situs yang lagi gacor malam ini

Era Kitab Para Dewa

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Erick Thohir Buka Suara soal Korupsi Dana Pensiun di Pelindo: Tak Adil******

MenteriBUMNErick Thohir buka suara soal langkah Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun di PT Pelindo (Persero).

Erick menyebut terkuaknya kasus korupsi dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun BUMN sehingga hak karyawan, keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua pegawai BUMN tetap bisa dijaga.

"Ini (korupsi) kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," ucap Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/5).

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, Kuntadi mengatakan para pelaku juga melakukan mark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

"Ada feemakelar. Harga tanah di-markupsehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok," jelasnya.

Selain itu investasi juga tidak disertai analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana yang memadai. Investasi juga dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Erick menambahkan sebelum proses hukum terjadi di Kejaksaan Agung, pihaknya telah membuat roadmap untuk melakukan konsolidasi terhadap dana pensiun sejak dua tahun lalu.

Dari konsolidasi, pihaknya mendapatkan fakta bahwa dari 48 dana pensiun di BUMN, 31 di antaranya berada dalam kondisi memprihatinkan.

"Khususnya hari ini, seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan lalu. Bahwa dari 48 dana pensiun BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin," ujar Erick.

Ia menambahkan dari 31 perusahaan yang memprihatinkan, pihaknya akan memisahkan lagi antara yang mengalami salah pengelolaan (tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi) ataupun yang terindikasi terjadi kasus korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

Bobby Nasution Pecat Dirut PUD Pembangunan Pelanggar Perda Kota Medan******

Wali Kota MedanBobby Nasution memecat Gerald Partogi Siahaan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PUD (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Kota Medan, Selasa (9/5)

"Pada hari ini kami menyampaikan Direktur Utama PUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara direktur yang ada di PUD Pembangunan," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (9/5).

Menurut Bobby, Gerald Partogi dicopot berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan hasil rekomendasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Dewan Pengawas.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriono menjelaskan pemberhentian Gerald dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan inspektorat dan dewan pengawas.

"Hasilnya; jajaran Direksi PUD Pembangunan tidak solid. Itu saja," jelas Agus Suriono.

Dia menambahkan PUD Pembangunan sebenarnya ingin maju. Selain itu ada investor yang ingin masuk.

Namun katanya, jajaran direksi PUD Pembangunan ternyata tidak solid. Masalah itu katanya, menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk.

"Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan hasilnya memberhentikan direktur utama. Selanjutnya, menunjuk Pelaksana Tugas Dirut Utama dari lingkungan jajaran Direksi PUD Pembangunan," papar Agus Suriono.

Agus mengatakan berdasarkan peraturan daerah jajaran direksi BUMD itu harus solid dan kolektif. Jika tidak solid, tentunya telah melanggar perda.

"Artinya, jika tidak solid berarti melanggar Perda. Itu saja, tidak ada yang lain. Sebab, ada rencana investor yang mau masuk. Jika jajaran direksi tidak solid, tentunya bakal akan jadi masalah. Itu saja, tidak ada yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Sistem penurunan peti harta karun

PUPR Siapkan Rp625 M Usai Pemda Lampung Angkat Tangan Perbaiki Jalan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalandi Provinsi Lampung.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja pihaknya bisa mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Ia mengatakan pemerintah daerah Lampung telah mengajukan beberapa ruas jalan untuk diperbaiki. Namun, dari hasil evaluasi yang memenuhi syarat ada 14 ruas jalan.

"Kebanyakan penanganan yang dibutuhkan untuk pengembalian kondisi. Jadi, yang tadinya ada badan jalannya rusak, itu kami perbaiki lagi. Itu yang sementara kami hitung angkanya Rp625 miliar di 14 ruas," kata Endra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Meski demikian, ia tak merinci ke-14 ruas jalan yang dimaksud. Endra hanya menyebut jalan tersebut tersebar di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Tengah, hingga Mesuji.

Adapun jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih yang viral karena rusak parah tidak masuk dalam 14 ruas jalan yang akan diperbaiki PUPR. Pasalnya, kata Endra, pemerintah daerah belum menyerahkan kewenangan perbaikan jalan itu ke PUPR.

Namun, Endra juga menyebut jika Presiden Jokowi memutuskan agar perbaikan jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih itu diambil alih PUPR, pihaknya mengaku siap.

"Kalau nanti pak presiden datang ke situ kemudian beliau menginstruksikan pada menteri PUPR untuk ditangani juga dengan Inpres jalan daerah, Mungkin saja (bisa dieksekusi)," ucap Endra.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Rekrutmen Bersama BUMN Resmi Dibuka, Ada 2.000 Lebih Lowongan Kerja******

Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5). Terdapat lebih dari 2.000 lowongan kerja yang tersedia.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/. Periode pendaftaran berlangsung selama 11-20 Mei 2023.

Dalam unggahan yang sama, FHCI BUMN menyampaikan sejumlah hal yang yang harus diketahui calon pelamar sebelum mendaftar RBB 2023.

Pertama,semua peserta wajib membuat akun baru (termasuk yang sudah mendaftar di RBB sebelumnya).

Kedua,pilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studi.

Ketiga, peserta hanya dapat memilih satu perusahaan dan satu lowongan pekerjaan.

Keempat,terdapat batas maksimal (kuota) pelamar pada setiap lowongan pekerjaan.

Kelima,peserta diharapkan dapat berkomitmen terhadap lowongan pekerjaan yang dipilih, karena akun akan ditangguhkan sementara.

Keenam, info resmi terkait RBB 2023 hanya disampaikan melalui IG @Kementerianbumn dan @fhci.bumn.

Syarat pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia maksimal per 11 Mei 2023 mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut:
- SMA/Sederajat : 25 tahun;
- Diploma III : 27 tahun;
- S1/Diploma IV : 30 tahun;
- S2 : 35 tahun

3. Nilai IPK minimal 3.00 (skala 4.00) untuk D-III/D-IV/S-1 dan minimal 3.25 (skala 4.00) untuk S2
4.Nilai Rata-rata Ujian Sekolah minimal 75 (skala 100) untuk lulusan SMA
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
6. Jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing BUMN
7. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba
8. Dokumen SKCK dari Kepolisian (Jika Ada)
9. Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada
10. Rekomendasi komunitas (berprestasi di Bidang Olahraga/Seni/Digital Creator/Start Up) apabila ada

[Gambas:Video CNN]