih posisi civitas academica PTN yang merupakan bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk netral.
“Namun di perguruan tinggi negeri itu ada aturannya sendiri, tetapi tidak boleh [perguruan tinggi] digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan atau mendukung salah satu pasangan,” kata dia.
Meski begitu, Jamal mengatakan jajaran rektor sepakat jika kampus bisa digunakan sebagai ajang diskusi atau debat di masing-masing perguruan tinggi. Selama para calon presiden dan calon wakil presiden mau datang, pihaknya bakal memfasilitasi.
“Tapi [yang datang ke kampus untuk diskusi/debat] harus tiga-tiganya, kalau satu saja tidak boleh,” lanjut dia.
Jamal sendiri juga sudah menyampaikan ke para mahasiswa jika berminat mendatangkan tiga colon untuk uji visi misi di kampus bakal dipersilakan. “UNS terbuka untuk hal itu,” kata dia.
Rektor Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo, Sutoyo mengatakan deklarasi damai ini sangat penting sebab civitas academicamemiliki kewajiban untuk menyukseskan Pemilu.
“Kami dari perguruan tinggi swasta mendukung event ini [deklarasi Pemilu damai], ini para rektor datang semua sebagai wujud kepedulian perguruan tinggi swasta mensukseskan Pemilu 2024,” kata dia.
Adapun poin deklarasi Pemilu damai yang disampaikan para rektor yakni:
Sedangkan sejumlah PTS dan PTN yang diundang untuk turut serta mendeklarasikan Pemilu damia antara lain:
Klarifikasi Mahfud Md Soal Ibu Berdosa Melahirkan Anak Tak Berakhlak******
SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengklarifikasi pelintiran pernyataannya di media sosial tentang ibu melahirkan anak yang akhlaknya buruk.
Mahfud pun menjelaskan bahwa yang berdosa adalah kita, dalam hal ini pemerintah, jika membiarkan ibu-ibu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik. Jadi, dia menegaskan pernyataan tersebut bukan menyudutkan kaum ibu.
Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting
“Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan. Pak gimana kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/1/2024), sebagaimana dilansir Antara.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam pertemuan tokoh adat dan agama Melayu di Pekanbaru, Riau. Pernyataan yang menjadi polemik warganet ini disampaikan Mahfud Md saat menjawab pertanyaan seorang hadirin dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).
Oleh sebab itu, menurut Mahfud, ibu-ibu perlu diberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai supaya bisa menumbuhkembangkan generasi yang terdidik.
“Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, jangan sampai kerja pagi pulang sore. Upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara, sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan tidak dididik,” kata Mahfud sambil meminta wartawan untuk melihat video asli kegiatan di Bandar Lampung tersebut.
Mahfud kembali menegaskan maksud pernyataan tersebut agar ibu-ibu diberi kesejahteraan dalam pekerjaan. Dengan begitu, anak akan terdidik dengan baik jika kesejahteraan di rumah tercipta.
“Kami katakan, besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenagakerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak,” paparnya.
Sebelumnya, warganet yang salah tangkap dan mispersepsi ini ramai menyerang Mahfud. Mahfud dianggap mengeluarkan pernyataan, dosa besar bagi seorang Ibu melahirkan anaknya yang tak berakhlak.
Padahal, jika diteliti dengan seksama, pernyataan Mahfud saat menjawab pertanyaan hadirin dalam acara Tabrak Prof di Lampung, Kamis (25/1/2024), tak seperti yang dituding netizen.
“Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak,” kata Mahfud saat itu.
Anies Baswedan Janji Kaji Ulang UU Cipta Kerja******
SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja kerah biru.
“Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan,” kata Anies dalam acara Desak Anies & Slepet AMIN, Senin (29/1/2024).
Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman
Anies mengatakan bahwa UU Cipta Kerja yang disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menuai hasil yang kontradiktif.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca-UU Cipta Kerja diresmikan Presiden Joko Widodo, angka pengangguran hanya turun 0,73%.
“Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi. Dengan aturan yang seperti ini, kita harus memastikan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti dikabarkan Antara.
Tidak kalah penting, Anies mengatakan bahwa pada era pasca-UU Cipta Kerja pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh.
Menurut dia, hak tersebut harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai sehingga pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi.
“Jadi, kami ingin memastikan reviewatas omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Insyaallah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi,” kata Anies.
Anies mengatakan bahwa persoalan UU Cipta Kerja bukan hanya terkait dengan urusan perburuhan, melainkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai kewenangan yang justru menimbulkan permasalahan merepotkan pengusaha.
“Jadi, kita ingin agar ketika revisi benar-benar tuntas tidak meninggalkan masalah. Jangan sampai mengejar deadline,tetapi keteteran di pelaksanaan,” kata dia.
Label:gilaslot1 slot、halusbet77、big bass bonanza pragmatic play
Terkait:apk game slot penghasil saldo dana、buku mimpi 68、lawastoto、gagal bayar kredivo、data paito hk、slot langsung maxwin、jewel4d、sbobet login、rekomendasi slot pragmatic hari ini、quick 2d togel
bab terbaru:bonus new member slot tanpa to(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
《situs slot dan rtp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara transfer kredivo ke danaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot dan rtp》bab terbaru。